Persekusi Politik terhadap Lula

Ada bahaya besar yang menyelinap pada hukum yang gampang diperalat oleh politik: hukum beserta berbagai instrumennya akan menjadi alat gebuk atau persekusi politik.

Itulah yang terjadi di Brazil. Presiden paling populer dalam sejarah negeri itu, Lula da Silva, digiring paksa ke penjara oleh sebuah putusan hukum yang penuh motif politik. Ironisnya lagi, alasan hukum untuk memenjarakan Lula tidak diserta dengan bukti-bukti yang kuat.

Darimana kasus ini bermula?

Sejak 2014, Brazil diguncang isu skandal korupsi di perusahaan minyak negara, Petrobras. Banyak politisi yang tersangkut dalam skandal ini, terutama sayap kanan.

Di bawah komando seorang hakim federal, Sergio Moro, pembongkaran kasus ini dinamai “operasi cuci mobil” (opeation car wash). Belakangan, operasi ini digeser untuk menjadi alat menghajar politisi partai buruh.

Pada bulan Desember 2015, seorang politisi di Majelis Rendah Brazil, Eduardo Cunha, menggunakan isu korupsi Petrobras untuk memakzulkan Presiden Dilma Roussef. Dilma adalah politisi partai Buruh yang sudah memimpin Brazil dua periode.

Tetapi isu Petrobras tidak cukup kuat untuk memakzulkan Dilma. Akhirnya, Cunha dan pendukungnya menggunakan tuduhan lain: Dilma dituduh manipulasi anggaran, sehingga defisit anggaran terlihat kecil. Meski terkesan mengada-ada, proposal pemakzulan Dilma berjalan lancar.

Proses pemakzulan itu berjalan lancar karena Majelis Rendah di kuasai sayap kanan: PMDB, Sosial Demokrat (PSDB), Progressif (PP) dan lain-lain. Setelah berhasil di Majelis Rendah, proposal pemakzulan itu berlanjut ke Senat.

Ironisnya, kendati tidak ada bukti kuat untuk mengaitkan Dilma dengan korupsi, Senat Brazil menyetujui pemakzulan Dilma. Akhirnya, pemerintahan Partai Buruh di Brazil tumbang lewat “kudeta parlementer”.

Eduardo Cunha, politisi yang menjadi motor pemakzulan ini, bukanlah politisi bersih. Dia sendiri sudah diberhentikan dari jabatannya karena kasus korupsi dan sumpah palsu. Tidak hanya itu, politisi partai kanan Gerakan Demokratik Brazil (PMDB) ini juga terkait skandal Panama Papers.

Kemudian lagi, 49 dari 61 senator yang turut melengserkan Presiden Dilma justru tersangkut kejahatan, mulai dari korupsi, pencucian uang hingga kejahatan pemilu. Dari 13 senator yang tersangkut Operation Car Wash, 10 diantaranya ikut memilih melengserkan Presiden Dilma.

Jadi, ini persis dengan yang dikatakan intelektual progressif Brazil, Boaventura dos Santos Sousa: “politisi yang jujur digulingkan oleh politisi korup.”

Tetapi Dilma bukanlah target utama. Sebab, bagaimana pun, Konstitusi Brazil membatasi masa jabatan Presiden hanya dua periode berturut-turut. Artinya, sepopuler apapun, Dilma tidak akan maju di pemilu 2018.

Jadi, target utama dari politisasi isu korupsi ini adalah Lula da Silva, pendiri Partai Buruh (PT) sekaligus politisi paling populer dalam sejarah Brazil. Apalagi, Lula sudah menyatakan akan maju sebagai Capres di pemilu pada Oktober 2018.

Lantas, tuduhan korupsi apa yang dituhkan kepada Lula?

Lula dituduh menerima suap berwujud apartemen dari perusahaan konstruksi ternama, OAS. Apartemen bernilai 691.000 USD itu terletak di pinggir pantai Guaruja.

Dasar dari tuduhan itu adalah testimoni dari seorang eksekutif OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, yang dihukum dan dipenjara karena kasus skandal Petrobras. Namun, testimoni tersebut ditiupkan dalam rangka meminta pengurangan hukuman.

Tetapi tuduhan itu tidak punya bukti. Tidak ada satu lembar dokumen pun yang menyebut Lula maupun istrinya, Marisa Leticia, sebagai pemilik apartemen itu. Sebaliknya, tim pengacara Lula berhasil membuktikan bahwa kepemilikan apartemen itu masih atas nama OAS.

Lula sendiri menyangkal sengit tuduhan itu. Dia mengaku tidak punya niat menerima apartemen itu, apalagi memiliki atas nama dirinya maupun istrinya.

Memang, di era pemerintahan Lula, tepatnya di tahun 2009, perusahaan OAS diberi proyek pembangunan kilang di bagian timur laut Brazil. Tetapi menyebut apartemen itu sebagai suap atas proyek itu, jelas tidak benar. Sebab, apartemen itu baru ada di tahun 2014.

Jadi, Lula diseret ke pengadilan atas tuduhan yang sama sekali tidak bisa dibuktikan. Hanya berdasarkan testimoni dari penjahat yang sedang merengek-rengek meminta pengurangan hukuman dengan menawarkan jasa untuk “bernyanyi” di pengadilan.

Tetapi pengadilan politik memang tidak memerlukan bukti. Dia hanya butuh alasan, sekalipun itu rekayasa. Dengan sokongan media-media besar yang dikontrol oligarki Brazil, seperti Globo, fitnah itu disiarkan ke seantero negeri, tanpa jeda.

Merasa jadi korban rekayasa hukum, Lula mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sayang, upaya Lula mencari keadilan membentur tembok tebal sistim hukum dan politik yang korup dan menguntungkan elit.

Tanggal 4 April lalu, Mahkamah Agung Brazil menolak kasasi Lula, dengan suara 6 berbanding 5. Ironisnya, sehari sebelum putusan MA itu keluar, panglima angkata Bersenjata Brazil, Eduardo Villas Boas, membuat cuitan di twitter.

“Tentara bersama rakyat yang baik menolak impunitas dan menghormati Konstitusi, kedamaian sosial dan demokrasi,” tulisnya.

Cuitan itu seakan memberi pesan, bahwa militer berada di belakang MA untuk menghadapi Lula dan protes massal pendukungnya. Tentu saja, militer Brazil punya rekam jejak yang buruk dalam sejarah demokrasi Brazil.

Untuk diketahui, Brazil pernah berada dalam kegelapan kediktatoran militer selama 21 tahun (1964-1985). Tahun 1964, militer mengkudeta Presiden yang terpilih secara demokratis, João Goulart. Kudeta itu disokong oleh Amerika Serikat.

Memang, sejak keputusan MA itu, rakyat Brazil membajiri jalan-jalan, terutama mereka yang selama ini melihat fajar harapan di bawah pemerintahan partai buruh, seperti petani, buruh, mahasiswa dan rakyat jelata lainnya.

Lalu, apa motif politik di balik pemenjaraan Lula itu?

Seperti disebutkan di atas, Lula kembali mencalonkan diri sebagai Capres untuk pemilu Oktober mendatang. Sebagai mantan Presiden paling populer dalam sejarah Brazil, peluang dia untuk menang sangat terbuka lebar.

Meski digempur dengan isu korupsi, berbagai jajak pendapat masih mengunggulkan Lula. Rata-rata memprediksi Lula akan mendapat suara 38 persen ke atas. Sementara pesaing-pesaingnya hanya sekitar 18 persen.

Karena itu, keputusan memenjarakan Lula selama 12 tahun merupakan langkah tiga serangkai penjagal demokrasi di Brazil, yaitu politisi korup, elit bisnis dan militer, untuk menghentikan pencapresan Lula.

Dan ini bukan tentang Lula sebagai pribadi, tetapi proyek politiknya bersama Partai Buruh. Bayangkan, sejak merebut kekuasaan di tahun 2002, pemerintahan partai buruh membawa perubahan besar bagi Brazil.

Setelah puluhan tahun nyungsep, ekonomi Brazil di bawah Lula pelan-pelan meroket naik. Bahkan, di tahun 2010, ekonomi Brazil tumbuh 7,5 persen. Menurut Bank Dunia, sepanjang 2003-2009, pemerintah Lula berhasil menurunkan kemiskinan dari 22 persen menjadi 7 persen. Sedangkan upah minimum naik 75 persen. Kemudian, tingkat ketimpangan juga berkurang drastis.

Keberhasilan Lula, yang kemudian dilanjutkan Dilma Rousseff, ternyata menabrak kepentingan elit oligarki Brazil. Tidak heran, mereka menghalalkan berbagai cara untuk menghentikan langkah maju Lula dan partai buruhnya.

Apakah Lula menyerah?

Lula adalah seorang pemimpin politik yang lahir dari bawah. Sejak belia dia merasai kerasnya hidup di bawah cekikan kemiskina. Hingga beranjak dewasa, dia menjadi aktivis buruh dan penentang kediktatoran.

Di tahun 1980, Lula pernah dipenjara, karena aksinya meradikalisasi gerakan buruh untuk menentang kediktatoran militer. Dia pernah merasakan yang paling pahit dalam hidupnya: menghadiri pemakaman Ibunya dengan tangan terborgol dan dikawal polisi.

Karena itu, ketika sekarang dihendak dipersekusi, tentu Lula tidak akan menyerah. “Mereka perlu tahu, matinya seorang pejuang tidak akan menghentikan revolusi,” kata Lula di hadapan ribuan pendukungnya sesaat sebelum menyerahkan diri ke polisi.

Kata Lula, sebuah ide maupun cita-cita tidak dapat dihentikan hanya dengan penjara. Bahkan sekalipun orang yang melahirkan ide dan cita-cita itu dibunuh.

Tentu saja, penangkapan Lula bukan akhir dari perjuangan partai buruh. Yang jelas, hari ini dan kedepan partai yang lahir 1980-an itu akan terus melahirkan Lula-Lula baru.

Raymond Samuel

Keterangan Foto: Lula da Silva di tengah kerumunan massa pendukungnya, sesaat sebelum menyerahkan diri ke Polisi (foto: Francisco Ramos Proner)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut