Perjuangkan Saham Newmont Untuk Daerah, Persatuan Rakyat Hadang Anggota DPR Di Mataram

Suasana Bandara Selaparang di jalan Adisucipto, Mataram, mendadak sangat ramai. Selain karena kedatangan 22 orang anggota DPR-RI dari Jakarta, di bandara seluas 200 hektar ini telah berkumpul seratusan aktivis Persatuan Rakyat Nusa Tenggara Barat.

Suasana menjadi genting saat bus pengangkut anggota DPR terhadang di pintu gerbang keluar. Ratusan aktivis Persatuan Rakyat NTB sudah berbaring di mulut pintu gerbang. “7% untuk daerah atau Newmont hengkang,” demikian bunyi poster yang dipegang oleh seorang aktivis saat berbaring di jalan.

Tidak lama kemudian, Polisi dan Satpol PP pun menggunakan jalan kekerasan untuk membersihkan demonstran dari jalanan. Aksi dorong-dorongan pun terjadi selama beberapa saat.

Setelah berhasil menyingkirkan demonstran dari tengah jalan, mobil bus pengangkut anggota DPR-RI ini pun melaju kencang menuju kantor Gubernur. Demonstran pun mengejar bus itu hingga ke kantor Gubernur.

Sesampainya di kantor Gubernur, karena pintu gerbang kantor sudah ditutup rapat, massa pun akhirnya hanya bisa menggelar orasi-orasi politik di luar pagar. Setelah beberapa jam menggelar orasi, perwakilan anggota DPR-RI pun keluar untuk menemui dan berdialog dengan massa.

“Kami mendukung penuh pemerintah dan aspirasi masyarakat NTB yang ingin membeli tujuh persen saham Newmont,” kata Harry Azhar selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI.

Menurut koordinator aksi ini, Ahmad Rifai, rencana divestasi 7% saham PT.Newmont terancam gagal karena sikap ngotot pemerintah pusat untuk menguasai sisa saham tersebut. “Sampai saat ini, belum ada titik temu tentang siapa yang membeli saham itu,” katanya.

Jika divestasi ini gagal, katanya kepada Berdikari Online, pihak yang diuntungkan adalah PT.Newmont Nusa Tenggara. Menurutnya, sejak awal PT.NNT tidak serius untuk menyerahkan sahamnya.

Hal itu terjadi, menurut Rifai, karena PT.NNT tidak ingin pemerintah atau rakyat NTB mengintervensi kebijakan internal perusahaan multinasional tersebut, seperti soal pengupahan, community depelovment, dan soal pengelolaan lingkungan.

Oleh karena itu, Ahmad Rifai berpendapat bahwa penentuan siapa pihak yang paling berhak atas saham tersebut haruslah diletakkan pada semangat otonomi daerah. “Divestasi saham 7 % milik PT. NNT menurut kami haruslah diletakkan di atas semangat Otonomi Daerah.”

“Pemerintah pusat mendapatkan royalti sebesar Rp5,8 triliun dari PT.NNT, sementara pihak Pemda hanya mendapatkan Rp70 milyar. Sudah begitu, karena royalti dari PT.NNT itu, maka pemerintah pusat pun telah memotong Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Sumbawa Barat,” kata Ahmad Rifai menegaskan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut