Perjuangkan Kembali Hak Ulayat, Dari Yasinan Sampai Aksi Massa

Belum ada cahaya surya yang nampak dari kaki gunung, dan kabut subuh masih menyelimuti jalan-jalan desa Tanjung Medang, Kelekar, Muara Enim, seakan menyembunyikan kerumunan warga, waktu itu masih berpukul 04.00 wib. Kantuk, dingin, letih, tidak terasa lagi oleh warga yang antusias untuk berangkat menuju tempat aksi.

Front Pemerintahan Rakyat Miskin (FPRM), yang merupakan alisasi bersama warga desa Tanjung Medang ini berencana melakukan aksi menuntut pengembalian hak tanah ulayat yang dicaplok pengusaha sawit dan menuntut pembebasan warga yang ditahan, Junaidi dan Kosim, karena tuduhan pengrusakan lahan kelapa sawit. Mereka berdoa sebelum berangkat.

Mobil komando dan tiga mobil bis telah menunggu. Poster, bendera, spanduk, dan selebaran serta peralatan lainnya sudah dipersiapkan. Dan seratusan warga telah naik, lalu berangkat dengan diiringi yel-yel dan lagu-lagu perjuangan, diantaranya: darah juang, buruh tani, bergerak, bangun pemuda-pemudi, dan sorak-sorak bergembira.

Menempuh jarak kurang lebih 100 Km, selama 4 jam perjalanan, tetapi warga tetap bersemangat. Tiba di lokasi aksi pertama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muara Enim, warga langsung turun dari bis, mengiba bendera, spanduk, dan langsung menggelar aksi.

Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD), Eka Subakti, menyatakan bahwa persoalan tanah di Tanjung Medang ini adalah bukti lemahnya kontrol negera atau Pemkab Muara Enim dalam mengelola sumber daya alam. Dan, untuk itu, ia menyerukan kepada rakyat Tanjung Medang dan rakyat umum untuk membangun persatuan dalam sebuah organisasi guna merebut dan mempertahankan tanah ulayat.

Selanjutnya, Rohadi, Kordinator Lapangan, mengarahkan mobil komando dan massa menuju kantor Pemkab Muara Enim. Massa pun mendesak untuk bertemu Bupati, tetapi yang bersangkutan tidak keluar menemui massa. Bupati hanya mengirimkan wakilnya, Bulgani Hasan, selaku Asisten I, yang menyatakan bahwa Tim Investigasi yang telah di setujui oleh bupati. Tim tersebut sudah bekerja mengumpulkan data-data terkait tanah ulayat tersebut. Setelah mendengar keterangan tersebut, warga mendesak untuk penyelesaian yang lebih cepat.

Eka Syahrudin, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Palembang, mengatakan, saatnya warga merebut kembali hak-hak yang dirampas dengan membangun organisasi untuk perjuangan melawan penindasan.

Kemudian melanjutkan aksinya ke Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim. Tidak tega melihat dua aktivis petani ditahan, Junaidi dan Kosim, air mata warga pun tertumpah. Sebagai bentuk dukungan moral, warga bersama-sama melafalkan surat Yasinan (Al-qur’an).

Usai berdoa, warga massa aksi lalu mengikuti proses persidanngan dengan agenda pembacaan keberatan/eksepsi oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Yopi Barata, SH. Kedua terdakwa dikenai pasal 170 tentang pengrusakan. Pasal ini merupakan upaya kriminalisasi untuk memenjarakan suara warga yang menuntut hak-haknya. Dalam isi keberatannya, Jaksa Penuntut Umum dinilai keliru dalam menerangkan waktu kejadian, sehingga terjadi kekeliruan pula terhadap orang yang didakwa.

“Hakim mesti melihat secara jeli pokok permasalahan yang terjadi dalam kasus Junaidi dan Kosim agar bisa memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar,” katanya.

Usai persidangan digelar, sekitar jam 02.00 WIB siang, warga membubarkan diri. Namun, mereka berencana untuk melakukan pertemuan untuk menggalang massa dalam jumlah yang lebih besar.

Dari Persoalan Tanah

Masyarakat desa Tanjung Medang, yang jumlahnya diperkirakan 1500 jiwa, dulunya hidup damai dan tentram. Sekarang ini, setelah kedatangan pengusaha sawit yang mencaplok tanah mereka, kehidupan warga pun menjadi carut-marut. Padahal, tanah tersebut merupakan hak turun-temurun dari Kriyo Madun Adun atau Kriyo Jahri, semacam lembaga adat desa di tempo dulu.

Sejak tahun 1976, warga telah mengelola lahan tanah tersebut, dengan menaman berbagai tanaman berumur pendek. Maklum, Kriyo melarang masyarakat menanam tanaman berumur lama, karena tanah tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan oleh banyak orang.

Kondisi tersebut berubah sejak tahun 2006. Burhan, seorang pengusaha kelapa sawit, telah mencaplok tanah ulayat seluas 120 Ha, dan sebagian besar telah ditanami pohon kelapa sawit. Kosim, petani yang ditahan oleh PN Muara Eninm, memanfaatkan lahan tersebut dengan alas hak sertifikasi tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan di Kabupaten setempat.

Tidak terima melihat tanah mereka dirampas, warga melakukan aksi protes menetang perampasan tanah pada bulan Desember 2010, yang berujung pada penangkapan dua orang warga. Aksi ini dilakukan setelah perundingan sejak tahun 2006 gagal. Pejabat pemerintah setempat, seperti Kepala Desa, Camat, dan lain-lain telah tutup mata dengan penderitaan rakyat.

Aroma Persekongkolan

Protes pun dilakukan kepada Pemda Sumatera Selatan, Alex Nurdi, pada tanggal 29 Desember 2010, kemudian dilanjutkan ke Pemda Kabupaten Muara Enim, Ir Muzakir Zahir Sohar, pada tanggal 19 Januari 2011. Pemerintah hanya menjanjikan untuk membentuk Tim Investigasi yang berfungsi menyelidiki tentang aduan kasus Tanah Ulayat tersebut.

Hingga tangal 31 Januari 2011, belum juga ada tanda-tanda penyelesaian secara kongkrit dari pemerintah. Akhirnya, sebagai bentuk tekanan politik, sekitar 250 orang rakyat Tanjung Medang kembali melakukan aksi pada hari selasa, 1 Januari 2011. Rakyat bukan saja berhasil memaksa bupati untuk keluar menemui massa, tetapi juga berhasil mendorong bupati menandatangani surat keputusan mengenai pembentukan tim investigasi dan sekaligus mengeluarkan surat ijin untuk pemeriksaan kepala Desa Tanjung Medang.

FPRM, aliansi yang menyatukan warga dan para aktivis pejuang rakyat, merupakan gabungan dari Partai Rakyat Demokratik, Front Perlawanan Rakyat, Front Anak Bangsa Menggugat Sumsel, Front Rakyat Menggugat, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi, Serikat Rakyat Miskin Indonesia.

Warga Tanjung Medang juga mencium aroma “persekongkolan” antara sejumlah pihak, yaitu pihak BPN, pengusaha, dan kepala desa, dalam pemberian sertifikat kepada pengusaha.

Perilaku kepada desa yang menipu rakyat, sudah lama membuat rakyat sangat marah. Sebagai bentuk ekspresi kemarahan itu, warga pun menggelar konsultasi kerakyatan untuk menarik mandat sang kepala desa.

Sementara itu, terkait penahanan dua orang aktivis petani, pihak Pemprov Sumsel sudah menyanggupi untuk memberikan bantuan hukum gratis, yaitu dengan menunjuk Yogi Barata, SH sebagai penasihat hukum warga.

Perjuangan memang belum berakhir, tetapi warga sudah mengambil banyak pengalaman penting, terutama dalam mengenal struktur dan watak rejim politik yang berkuasa. Warga juga mulai mengenal watak aparatus negara, yang dalam beberapa kasus, sering memihak kepada kepentingan pengusaha ketimbang rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Anhar

    Dari dulu Pengusaha sama Pemilik modal memang satu paket,sama sama penindas rakyat kecil.Cuma satu solusi yang bisa membuat semua ini selesai,yaitu REVOLUSI dan di buat DEWAN RAKYAT yang merupakan perwakilan dari elemen BURUH,TANI dan NELAYAN