Peringati Hardiknas, LMND Kupang Gelar Aksi Damai

LMND-Kupang.jpg

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Kupang menggelar aksi massa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jum’at (2/5/2014), di Kantor Gubernur NTT.

Dalam aksinya, mahasiswa memprotes sistem pendidikan nasional, terutama di NTT, yang gagal mencerdaskan kehidupan rakyat. Selain itu, mereka menagih komitmen Gubernur NTT terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

“Pendidikan sekarang ini hanya melahirkan kesenjangan. Pendidikan hanya diakses oleh mereka yang berduit. Sementara mereka yang miskin sulit mengakses pendidikan yang berkualitas,” kata Ketua LMND Kota Kupang, Simon J Messakh.

Simon menjelaskan, salah satu penyebab hilangnya akses kaum miskin terhadap pendidikan adalah praktek neoliberalisme yang sedang merambah dunia pendidikan.

Katanya, dengan agenda liberalisasi tersebut, pendidikan telah berubah menjadi komotidi yang diperjual-belikan. Ironisnya, kata dia, hal tersebut menyebabkan hak kaum miskin terhadap pendidikan, sebagaimana dijamin Konstitusi, dikesampingkan.

“Seharusnya penyelenggaraan pendidikan kita mengacu pada Pancasila dan UUD 1945,” kata Simon.

Tidak lama mereka menggelar orasi di kantor Gubernur, Asisten Gubernur NTT Fiktor Manek menemui para mahasiswa. Namun, ia menolak untuk memberikan komentar.

Di hadapan Asisten Gubernur NTT tersebut, aktivis LMND menyoroti kegagalan pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan di NTT. “Dalam Ujian Nasional lalu, NTT berada di peringkat paling bawah seluruh Indonesia,” ungkap Ketua LMND Wilayah NTT, Antonius J Afeanpah.

Usai menggelar aksinya di kantor Gubernur NTT, massa aksi LMND ini melanjutkan aksinya ke Dinas Pendidikan NTT. Namun, di lokasi yang sedianya dijadikan sasaran aksi tersebut, puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP sudah menghadang. Akibatnya, massa aksi LMND tidak bisa menyampaikan aspirasinya.

Sebagai bentuk kekecewaan, massa aksi LMND kemudian menggelar Konferensi Pers di halaman Kantor Dinas Pendidikan NTT. Mereka menuntut agar semua UU yang pro-liberalisasi sektor pendidikan segera dicabut.

Mereka juga mendesak agar pemerintah segera melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai basis untuk memanfaatkan potensi nasional, termasuk kekayaan alam, guna menopang kemajuan pendidikan nasional.

Saul Wellem Maniyeni

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut