Gernas Pasal 33 UUD 1945 Sulteng Peringati Hari Buruh Sedunia

Massa aksi Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (Gernas Pasal 33 UUD 1945) Sulteng saat memperingati Hari Buruh Sedunia, Jumat (2/5/2014)

Ratusan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (Gernas Pasal 33 UUD 1945) Sulawesi Tengah menggelar aksi massa untuk memperingati Hari Buruh Sedunia, Jumat (2/5/2013).

Massa aksi Gernas Pasal 33 UUD 1945, yang memulai aksinya dari GOR Siranindi menuju kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulteng, mengusung isu “Hentikan Neoliberalisme untuk Kesejahteraan Kaum Buruh”.

Selain itu, mereka juga mengusung tiga tuntutan pokok, yakni menuntut penghapusan UU SJSN dan UU BPJS, pengawasan ketat oleh Disnaker terhadap persoalan ketenagakerjaan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi buruh.

Menurut koordinator aksi, Muhammad Ikbal, masih banyak persoalan buruh di Sulawesi Tengah yang tidak mendapat perhatian pemerintah, termasuk oleh pihak Disnaker.

Dia mencontohkan kasus ancaman PHK dan pelanggaran hak-hak normatif kaum buruh di sejumlah perusahaan, seperti PT. Bintang Delapan Mineral, PT. Sonokeling Buana, PT. Sumber Utama Lestari, dan PT. Juba Pratama.

Menurut Ikbal, selain kondisi ekonomi kaum buruh yang masih jauh dari sejahtera, masih juga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak normatif sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

“Masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan K3 bagi pekerjanya, penerapan jam kerja melanggar aturan, dan lain-lain,” ungkap Ikbal.

Sementara itu, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulteng, Adi Priyanto, menyoroti dampak kebijakan neoliberal terhadap merosotnya tingkat kesejahteraan kaum buruh dan kondisi kerja yang buruk.

“Kebijakan neoliberal mendorong penerapan sistem pasar tenaga kerja yang lentur, yang memungkinkan kaum kapitalis bisa mengakses tenaga kerja murah dan tidak punya posisi tawar dalam negosiasi dengan pengusaha. Ini dicapai dengan penerapan sistim kerja kontrak dan outsourcing,” kata Adi.

Dalam orasinya, Adi Priyanto mengungkapkan, bahwa sistim ekonomi neoliberal tidak akan pernah mensejahterakan kaum buruh. Sebab, menurutnya, sistim tersebut lebih mengutamakan keberlangsungan akumulasi keuntungan bagi segelintir kapitalis ketimbang kemakmuran bersama.

Ia menyerukan agar kaum buruh bersatu dengan sektor-sektor rakyat yang lain, seperti petani, mahasiswa, kaum miskin kota, masyarakat adat, dll, dalam kerangka melawan neoliberalisme.

Ia juga menyerukan agar kaum buruh berada di garda depan dalam memperjuangkan penegakan pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar politik pengelolaan sumber daya dan aset nasional untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dalam aksi tersebut, perwakilan Gernas Pasal 33 UUD 1945 pihak Disnakertrans Provinsi Sulteng. Dalam dialog tersebut, pihak Disnakertrans menjanjikan akan memperkuat pengawasan terhadap berbagai kasus perburuhan di provinsi Sulteng.

Untuk diketahui, Gernas Pasal 33 UUD 1945 merupakan gabungan dari sejumlah organisasi, seperti PRD, FNPBI, STN, JATAM, WALHI, JAKER, LMND, P3MM, Liga Nasdem, YTM.

Kaimudin

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut