Perempuan Dan Revolusi Indonesia

Banyak sekali penulisan sejarah tentang revolusi Indonesia. Dari situ, kita mengenal nama-nama besar seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka. Hampir semuanya adalah nama laki-laki. Hampir tidak terdengar satupun nama perempuan.

Harry A Poeze, peneliti sejarah revolusi Indonesia khususnya Tan Malaka, menulis tentang tujuh begawan revolusi Indonesia: Soekarno, Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, Tan Malaka, Sudirman, dan A.H. Nasution. Merekalah, kata Poeze, dengan kadar yang berbeda, menentukan arah dan produk revolusi Indonesia.

Semuanya adalah laki-laki. Padahal, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, perempuan sudah ambil bagian dalam perjuangan anti-kolonial. Sebut saja nama-nama besar seperti SK Trimurti dan Umi Sardjono. Keduanya terlibat dalam gerakan politik melawan kolonial, gerakan bawah tanah melawan fasisme Jepang, dan perang mempertahankan kemerdekaan.

Menurut Irine Gayatri, peneliti feminis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kronik sejarah Indonesia hampir tidak menyisakan ruang yang cukup luas untuk berkisah tentang perempuan dalam aspek gerakan sosial maupun ketokohan individu.

Hal itu, menurut Irine, disebabkan oleh tiga hal: (1) dominasi pengalaman organisasional perempuan Barat dalam literatur mengenai gerakan perempuan, (2) isolasi dari teks mengenai gerakan perempuan yang berbahasa Inggris dalam jaringan akademik dan aktivis, dan (3) isolasi dan asumsi bahwa pengalaman ketertindasan perempuan di semua belahan dunia adalah sama, maka perbedaan di antara perempuan ”dunia ketiga” dan perempuan dari negara-negara Barat tidak selalu muncul.

Padahal, seperti disimpulkan Ruth Indiah Rahayu, seorang peneliti feminis dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), perempuan bukan hanya sekedar berperan, tetapi turut menciptakan revolusi Indonesia.

Ruth, yang mengutip Christine Dobbin—peneliti dari Australia, menganggap perempuan dibuat absen dalam historiografi revolusi Indonesia karena penggunaan istilah “pemuda” yang diidentikkan dengan laki-laki.

>>>

Pada jaman pendudukan Jepang, ada dua tokoh perempuan yang sangat menonjol dalam perjuangan bawah tanah, yaitu SK Trimurti dan Umi Sardjono. “Keduanya tidak disebut dalam teks pelajaran sejarah nasional Indonesia,” kata Ruth saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Perempuan Memandang Revolusi Agustus”, Selasa (23/8).

Keduanya juga pernah tertangkap oleh Jepang dan mengalami siksaan berat. Seusai proklamasi kemerdekaan, keduanya berperan penting dalam pembentukan organisasi Barisan Buruh Wanita (BBW). “Tetapi mereka berpisah ketika SK Trimurti mendirikan Partai Buruh Indonesia,” ungkap Ruth.

Di tempat lain, pada 22 September 1945, Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) membentuk Barisan Srikandi. Organisasi ini khusus merekrut perempuan dalam kepentingan mempertahankan kemerdekaan. Organisasi ini kelak berubah nama menjadi Barisan Srikandi Indonesia (BSI). Kegiatannya, antara lain, adalah mendirikan pusat pelatihan bagi tenaga perempuan sebagai persiapan pertempuran melawan kolonial.

Ruth juga bercerita tentang perjuangan perempuan di berbagai daerah. Di aceh, misalnya, berdiri organisasi Persatuan Isteri Tentara RI, yang berjuang aktif mendukung para suami di medan pertempuran. Berdiri pula organisasi kelaskaran wanita, yaitu Laswi (Laskar Wanita Indonesia), yang kebanyakan beraktivitas di pulau Jawa.

Cora Vreede-De Stuer, ilmuwan perempuan asal Belanda, telah melakukan riset mengenai gerakan perempuan pada awal kebangkitan gerakan nasionalisme sampai periode Demokrasi Parlementer tahun 1950-an. Studi De Stuer, seperti dijelaskan Irine Gayatri, memperlihatkan perubahan kesadaran perempuan dalam melawan penjajahan dalam arti luas, tidak hanya pemerintah kolonial, namun seluruh praktik yang memenjarakan perempuan.

>>>

Posisi perempuan dalam perjuangan nasional ini memang menarik. Soekarno sendiri memberikan penekanan khusus mengenai soal ini dalam bukunya, Sarinah. Menurut Irine Gayatri, perempuan mempunyai posisi yang “unik” dalam kerangka nasionalisme.

“Umumnya dianggap bahwa perempuan dan tubuhnya memegang peran penting dalam membayangkan eksistensi bangsa, simbolisasinya dan dukungannya terhadap perjuangan anti kolonial,” katanya.

Teori klasik feminisme, menurut Irine, melihat perempuan  berdasarkan asumsi bahwa nasionalisme dan kebangsaan mengandung ide khusus mengenai keperempuanan (keibuan) dan kelai-laki-an. Sebab itu, relasi gender menjadi inti dari cara konstruksi sebuah bangsa.

Dengan peran ibu sebagai ibu bangsa (womanhood), teori feminis berpendapat, bahwa perempuan bertanggungjawab terhadap reproduksi budaya, fisik dan sosial suatu bangsa, serta diharapkan menjalankan peran pengasuhan sebagaimana dilakukan dalam lingkup keluarga.

Akan tetapi, bagi Irine, perspektif nasionalisme perlu ditinjau ulang terkait dengan situasi kaum perempuan saat ini, khususnya di tengah serbuan modal dari luar negeri, oligarki politik, dan ketidakmerataan sumber daya perempuan.

Rudi Hartono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut