Usaha Kecil Versus Neoliberalisme

Pada saat melakukan “Safari Ramadhan” di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, siang tadi (25/8), Presiden SBY telah mengeluarkan seruan agar rakyat mengembangkan ide usaha mikro.  Menurut presiden, ide usaha mikro dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi, menurut Presiden, ide itu harus muncul dari masyarakat sendiri. Pemerintah sendiri hanya akan memberikan bantuan. Tetapi bapak presiden tidak menjelaskan secara rinci seperti apa bantuan pemerintah dan seberapa besar dukungan pemerintah itu diberikan.

Kita patut mempertanyakan komitmen Presiden di sini. Selain karena Presiden kita sering beda antara ucapan dan tindakannya, persoalan pengembangan usaha mikro memerlukan sebuah model ekonomi tertentu. Kami tidak bisa membayangkan, bahwa usaha mikro bisa tumbuh subur di tengah alam neoliberal seperti sekarang.

Untuk diketahui, usaha mikro termasuk dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut catatan Kementrian UKM dan Koperasi pada tahun 2008, jumlah keseluruhan unit usaha di Indonesia 51,262 juta. Dari total unit usaha tersebut, terdapat 50,697 atau 98,9% adalah usaha mikro, 520.221 usaha kecil (1,01%), 39.657 usaha menengah (0,08%) dan hanya 4.463 usaha berskala besar (0,01%). Jadi, jumlah UMKM di seluruh Indonesia 99,99% dari keseluruhan unit usaha yang ada.

Meskipun tidak diakui, pemerintahan SBY sebetulnya adalah penganut neoliberal tulen. Salah satu cirinya adalah keberpihakan SBY kepada liberalisasi ekonomi, seperti pembukaan pasar, investasi asing, dan deregulasi.

Liberalisasi ekonomi membawa dampak: usaha nasional, dalam hal ini industri besar dan UMKM, akan kehilangan pangsa pasarnya. Pasar dalam negeri akan direbut oleh produk asing, karena lebih kompetitif (biaya produksi lebih murah dan kualitas lebih bagus) dibanding produksi dalam negeri.

Situasi itu menbawa dampak lebih buruk lagi. Ekonomi rakyat dan UMKM hanya menempati 20% dari pangsa pasar nasional, sedangkan 80%nya dikuasai oleh korporasi besar asing dan domestik. Dalam struktur PDB kita, ekonomi UMKM hanya menyumbang sebesar 44,44%.

Bagaimana bisa UMKM bisa berkembang jika tidak ada jaminan pasar? Hal paling penting, jika pemerintah hendak menolong UMKM, maka persoalan jaminan pasar harus terpastikan. Dan, itu tidak mungkin terjadi jikalau pemerintah masih menganut liberalisme ekonomi.

Selain itu, kita perlu juga mencermati bahwa pertumbuhan UMKM adalah dampak kehancuran industri nasional. Banyak orang yang ter-PHK atau karena kesulitan mendapatkan pekerjaan akhirnya memilih untuk menjalankan bisnis sendiri. Mereka masuk dalam pertarungan ekonomi melawan modal besar. Sehingga, sekalipun terus tumbuh, banyak juga UMKM yang gulung tikar.

Untuk memberikan gairah pada tumbuhnya UMKM, maka tidak cukup dengan Presiden mengeluarkan seruan. Tetapi harus ada dukungan struktur ekonomi-politik yang cocok dengan orientasi UMKM. Stuktur ekonomi yang cocok itu adalah ekonomi nasional yang sejalan dengan pasal 33 UUD 1945: usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Bentuk koperasi nampaknya relevan untuk mengorganisir UMKM yang terfragmentasi dan kecil-kecil itu. Dengan bentuk koperasi, juga dukungan negara di dalamnya, UMKM akan bisa berkembang lebih kuat dan kompetitif.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut