Penyelesaian Konflik Agraria

Konflik agraria merupakan salah satu masalah darurat yang mendesak untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Setidaknya, dalam beberapa waktu terakhir, letusan konflik agraria di Indonesia mirip bom berantai. Artinya, ada banyak sekali kasus konflik agraria di Indonesia ini yang sudah mencapai titik didihnya.

Tidak hanya itu, sejak beberapa tahun terakhir, jumlah rakyat yang menjadi korban akibat konflik ini juga makin meningkat. Belum lagi, jumlah petani dan aktivis yang ditangkap dan dikriminalkan oleh aparat kepolisian. Kasus pengusiran paksa dan pembumihangusan pemukikan penduduk juga bertambah banyak.

Berbagai tawaran solusi pun muncul, baik yang diusulkan oleh institusi negara maupun oleh gerakan rakyat. Di kalangan DPR dan DPD, misanya, muncul usulan pembentukan pansus agraria. Akan tetapi, belum diketahui seperti apa bentuk dan komposisi pansus agrarian ala anggota parlemen ini. Sementara itu, Komnas HAM sudah mengajukan proposal pembentukan Tim Nasional Penyelesaian Konflik Agraria. Akan tetapi, jika dibaca substansi dan dasar pemikirannya, maka proposal Komnas HAM ini lebih mengarah pada penyelesaian aspek kekerasannya.

Di kalangan gerakan rakyat sendiri sudah muncul banyak gagasan. Tetapi jika dilihat substansinya, hampir semua proposal itu punya kesamaan: mengacu pada UU Pokok Agraria 1960 (UUPA).  Bahkan, jika menengok ke belakang, sejumlah organisasi sosial sebetulnya sudah lama punya gagasan mengenai persoalan ini.

Menurut kami, peningkatan eskalasi konflik agraria yang terjadi di Indonesia dipicu oleh dua hal pokok: (1) tata-kelola agraria di Indonesia masih berwatak kolonial, (2) makin intensifnya penetrasi modal, baik asing maupun swasta nasional, dalam penguasaan sumber daya alam.

Dengan tata-kelola agraria yang bercorak kolonial, kita sulit berharap adanya peran atau keberpihakan negara terhadap rakyat dalam konflik agraria. Sebaliknya, seperti terbukti di hampir semua kasus agraria, negara dan aparatusnya justru menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan pemilik modal.

Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria secara radikal mengisyaratkan penghancuran struktur agrarian yang bercorak kolonial dan perombakan kebijakan ekonomi-politik negara. Akan tetapi, pekerjaan ini merupakan perjuangan jangka panjang yang beriringan dengan perjuangan gerakan rakyat menghentikan neoliberalisme di Indonesia.

Sementara, ada kebutuhan “respon darurat” terhadap berbagai berbagai konflik agraria yang sedang terjadi. Apalagi, dengan melihat kecenderungan kebijakan negara yang makin liberal, termasuk dengan pengesahan UU pengadaan tanah yang baru, maka bisa dipastikan bahwa konflik agraria ke depan akan terus meluas.

Karena itu, bagi kami, panitia yang diusulkan kedepan haruslah realistis dan mengabdi kepada kebutuhan “darurat” rakyat tersebut. Sementara pada aspek kampanye, gerakan rakyat tetap penting memblejeti struktur agraria yang bercorak kolonialis dan perlunya perombakan ekonomi-politik secara menyeluruh.

Meskipun terkesan “darurat”, tapi panitia ini jelas berbeda dengan proposal Komnas HAM –dan mungkin juga dengan pansus ala DPR. Proposal Komnas HAM hanya menekankan penyelesaian soal kekerasan saja, tetapi tidak menyentuh penyelesaian soal konflik agrarianya itu sendiri. Apalagi, proposal Komnas HAM hanya melibatkan tiga lembaga, yakni Ombudsman RI, Dewan Kehutanan Nasional, dan Komnas HAM. Tidak ada keterwakilan organisasi petani di dalamnya.

Demikian pula dengan pasus DPR, jika yang dimaksud adalah pansus-pansus DPR seperti kasus-kasus sebelumnya, tidak akan berjalan efektif untuk menangani konflik agrarian yang terjadi.

Ada beberapa catatan penting kami terkait pembentukan Panitia Penyelesaian Konflik Agraria yang bersifat darurat ini:

Pertama, panitia ini harus dilegalisasi oleh negara melalui UU sehingga, dengan demikian, punya kekuatan legal untuk memaksa pihak-pihak yang berkonflik, khususnya pemilik modal, agar mengikuti perintah dan patuh pada keputusan panitia ini.

Kedua, panitia ini akan melibatkan pemerintah, akademisi, dan organisasi-organisasi kaum tani. Ada ketentuan agar delegasi organisasi petani ditunjuk oleh semacam musyawarah atau kongres seluruh organisasi-organisasi tani/rakyat. Ini untuk mencegah upaya pemerintah untuk menunjuk secara sepihak perwakilan dari organisasi petani bentukan pemerintah atau organisasi tani warisan orde baru. Di sini juga ada hak kongres atau musyawarah tani untuk me-recall perwakilannya kapan saja.

Ketiga, semua proses penyelesaian konflik agraria akan diselesaikan lewat kepanitiaan ini. Dengan demikian, TNI/Polri tidak dibenarkan berada di lokasi konflik agraria tanpa melalui permintaan dari panitia penyelesaian konflik.

Keempat, pedoman utama atau azas umum yang menjadi acuan panitia ini dalam menyelesaikan konflik adalah pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. UU dan produk hukum pemerintah yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960 dapat diabaikan oleh panitia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut