Pengamat: Kebijakan Pertamina Akuisisi PGN Tidak Tepat

Kilang Pertamina.jpg

Rencana PT. Pertamina (Persero) mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus menuai kritik. Para pengamat energi menilai langkah tersebut tidak tepat.

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Profesor Iwa Garniwa, menegaskan bahwa persoalan minyak dan gas di Indonesia lebih disebabkan tata kelola yang tidak baik.

“Tata kelola migas itu bagaimana suplai bisa sampai kepada demand dan butuh infrastruktur. Akusisi itu tidak otomatis infrastruktur terbangun,” katanya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Tata Kelola Gas Bumi sebagai Perwujudan Kedaulatan Energi di Indonesia, di Yogyakarta, Senin (20/1/2014).

Lebih lanjut Prof Iwa menegaskan, karut marut tata kelola migas nasional disebabkan regulasi open access dan unbundling. Regulasi tersebut sangat menguntungkan para broker gas karena tidak perlu membangun infrastruktur.

Menurutnya, ketimbang mencaplok PGN, Pertamina seharusnya  memperbaiki target lifting minyak yang selama ini meleset. Sebab, selama ini Pertamina selalu gagal dalam meningkatkan lifting minyak.

“Mereka tidak pernah menemukan ladang minyak baru. Mereka bekerja seperti broker, ladang minyak yang dimiliki dikerjasama operasikan,” paparnya.

Karena itu, Prof Iwa menyarakan kepada pemerintah agar Pertamina tetap fokus pada core business-nya meningkatkan lifting dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Ia menyarakan Pertamina fokus di bidang minyak, PGN dan Pertagas mengurus gas, sedangkan PLN bertanggungjawab urusan listrik.

Ia menilai, jika Pertamina tetap ngotot dan memaksa untuk mengakusisi PGN, maka bisa dipastikan BUMN produsen migas tersebut akan memiliki organisasi yang semakin besar. Akibatnnya, Pertamina akan semakin tidak fokus dan tidak efesien.

Pendapat hampir senada juga disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR-RI, Chairuman Harahap. Menurut dia, Pertamina seharusnya fokus mengeksplorasi sumur-sumur baru, misalnya mengakuisisi Blok Mahakam yang kontraknya akan habis tahun 2017.

“Akuisisi PGN tidak dibutuhkan pemerintah. Pertamina harus dapat mengakuisisi Blok Mahakam dari kepemilikan asing dan meningkatkan lifting minyak,” ujarnya.

Chairuman menegaskan, akibat lifting minyak yang terus menurun, maka impor migas semakin besar yang mengakibatkan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut