GNP 33 UUD 1945 Sulteng: Empat Alasan Menolak JKN/BPJS

Puluhan aktivis Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar aksi massa menolak pemberlakuan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS), Selasa (21/1/2014).

Aksi massa dimulai dari depan kantor Jatam Sulteng kemudian bergerak ke kantor Gubernur Sulteng. “Rakyat Indonesia harus bersatu menolak pemberlakuan JKN/BPJS. Ini tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip keadilan sosial,” kata Koordinator aksi, Mohammad Gufron.

Lebih lanjut, Gufron membeberkan empat alasan pokok menolak sistem JKN/BPJS. Pertama, ada campur tangan modal asing melalui Asian Development Bank (ADB), yang telah mengucurkan dana sebesar US$ 250 juta demi lahirnya lahirnya undang SJSN dan UU BPJS, melalui program financial Government AND Social Security Reform.

Kedua, UU SJSN dan BPJS telah memanipulasi prinsip jaminan sosial menjadi asuransi wajib. “Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana masyarakat peserta asuransi guna stabilitas sektor keuangan yang sedang krisis,” ungkap Gufron.

Ketiga, UU SJSN nyatanya telah mengalihkan tanggungjawab pemerintah/negara, yakni kewajiban negara mebiayai jaminan sosial yang sudah di amanatkan UU 1945 melalui Preambule, pasal 28 H , dan pasal 34, menjadi kewajiban rakyat melalui mekanisme pembayaran premi dengan sistim kepesertaan wajib.

“Sistim ini akan menyebabkan pekerja yang diambang miskin jadi benar-benar jatuh dalam kemiskinan karena akan di pungut iuaran tambahan selain iuran selams ini yang diberlakukan sesuai UU SJSN BAB V Pasal 17 Ayat 2,” ungkapnya.

Keempat, UU BPJS yang menghendaki peleburan empat BUMN adalah bentuk praktek privatisasi. Apalagi, kata dia, dengan status badan hukum BPJS yang tidak jelas, akan membuka celah lebar di ranah jaminan sosial di Indonesia di kuasai oleh pihak swasta/asing.

“Maklum, nilai asetnya sangat besar, yakni Rp 190 triliun. Ini juga membuka potensi penyalah-gunaan uang rakyat,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, GNP 33 UUD 1945 Sulteng mendesak pemerintah menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan yang mengacu kepada konstitusi. “Rakyat menghendaki sistem kesehatan yang gratis, sehingga rakyat tanpa kecuali bisa mengakses layanan kesehatan berkualitas,” kata Gufron.

Sebagai basis untuk melaksanakan sistem kesehatan gratis, GNP 33 UUD 1945 Sulteng mendesak pemerintah segera melaksanakan pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan keuntungan dari pengelolaan kekayaan alam nasional digunakan untuk kepentingan rakyat.

Sebagai bentuk konkretnya, GNP 33 UUD 1945 menuntut pemerintah segera menasionalisasi perusahaan tambang asing/swasta, termasuk Donggi-Senoro LNG. “Nasionalisasi Donggi Senoro LNG sekarang juga,” teriak massa aksi.

Di kantor Gubernur Sulteng, massa aksi GNP 33 UUD 1945 ditemui oleh Asisten II Gubernur Sulteng, Bunga Elim Somba. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi ke Gubernur Sulteng.

Mohamad Irsan

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut