Pendidikan Di Amerika Selatan: Pararelisme Dan Perbedaannya

Organisasi PBB untuk urusan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan (UNESCO) mendesak agar negara-negara Amerika latin berinvestasi lebih banyak dan lebih bijak lagi dalam urusan pendidikan.

Pasalnya, menurut catatan UNESCO, baru 40% negara di kawasan itu yang mengalokasikan lebih dari 5% PDB-nya untuk pendidikan.

Masalah investasi, profit, biaya pendidikan, antara lain, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan Universitas, telah menyebabkan satu konflik paling berkepanjangan di kawasan ini tahun lalu.

Demonstrasi mahasiswa Chile menuntut pendidikan gratis, berkualitas, non-profit dan inklusif mencapai tingkat yang tidak terperkirakan tahun lalu.

Di Kolombia, gerakan mahasiswa berhasil memaksa Presiden Juan Manuel Santos bertekuk lutut. Ia harus menyerah setelah tekanan oleh aksi pemogokan panjang mahasiswa menolak reformasi hukum yang membolehkan privatisasi sektor pendidikan.

Meskipun kelihatannya gerakan mahasiswa di Chile dan Kolombia tidak ada hubungannya dengan gerakan kaum “amarah”-Los Indignados”- di Eropa, AS, Timur Tengah, tapi sebenarnya hubungannya sangat jelas.

Sementara orang-orang yang sudah bosan dengan sistem kapitalisme memprotes dominasi bank dan korporasi, kaum muda di Chile dan Kolombia menuntut agar pendidikan bisa diakses semua orang, tanpa profit.

Chile

Di Chile, para pelajar dan mahasiswa menyalakan api untuk perjuangan sosial, setelah hampir sembilan bulan pemogokan, pawai, aksi pendudukan sejumlah pusat pendidikan, dan mengekspose berbagai realitas tersembunyi dalam ekonomi yang baru terlahir kembali di Amerika Selatan.

Keluhan kaum muda, yang tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan pendidikan non-profit yang mestinya disediakan oleh negara, telah berhasil menggabukan sektor rakyat yang lain dalam menyuarakan tuntutan mereka, seperti penambang, aktivis lingkungan, pejabat publik, dan sektor lain.

Lebih dari 80% penduduk—menurut jajak pendapat yang bervariasi—mendukung tuntutan mahasiswa, yang telah menyebabkan meletusnya demonstrasi terbesar sejak kejatuhan Pinochet di tahun 1990-an.

Banyak diantara aksi demonstrasi yang disertai represi polisi, yang mengingatkan orang dengan era kediktatoran Pinochet.

Menurut para pemimpin gerakan mahasiswa, asal-usul gerakan mahasiswa dapat ditelusuri dari kesenjangan sosial yang terus meningkat akibat distribusi sumber daya yang tidak adil, yang dihasilkan oleh penerapan kebijakan neoliberal selama lebih dari 20-an tahun di negeri itu.

Pendidikan, seperti juga lainnya, menjadi barang dagangan dalam logika neoliberal. Pemerintah Chile hanya menganggarkan 15% dari APBN-nya untuk mendanai pendidikan.

Biaya pendidikan universitas di Chile, jika menggunakan tolak ukur PDB perkapita, adalah tertinggi di planet ini, lebih tinggi dari Korsel dan AS. Sementara belanja publik untuk pendidikan dalam APBN-nya adalah terendah di dunia, dengan hanya 0,5% dari PDB.

Padahal, di tahun 2000, negara-negara anggota UNESCO berkomitmen untuk mencapai target pengalokasian minimum 6% dari PDB untuk pendidikan. Sebuah laporan terbaru dari UNESCO memperingatkan, pendidikan di Chile mendorong ketidaksetaraan.

Mengacu pada laporan ini, seorang bekas pelapor PBB tentang hak untuk belajar, Vernor Muñoz, mencatat bahwa sistem yang mengkarakterisasi pendidikan di Chile adalah berorientasi privatisasi, yang cenderung menghasilkan segmentasi, pengecualian, diskriminasi, dan selektivitas.

Studi PBB juga mencatat, program beasiswa dan subsidi dalam sistem pendidikan Chile justru melindungi dan menguntungkan sektor swasta, yang mengecualikan cara-pandang tentang konsep pendidikan harus memberi manfaat sosial.

Situasi itu telah memaksa banyak warga Chile pindah ke negara lain, seperti Argentina, untuk memanfaatkan model pendidikan gratis yang diterapkan oleh pemerintah disana  terhadap Universitas negeri.

Kolombia

Selama Oktober 2011, mahasiswa di berbagai universitas di Kolombia mengorganisir demonstrasi guna melawan proposal pemerintah yang ingin mereformasi pendidikan tinggi.

Mahasiswa menentang proyek pemerintah itu. Mahasiswa menganggap proyek itu sebagai langkah menuju privatisasi pendidikan, karena mendorong keterlibatan investor swasta dan pendidikan untuk profit, selain melanggar otonomi dengan memberikan kementerian kontrol lebih besar terhadap pusat-pusat pendidikan.

Beraneka-ragam demonstrasi berlangsung, membanjiri jalan-jalan kota Bogota dan kota-kota lain di Kolombia. Banyak diantara protes damai ini berakhir dengan represifitas oleh kepolisian.

Di Kolombia, kaum muda berhasil menarik dukungan kerabat, professor, sektor sosial, pekerja budaya, dan sektor-sektor lainnya.

Tapi berbeda dengan pemerintah Chile, yang menolak untuk merespon tuntuan gerakan mahasiswa, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos akhirnya takluk pada gerakan mahasiswa dan setuju untuk membuat draft baru yang menampung aspirasi mahasiswa.

Meski demikian, mahasiswa Kolombia mengaku tetap waspada, dan bersiap mengeluarkan seruan pemogokan baru jika janji pemerintah tidak menepati janji.

Kedua gerakan ini mengguncang panggung politik di kedua negara Amerika Selatan tersebut: Chile dan Kolombia. Meskipun belum ada program nyata dari gerakan untuk menghapus kesenjangan yang kian lebar, yang mencirikan masyarakat di kedua negara, dan selalu berkembang di dunia pendidikan.

Tetapi kedua gerakan ini bertepatan dengan tuntutan untuk memperkenalkan pendidikan berkualitas, dengan meningkatkan anggaran dan melibatkan seluruh rakyat, yang bertentang dengan kekuatan yang berusaha mengambil keuntungan dalam sektor pendidikan dan memelihara dominasinya dalam masyarakat.

Perbedaan: Venezuela dan Bolivia

Sementara itu, di negara seperti Venezuela dan Bolivia, terjadi perubahan panorama yang mengutamakan keuntungan bagi seluruh rakyat.

Mengajari rakyat membaca, menulis, dan menghitung adalah langkah pertama yang diambil oleh pemerintahan negara masing-masing (Venezuela dan Bolivia) untuk mentransformasikan pendidikan dan memberantas buta-huruf, yang masih terjadi di Amerika latin, khususnya di kalangan rakyat miskin.

Mendasarkan diri pada prinsip bahwa “kekayaan tertinggi suatu bangsa terletak pada pengetahuan rakyatnya”, pemeritahan Evo Morales di Bolivia mengalihkan sebagaian besar keuntungan dari pertumbuhan ekonomi untuk membiayai program sosial, khususnya di bidang pendidikan.

Sebuah program baru pemerintah Bolivia adalah konsolidasi pasca proses kampanye bebas buta huruf. Bolivia sendiri sudah resmi membebaskan rakyatnya dari buta-huruf sejak 20 Desember 2008, berkat dukungan Venezuela dan Kuba.

UNESCO memuji capaian Bolivia. UNESCO mengevaluasi keberhasilan Bolivia sebagai positif dan sangat berguna untuk mencapai salah satu tujuan Kerangka Aksi Dakar, Pendidikan Untuk Semua: Pertemuan Komitmen Kolektif Kita, yang diadopsi oleh Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal, 26-28 April 2000.

Selain itu, Bolivia sudah mengesahkan UU Avelino Siñani-Elizardo Perez (diambil dari nama dua pengajar Bolivia). Dengan UU ini, kata Evo Morales, Bolivia akan menghapuskan model pendidikan yang terasing dan tersuordinasi, dan sebagai gantinya adalah sebuah model pendidikan yang revolusioner dan membebaskan.

UU pendidikan itu punya 92 pasal, 12 peraturan sementara, menetapkan wajib belajar hingga pendidikan tinggi dan seruan untuk kesetaraan dalam pendidikan, menghargai keragaman budaya dan bahasa serta penguatan identias.

Venezuela juga meletakkan kampanye melek-huruf sebagai langkah pertama dalam rangkaian mencapai pendidikan tinggi.

Kebijakan pendidikan Venezuela secara konstitusional diorientasikan untuk membawa para pelajar dalam tiga tahap: bebas buta-huruf (misi Robinson 1), sekolah dasar dan menengah (misi Robinson 2, misi Ribas), dan pendidikan tinggi (misi Sucre).

Melalui metode yang diambil dari Kuba, “Yo Si Puedo” (Ya, Aku Bisa), Venezuela dinyatakan bebas buta-huruf sejak tahun 2005 oleh UNESCO.

Menurut data statistic UNESCO, Venezuela adalah lima besar dunia dengan tingkat pendaftar mahasiswa universitas terbesar (83%). Tujuan besarnya adalah mencapai pertumbuhan sosial, budaya, pendidikan, lingkungan, dan institusional, dan dengan ini, untuk mencapai pembangunan negara.

Pemerintah Venezuela dan Bolivia berkomitmen penuh berjuang melawan pengecualian (diksriminasi) dalam pendidikan. Keduanya berjuang mencapai pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat. Mereka menjamin tingkat belajar untuk menanggapi kebutuhan rakyat masing-masing.

Perjuangan keras ke arah pendidikan berkualitas mengalami pasang dan surut di Amerika Selatan, tapi tekanan sosial, dan dukungan pemerintah di wilayah itu, tidak diragukan lagi telah menumukan arahan baru.

ODALYS TROYA FLORES

Kepala Desk Amerika Latin di Prensa Latina

*) Artikel ini sebelumnya sudah termuat di Prensa Latina, diterjemahkan oleh Ira Kusumah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut