Pemerintah Harus Tegas Dan Solutif Atasi Konflik Aceh Singkil

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak pemerintah, baik Presiden maupun Gubernur Aceh, untuk mengambil sikap yang tegas, tepat, dan solutif dalam menangani dan menyelesaikan konflik berbau SARA di Kabupaten Aceh Singkil.

“Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Presiden dan Gubernur Aceh harus menjaga dan memastikan kehidupan rakyat Indonesia yang harmonis dan saling menghormati,” kata Deputi Direktur Pembelaan HAM ELSAM, Wahyu Wagiman, melalui siaran pers yang diterima Berdikari Online, Rabu (14/10/2015).

Wahyu melanjutkan, kasus Singkil merupakan bukti nyata kegagalan Pemerintah dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya untuk melindungi hak-hak warga negara dalam beragama dan atau berkeyakinan. Pasalnya, kata dia, friksi yang terjadi antara kedua kelompok di Singkil itu sudah terjadi sejak 1974.

“Dengan terjadinya peristiwa Singkil tersebut, Pemerintah telah menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Singkil. Karena gagal mencegah peristiwa penyerangan gereja-gereja di Singkil tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, pola pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh aparat negara seringkali berbentuk pembiaran. Tak jarang pula, ungkap dia, aparat negara justru memfasilitasi terjadinya intimidasi dan berbagai bentuk kekerasan oleh kelompok intoleran terhadap minoritas.

“Melalui kebijakan-kebijakan daerah maupun nasional yang lahir dari keberpihakan terhadap kehendak mayoritas, dipastikan akan menjadi amunisi dan alat intimidasi oleh kelompok intoleran,” paparnya.

Memang, di konstitutusi kita ada jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada prakteknya, ada sejumlah regulasi yang justru bertolak belakang dengan prinsip konstitusi itu.

Wahyu mencontohkan aturan tentang pendirian rumah ibadah. Meskipun pendirian rumah ibadah merupakan kebebasan yang sifatnya eksternal dapat dibatasi, tetapi dalam regulasi yang dimaksud pembatasan yang dilakukan tidak sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan dalam prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Contoh lainnya, beber dia, adalah SKB Tiga Menteri tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah, UU No 1/ PNPS/ 1965, dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 & 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah.

“Aturan tersebut sering dijadikan dasar atau justifikasi pelanggaran maupun perlakuan diskriminatif khususnya atas pendirian rumah ibadah,” tandasnya.

Wahyu juga mempertanyakan peran aparat keamanan dalam mencegah terjadinya konflik. Kepolisian terlihat lamban dan tidak sigap dalam mengantisipasi konflik.

“Kepolisian yang memiliki fungsi perlindungan dan pengayoman mestinya harus lebih siap dan sigap dalam mengantisipasi segala kemungkinan,” imbuhnya.

Dalam pernyatannya, ELSAM mendesak Presiden dan Gubernur Aceh beserta jajarannya untuk harus segera menyelesaikan konflik Singkil melalui langkah-langkah konkrit yang memberikan perlindungan dan menjamin rasa aman bagi minoritas korban di Aceh Singkil.

ELSAM juga mendesak agar pemerintah memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap ribuan warga Singkil yang saat ini mengungsi dengan mengutamakan perlindungan dari rasa takut dan memperhatikan hak-hak dasar warga pengungsi.

Terakhir, ELSAM mendesak aparat keamanan untuk mengusut dari akar masalah dan memproses konflik Singkil yang menyebabkan meninggalnya satu orang dan kerugian materiil serta immaterial.

Seperti diketahui, Bentrok antarwarga terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Seorang warga tewas dalam peristiwa itu akibat terkena peluru gotri dan empat orang lain menderita luka-luka.

Peristiwa ini dipicu pembakaran sebuah rumah yang dianggap tak memiliki izin untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Sumber dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan, aksi terjadi sejak Senin (12/5/2015) tengah malam, setelah warga menilai Pemkab Aceh Singkil tidak mau memenuhi tuntutan untuk membongkar bangunan saat unjuk rasa dilakukan pada 6 Oktober 2015.

Menurut laporan kepolisian, bentrokan terjadi pada Selasa (13/10/2015) sekitar pukul 12.00 WIB. Bentrokan terjadi antara massa yang menamakan diri mereka Gerakan Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil dan warga Desa Dangguran, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

Kerusuhan berawal ketika sekelompok massa hendak menerobos barikade penjagaan ke bangunan yang dinamai Gereja HKI di Dusun Dangguran, Desa Kuta Lerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Aksi massa penyerbu ini mendapatkan perlawanan dari warga Desa Dangguran sehingga berujung pada bentrokan. Akibatnya, tiga warga dan seorang personel TNI menderita luka-luka ringan, sementara satu warga bernama Samsul, warga Desa Buloh Sema, Kecamatan Suro, dikabarkan tewas.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut