Pemerintah Akan Terapkan Pembatasan BBM Bersubsidi

JAKARTA: Pemerintah sudah “bulat” untuk menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat, sebagai salah satu langkah untuk menghemat penggunaan BBM sebesar 2 juta kiloliter atau setara dengan sekitar Rp2 triliun.

Kepada wartawan di Jakarta, Kepala Badan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BP Migas)  Tubagus Haryono mengatakan, proses implementasi kebijakan ini akan dilakukan dalam dua tahap.

Untuk tahap pertama, pembatasan akan dilakukan untuk pom bensin di daerah elit dan jalan tol. Namun, pihaknya belum memastikan Pom bensi mana yang akan dikenakan dan tidak.

Pada tahap kedua, pembatasan ditujukan pada konsumen pengguna, misalnya pada umur kendaraan tertentu tidak akan diberikan BBM bersubsidi.

Tubagus menegaskan, bahwa pelaksanan pembatasan ini akan memerlukan waktu untuk melakukan persiapan. Yang pertama, katanya, adalah mempersiapkan payung hukum untuk kebijakan ini, yaitu menyempurnakan PP nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual BBM bersubsidi.

Senada dengan Kepala BP Migas,  Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengaku sudah menyiapkan kerangka sistematik terkait rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Penghematan Anggaran

Pemerintah mengklaim, program pembatasan BBM ini akan beban subsidi BBM pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jika pembatasan ini sukses untuk dilakukan, maka tidak perlu ada tambahan subsidi BBM di APBN 2010.”

Disamping itu, berdasarkan hitungan Menko Perekonomian Hatta Radjasa,  jika mobil buatan 2005 ke atas di Jabodetabek menggunakan BBM non-subsidi, maka pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi sekitar Rp2 triliun. “’Itu baru Jabodetabek, coba jika diberlakukan secara nasional,” katanya dengan nada sangat menyakinkan.

Seperti dikutip Metro TV news, Pembelian BBM dibatasi karena dinilai tidak tepat sasaran dan melebihi kuota 36,5 juta kiloliter tahun ini. Premium sudah dikonsumsi 11, 75 kiloliter atau 51,67 persen dari kuota 21 miliar 434 juta kiloliter.

Sementara solar terjual 6,218 juta kiloliter atau 5,55 persen lebih banyak ketimbang kuota sebesar 11,194 kiloliter.

Pemerintah tetap konsisten pada sebuah dalil lama, bahwa penggunaan subsidi BBM sekarang telah salah sasaran. “lebih banyak dinikmati kalangan mampu ketimbang mereka yang membutuhkan,” katanya.

Wacana Washington Consensus

Jika argumentasi pembatasan subsidi adalah untuk mengurangi tekanan  terhadap APBN, maka sebagian pihak menganggap kebijakan itu tidak tepat sama sekali. Badan Anggaran DPT pernah menghitung, jika harga minyak dunia terus bertengger 80 USD/barel, maka setidaknya dibutuhkan tambahan subsidi BBM sekitar Rp 30 triliun bila asumsi harga minyak dunia di APBN 2010 tetap sebesar US$ 65 per barel.

Sementara menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan,  Subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir 2010 diperkirakan melonjak sekitar Rp3 triliun menjadi Rp91,9 triliun seiring dengan proyeksi konsumsi di atas kuota APBN-P 2010.

Ini sangat aneh, setidaknya menurut catatan kami, karena sekalipun subsidi BBM membengkak hingga Rp87,4 triliun ataupun Rp91,9 triliun, masih lebih rendah dibanding alokasi untuk membayar bunga utang luar negeri sebesar Rp115,6 triliun dan belanja pegawai sebesar Rp161.7 triliun.

Managing Director Econit Advisory Group, Hendri Saparini, pernah mengatakan, pengelolaan APBN yang disiplin atau efisien pada saat ini masih berparadigma Washington Consensus. Artinya, pengeluaran-pengeluaran untuk subsidi dianggap tidak memberikan manfaat atau membuat APBN tidak berkelanjutan.

Perlu Mencari Solusi Lain

Ada persoalan lain jika kebijakan pengaturan pemakai konsumsi BBM bersubsidi diterapkan, yakni persoalan operasionalisasi di lapangan. Misalnya, jika pembatasan BBM diatur menurut umur kendaraan, maka akan sangat repot pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, persoalan sangat penting yang tidak diungkit pemerintah adalah kebijakan sektor energi nasional secara umum. Jika pemerintah bisa mengelolah gas di dalam negeri dengan baik, maka bisa dipikirkan untuk melakukan diversifikasi, yaitu dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).

Selain cara di atas, pemerintah juga bisa menempuh solusi lain, seperti pengenaan pajak tambahan atas peningkatan penghasilan (windfall gain tax) bagi perusahaan minyak, yang sekarang ini sedang menikmati keuntungan besar akibat kenaikan harga minyak dunia. (Rh)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • ikhwan

    saya sangat setuju dengan program pemerintah yg membataskan pemakain BBM bersubsidi dikarenakan banyak kalangan yang mampu untuk menikmati BBM bersubsidi kita lihat pada kenyataan nya dalam satu rumah memiliki 3 atau lebih mobil mewah. apakah pantas orang2 yg berpeng hasilan di atas rata2 rakyat indonesia menikmati BBM bersubsidi??