Pengentasan Kemiskinan: Antara Wacana dan Kenyataan

Kuliah Kepresidenan (Presidential Lecture) di Istana Negara pada Rabu lalu, yang menghadirkan dekan dari Universitas Harvard, David T Ellwood, telah mengangkat wacana pengentasan kemiskinan. Empat syarat pengentasan kemiskinan versi Ellwood adalah ekonomi yang kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, pemerintahan yang kuat dan efektif, dan program pengentasan kemiskinan yang terencana. Dalam kata sambutan di kesempatan yang sama, Presiden SBY juga mengemukakan konsep pengentasan kemiskinannya yang biasa diistilahkannya dalam tiga kata bahasa Inggris: pro-growth (pro-pertumbuhan), pro-job (pro-lapangan-kerja), dan pro-poor (pro-rakyat-miskin). Konsep Presiden ini juga sudah tidak asing lagi dan telah berulangkali diangkatnya dalam berbagai kesempatan, terakhir dalam pidato menyambut 17 Agustus lalu.

Sehari setelah kuliah tersebut (Kamis 15/9) Presiden kembali memberikan komentar terkait kebijakan ekonomi dalam sidang kabinet yang menghadirkan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung, dan Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN), Zuhal. Pesan yang disampaikan oleh Presiden adalah ia berupaya menyinergiskan pemikiran kaum ekonom dan teknokrat yang secara berturutan diwakili oleh kedua komite di atas. Upaya ini oleh harian Kompas didefinisikan sebagai SBY-nomics, untuk membedakannya dari kebijakan ekonomi dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Apa pun tujuan dan motivasi dari rangkaian pengangkatan wacana ini, upaya pengentasan kemiskinan di bawah pemerintahan SBY belum pernah diterapkan secara sungguh-sungguh. Program-program seperti BLT dan bahkan PNPM Mandiri hanya diposisikan sebagai obat penawar sementara untuk kepahitan kebijakan ekonomi neoliberal seperti pencabutan subsidi. Dalam hal ini, anjuran Ellwood tentang pentingnya program pengentasan kemiskinan yang terencana sepintas lalu tampak relevan, begitu pun halnya dengan penekanannya terhadap kelembagaan pemerintah dan kepemimpinan yang kuat dan efisien.

Namun demikian, Ellwood sepertinya tidak menekankan persoalan-persoalan yang lebih mendasar seperti kedaulatan sumber daya alam dan ekonomi di hadapan kekuatan ekonomi besar dan perusahaan transnasional. Padahal faktor inilah yang dapat sangat menentukan kemampuan finansial suatu pemerintahan untuk melaksanakan program pengentasan yang menyeluruh termasuk di dalamnya mendanai pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor riil. Maka perlu ditelaah lebih lanjut apakah konsep kepemimpinan kuat yang dianjurkan Ellwood berarti teguh mengedepankan kepentingan rakyat dan kedaulatan nasional atau sekedar tega menjalankan kebijakan yang memberatkan rakyat.

Dalam sidang kabinet kemarin, SBY mengidentifikasi terdapatnya berbagai “bottleneck” (leher botol atau kemacetan), yakni korupsi, yang menghambat kemajuan Indonesia. Komentar ini cukup jenaka karena keluar di saat Presiden sedang semakin bersahabat dengan koruptor, setelah membagi-bagikan mereka remisi. Maka sungguhlah memprihatinkan ketika pemerintah mengangkat wacana pengentasan kemiskinan dan berbagai rencana-rencana kebijakan yang manis dan indah ketika realisasinya di lapangan tidak ada. Seakan pengangkatan wacana ini sekedar jurus humas untuk menyelubungi garis kebijakan neoliberal pemerintah dengan istilah-istilah asing yang mengada-ngada seperti SBY-nomics.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut