Kaum Agamawan dan Rakyat

Pernyataan kaum agamawan bahwa pemerintahan SBY-Boediono berbohong telah lewat beberapa waktu, tapi dampak politiknya masih terasa hingga kini. Tidak lain, karena apa yang disampaikan para tokoh agama tersebut benar mewakili keresahan rakyat banyak, terutama ketika dihadapkan pada situasi politik negeri ini. Apalagi, seperti telah disebutkan dalam Editorial BO kemarin, kaum agamawan masih jadi panutan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Keresahan politik sebenarnya telah banyak diekspresikan sendiri oleh rakyat melalui aksi-aksinya di berbagai sektor kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, penegakkan hukum, sosial budaya dan toleransi keagamaan. Rakyat sudah lebih dari kenyang terhadap kebohongan pemerintah, dan berulangkali berteriak menggugat hal ini. Bahkan para pengusaha, yang secara ekonomi-politik relatif lebih mapan, juga telah menyampaikan ungkapan serupa, ketika di bulan Juli 2010 lalu, pemerintah menaikkan tarif dasar listrik jauh lebih tinggi dari yang dijanjikan sehingga memberatkan usaha kecil dan menengah. Namun seluruh ekspresi ini belum menemukan artikulasi dalam satu bahasa politik yang padu, dan atau, belum disuarakan oleh pihak yang oleh ‘rakyat awam’ dianggap relatif bersih dari kepentingan politik pragmatis.

Walaupun penggunaan istilah “kebohongan” sarat dengan ukuran moralitas (yang bisa jadi sangat personal/subyektif), namun sulit dipungkiri bahwa demikianlah fakta politiknya. Kebohongan politik telah berkembang menjadi fenomena sosial yang ‘lumrah’, sehingga perlu disingkap hakekat persoalan di balik kebohongan tersebut. Neoliberalisme, sistem ekonomi-politik yang dijalankan pemerintahan sekarang, tidak dapat dilindungi dengan cara lain kecuali dengan terus memproduksi kebohongan dan kekerasan. Oleh karena itu, dalam hemat kami, tokoh-tokoh agama tidak perlu khawatir atas kecurigaan kalangan tertentu bahwa para tokoh agama ini “telah masuk ke ranah politik”, atau, “telah keluar dari ranah moral” yang menjadi bidang tugasnya. Kami menangkap munculnya keresahan tokoh-tokoh agama ini sebagai hasil desakan dari keresahan rakyat, atau umat, yang membutuhkan artikulasi secara lebih kongkrit dalam lapangan politik.

Bila keprihatinan telah mencapai taraf yang sedemikian dalam, maka langkah-langkah yang lebih serius dari para tokoh agama justru sangat dibutuhkan. Bahkan bukan hanya keterlibatan tokoh di tingkat nasional, melainkan perlu sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tidak sedikit tokoh agama di daerah-daerah selama ini berposisi kritis terhadap penguasa yang menindas. Di sini, merupakan kewajiban tokoh-tokoh agama untuk menyuarakan keadaan yang sebenarnya, dan membuka kesempatan bagi umat untuk memahami persoalan bangsa yang selama ini ditutup-tutupi.

Bagi kaum pergerakan, yang bersentuhan langsung dengan dinamika perjuangan rakyat, pernyataan tokoh-tokoh agama ini perlu disambut secara kritis sekaligus positif. Pada kesempatan ini kaum pergerakan dapat hadir bersama kaum agamawan di kantong-kantong umat, mendatangi masjid, gereja, pura, kuil dan vihara, untuk menterjemahkan pesan moral ini ke dalam bahasa politik rakyat. Bukan saatnya lagi agama dijadikan stempel legitimasi atau tameng pelindung bagi kekuasaan menindas seperti yang terjadi pada masa orde baru—dan dalam skala tertentu masih berlanjut hingga kini. Respon kritis sekaligus positif dari kaum pergerakan dapat membawa manfaat bersama bagi kepentingan bangsa yang lebih besar.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut