Pembacaan Vonis Pengusaha Lapak Diwarnai Aksi Para Pedagang

TASIKMALAYA:  Para pedagang di Jalan Penayagan, Singaparna, kembali mendatangi Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Senin (20/9). Mereka menuntut agar putusan pengadilan bisa melahirkan putusan yang adil dan benar.

Sebelumnya, para pedagang ini bermasalah dengan CV. Rafi’I Prima, perusahaan yang menyediakan lapak kepada para pedagang. Dalam perjalannnya pihak perusahaan secara sepihak menaikkan biaya cicilan pembayaran lapak, dengan mengatas namakan Pemkab Tasikmalaya.

Saat proses persidangan yang sudah sampai pembacaan putusan itu, majelis hakim bersepakat untuk menjatuhkan vonis empat bulan penjara kepada terdakwa, yaitu pengusaha CV. Rafi’I Prima. Namun pihak pedagang menolak keputusan ini, karena dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tuntutan.

Menurut Dedi Fauzi, aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), organisasi yang mendampingi para pedagang, pihaknya mengajukan tiga pasal tuntutan, yaitu pasal pemalsuan, perbuatan tidak menyenangkan, dan penipuan. Akumulasi dari tiga tuntutan pasal ini seharusnya paling rendah 5 tahun.

“Iya, ini jelas sangat tidak adil. Pihak Jaksa penuntut umum hanya mempersoalkan masalah pemalsuan surat, tidak mengungkit persoalan lainnya. Kami masih piker-pikir dulu untuk proses selanjutnya,” ujarnya kepada Berdikari Online.

Para pedagang, yang menggunakan payung organisasi Himpunan Pedagang Kaki Lima Singaparna (HPKLS), sempat dibuat berang dengan proses persidangan yang “ngaret”. Karena itu, sempat terjadi kericuhan sedikit di dalam ruang siding akibat kemarahan massa yang tidak terima dengan keterlambatan ini.

Pernah Dituntut 1 Milyar

Pengusaha CV. Rafi’I Prima pernah mengajukan gugatan sebesar Rp1 milyar terhadap para pedagang. Namun, akhirnya, gugatan tidak masuk akal itu “dimentahkan” oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Tuntutan itu berawal dari kemarahan pihak pengusaha atas lahirnya perlawanan para pedagang, yang telah terpompa keberaniannya untuk memprotes ketidakberesan pengusaha. Akan tetapi, pengusaha menuding adanya provokator di balik kasus itu, sehingga para pedagang dianjurkan untuk membayar cicilan.

Pada kenyataannya, dalam kasus ini para pedaganglah yang sangat dirugikan, karena dipaksa untuk membayar kenaikan biaya cicilan lapak. Keputusan menaikkan biaya cicilan ini diambil pengusaha secara sepihak, dan bahkan mengatasnamakan Pemkab Tasikmalaya supaya terkesan menyakinkan.

Indikasi Penipuan

Selain persoalan menipulasi SK yang mencatut nama Pemerintah Kabupaten secara sepihak, pihak pengusaha juga diduga melakukan penipuan. Perjanjian untuk pembangunan lapak menyebutkan bahwa dana yang diperlukan mencapai Rp734 juta.

Pada kenyataannya, setelah diaudit oleh Dinas Tatar Ruang dan Pemukiman Tasikmalaya, diketahui bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai, yang nilainya mencapai Rp25 juta.

Selain itu, kondisi lapak yang telah dibuat sangat memprihatinkan; tidak ada listrik dan tidak ada kunci. (Ulfa)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut