Pasal Penghinaan Presiden

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sangat berpotensi mengembalikan otoritarianisme.

Dalam pasal 265 RUU KUHP disebutkan, “Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Lalu, pada pasal 266 RUU KUHP juga disebutkan, “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Kedua pasal di atas jelas menghidupkan kembali “Haatzai Artikelen” dan “Lese Majeste”. Ini merupakan sebutan terhadap sekumpulan delik pidana bagi mereka yang dituduh menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau menghina penguasa atau kepala negara.

Hatzei Artikelen ini dulunya dipakai dalam British Indian Penal Code, yaitu KUHP yang diberlakukan Inggris saat menjajah India. Ketentuan itu kemudian diadopsi oleh Belanda. Namun, sejak tahun 1918, Belanda menghapus ketentuan itu. Ironisnya, Belanda mempertahankan Haatzai Artikelen itu untuk negara jajahannya: Hindia Belanda.

Penguasa kolonial Belanda menggunakan pasal “penyebaran kebencian” (Haatzai Artikelen) untuk membungkam perjuangan anti-kolonial dan memenjarakan tokoh-tokoh pergerakan. Banyak pejuang kemerdekaan, termasuk Bung Karno, pernah dijerat oleh pasal penghinaan ini. Ironisnya, rezim orde baru menggunakan pasal penghinaan ini kepada gerakan pro-demokrasi dan rakyat yang kritis. Orba juga menggunakan pasal ini untuk menumpas media massa kritis.

Di era reformasi, pasal penghinaan ini masih sempat diberlakukan, termasuk di era Megawati. Namun, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mencabut pasal penghinaan itu (154 dan 155 KUHP). Menurut MK, pasal tersebut berlawanan dengan konstitusi (UUD 1945), yakni kemerdekaan menyatakan pendapat.

Artinya, jika tetap ngotot menghidupkan kembali pasal penghinaan itu, berarti DPR telah melakukan tindakan inkonstitusional. Makanya, kalau DPR tetap melakukan hal itu, maka rakyat Indonesia berhak menyatakan anggota DPR sekarang adalah inkonstitusional.

Selain itu, pasal penghinaan Presiden itu jelas produk kolonial. Artinya, perombakan KUHP sekarang gagal mengemban amanah untuk menghapus hukum kolonial. Memang, sampai sekarang masih ada sekitar 400-an pasal hukum kolonial yang masih berlaku. Banyak diantara pasal itu yang sudah tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia (HAM).

Padahal, sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, semua produk hukum seharusnya mengacu pada konstitusi nasional, yakni UUD 1945. Sayang, sejak orde baru hingga sekarang, banyak sekali pasal dan UU berbau kolonial terus-menerus dipertahankan. Termasuk puluhan UU pro-neoliberal saat ini, yang melegalisasi penjajahan di lapangan ekonomi.

Upaya menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden tidak terlepas dari makin terpuruknya kredibilitas rejim SBY sekarang ini.  Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, kepemimpinan SBY telah gagal di segala bidang. Kebijakan ekonomi SBY hanya menggemukkan segelintir perut, yakni korporasi asing dan segelintir kapitalis nasional, tetapi menyengsarakan mayoritas rakyat.

Di bidang politik, pemerintahan SBY telah membusuk akibat praktek korupsi yang menjalar dari pusat hingga daerah. Lembaga trias-politik, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tak satupun yang kebal dari praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

SBY juga gagal menjaga kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Konflik horizontal dan aksi kekerasan juga merebak di mana-mana. Aparat penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan) dan lembaga peradilan kehilangan wibawa hukum di tengah rakyat. Rakyat lebih memilih “main hakim sendiri” ketimbang lembaga pengadilan rezim SBY.

Menurut kami, kewibawaan pemerintah tidak bisa lahir dari pembungkaman dan represi. Inilah otoritarianisme ala Orde Baru. Di bawah negara demokratis, kewibawaan pemerintah lahir dari kebijakan yang memihak kepentingan umum alias pro-rakyat. Selama pemerintahan tidak pro-rakyat, maka selamanya ia tidak akan punya kewibawaan di mata rakyat. Dan, seperti dikatakan Thomas Jefferson: when injustice becomes law, rebellion becomes duty!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut