Pancasila Lebih Banyak Diselewengkan Daripada Dilaksanakan…

Sebentar lagi kemerdekaan kita berusia 67 tahun. Vietnam, yang merdeka secara formal tanggal 2 September 1945, sudah mencapai tingkat elektrifikasi hingga 89.30%. Sedangkan Malaysia, yang baru merdeka 31 Agustus 1957, sudah mencapai tingkat elektrifikasi hingga 99,4%.

Lalu, Indonesia, negeri kita tercinta, masih menyisakan 80 juta rakyat hidup gelap gulita karena belum terjangkau elektrifikasi. Ini hanya contoh kecil betapa cita-cita para pendiri bangsa masih jauh dari harapan. Penyebabnya, tak usah kita cari jauh-jauh, terletak pada para penyelenggara negara yang tidak konsisten menjalankan Pancasila dan UUD 1945.

Ya, selama 40 tahun lebih—terhitung sejak orde baru hingga sekarang—penyelenggaraan negara kita melenceng dari Pancasila dan UUD 1945. Itupula yang dirasakan oleh Dwi Arianggono, 46 tahun, rakyat Indonesia yang menyambung hidup dengan mengandalkan sebuah warung kecil.

Menurut Dwi, sekalipun Pancasila merupakan konsep yang bagus, tetapi penyelenggarannya banyak diwarnai penyimpangan. “Lebih banyak penyimpangannya ketimbang praktek yang benar,” katanya.

Salah satu bukti penyimpangan Pancasila, di mata Dwi, adalah sikap pemerintah mengabaikan rakyatnya. “Orang-orang kecil tidak pernah diperhatikan. Kami berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Tidak ada keadilan sosial di sini,” tegasnya.

Hal serupa juga dirasakan Heryani, 56 tahun, yang hanya melihat pancasila sebagai simbolisme belaka. “Saya hanya melihat pancasila ditempel di dinding-dinding kantor atau sekolah. Juga, kalau Presiden pidato, ada lambang garuda di belakangnya,” ungkapnya saat ditemui Berdikari Online di kampung Guji Baru, Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat (29/5/2012).

Ibu Heryani pun bercerita tentang kehidupan ekonomi yang menghimpit keluarganya setiap hari. “Harga-harga terus naik. BBM sempat mau naik. Beras sudah terlanjur naik. Sekarang kalau dapat uang habisnya sehari. Belum lagi, biaya listrik dan air. Sekarang, kalau nunggak 2 bulan, air mau diputus. Emak terpaksa pinjam uang ke tetangga,” keluhnya.

Keluhan serupa juga dirasakan oleh Edwin Kurniadi, 37 tahun, yang bekerja sebagai buruh di sebuah apartemen mewah di Jakarta Barat. Edwin, yang sangat fasih menghafal sila-sila Pancasila, mengaku lebih melihat adanya kemajuan di era Soeharto. “Ada pembangunan Puskesmas, jalan raya, dan lain-lain. Harga pangan juga cukup murah. Sayangnya, ia terlibat KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme),” ungkapnya.

Edwin melihat, rezim yang berkuasa sekarang makin menjauh dari pancasila. Indikatornya, menurut Edwin, tercermin pada harga BBM yang sangat tinggi dan tidak bisa dijangkau rakyat, layanan kesehatan dan pendidikan hanya untuk orang ‘berduit’, dan lapangan kerja sangat sulit didapatkan. “Ini tidak berkeadilan sosial namanya,” tegasnya.

Beda halnya dengan Rana Rasika, 17 tahun, pelajar di sebuah SMU di Jakarta. Rana Rasika mengaku tak lagi menjumpai pancasila di sekolahnya. Ia juga tidak tahu kapan kelahiran pancasila. Pelajar kelas 2 SMU juga tidak hafal lima sila dalam pancasila.

Meskipun ada kekecewaan, tetapi mayoritas orang yang kami temui menganggap pancasila masih sangat relevan dan dibutuhkan. Malahan, seperti dituturkan Dwi, bangsa Indonesia butuh seorang pemimpin yang mau menjalankan pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.

Ibu Heryani dan Edwin juga berpendapat demikian. Mereka ingin pancasila tidak sekedar menjadi teks, apalagi bumbu-bumbu pidato belaka, tetapi benar-benar menjiwai praktek penyelenggaraan negara. (Rusdianto/Agus Cahyono)