Struktur Politik dan Perlawanan Massa di Indonesia

Untuk memulai presentasi mengenai struktur politik di Indonesia dan gerakan perlawanan yang terjadi kini, saya merasa perlu menggambarkan secara singkat latar belakang sejarah keberadaan pemerintahan sekarang (rejim neoliberal).

Ketika merdeka dari kolonial Belanda dan Jepang tanggal 17 Agustus 1945, struktur ekonomi-politik di negeri kami berubah secara fundamental. Perubahan itu dapat disebut sebagai proses de-kolonisasi. Proses ini terjadi antara tahun 1945 sampai 1965, ditandai dengan peralihan kekuasaan politik ke tangan orang-orang Indonesia yang sebagian besar terpengaruh oleh gagasan-gagasan Marxis dan atau nasionalis progresif. Gagasan Marxis dibawa oleh seorang Belanda, Henk Snevliet, pada tahun 1913 dan berkembang pesat sejak tahun 1920-an.

Sebagai konsekuensi perpindahan kekuasan politik, maka beralih pula penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi. Sebuah konstitusi baru ditetapkan dan diterapkan. Konstitusi ini menjamin kesetaraan antara semua warga negara tanpa kecuali. Ia mengatur tugas negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Menjamin kebebasan berorganisasi dan berdemokrasi, serta juga mengatur prinsip-prinsip ekonomi negara yang merupakan fondasi bagi pembangunan perekonomian Sosialis.

Salah satu pasal krusial dalam konstitusi adalah pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemerintahan Sukarno, dengan dukungan Partai Komunis Indonsia (PKI)[1], berusaha menjaga kedaulatan bangsa yang baru merdeka ini sekaligus berusaha mewujudkan cita-cita Sosialisme Indonesia. Dengan strategi front nasional, Sukarno bersama PKI melancarkan konfrontasi melawan upaya re-koloniasasi oleh kekuatan imperialis sekaligus mengimplementasikan program-program kerakyatan.

Wujud politik anti-imperialisme di antaranya dengan menasionalisasi aset-aset milik perusahaan eks-kolonial, merebut Papua Barat dari pendudukan Belanda, dan melawan politik pecah-belah teritori Indonesia. Sedangkan program kerakyatan yang paling mencolok adalah revolusi agraria.

Dalam rangka politik anti-imperialisme taktik front persatuan berjalan efektif. Namun dalam implementasi program-program kerakyatan, dapat dikatakan PKI berjalan sendirian, terutama melalui kekuatan organisasi-organisasi massanya.

Proses pembangunan kekuasaan selama dua dekade (1945-1965) tidak semata-mata berisikan unsur progresif-revolusioner. Di dalamnya telah terkandung unsur-unsur kontra-revolusi yang sebagian kecil ada di tubuh partai-partai kanan, dan sebagian besar ada di tubuh organisasi militer, khususnya Angkatan Darat. Faktor eksternal turut mengambil peran penting bagi berkembangnya kekuatan kontra-revolusioner; terutama Amerika Serikat (AS) yang baru memenangkan Perang Dunia II.[2] Di lain sisi, PKI menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara komunis seperti China dan Uni Sovyet, namun partai ini relatif tetap berjalan secara independen.

Tragedi 1965 dan Orde Baru

Tahun 1965 merupakan titik balik bagi perjalanan Indonesia; dari sebuah negeri anti-imperialis menjadi kolaborator-imperialis, dari jalan menuju sosialisme menjadi jalan menuju kapitalisme, dari politik massa aktif menjadi politik massa mengambang. Singkatnya, dari pemerintahan sayap kiri menjadi pemerintahan diktator sayap kanan.

Militer Indonesia muncul sebagai kekuatan politik utama setelah membunuh sekitar satu sampai tiga juta pendukung Sukarno dan PKI, memenjarakan ratusan ribu lainnya, dan melakukan kudeta merangkak terhadap Sukarno.  Mereka menguasai mayoritas kursi di parlamen nasional maupun lokal, mengontrol partai-partai politik yang tersisa, mengontrol serikat buruh dan organisasi-organisasi massa lewat wadah tunggal, mengontrol media massa, mendirikan lembaga extra-judicial yang dapat menangkap dan menahan orang tanpa pengadilan, dan mendirikan struktur teritorial yang mengontrol aktivitas masyarakat dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke desa-desa.

Ajaran-ajaran Komunisme dan Sukarnoisme dilarang dan dipropagandakan sebagai ajaran jahat atau sesat[3]. Para anggota, simpatisan, dan keluarga mereka yang tidak ditangkap atau dibunuh, dikucilkan seperti kaum paria dalam kehidupan sosial. Konstitusi hasil revolusi 1945 tidak diubah atau diganti, tapi sama sekali tidak dijalankan.

Jendral Suharto resmi naik ke tampuk kekuasaan tahun 1967 kemudian langsung mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang merupakan undangan terbuka bagi modal asing masuk ke Indonesia. Imperialisme yang dilawan keras oleh pemerintahan Sukarno kini dapat menari gembira. Freeport McMoran merajai cadangan emas di Papua Barat, Exxon-Mobile Oil, British Petroleum, Chevron, dan korporasi minyak menguasai cadangan minyak di Sumatera dan Kalimantan, bank-bank dan perusahaan keuangan asing memberikan pinjaman (hutang) dalam jumlah sangat besar kepada pemerintah maupun sektor swasta Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan otomotif Jepang membuka pabrik perakitan, menguasai pasar otomotif dan tenaga kerja murah.

Sementara peran pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh sejumlah kroni penguasa, hanya menjual kekayaan tersebut kepada korporasi-korporasi asing tanpa upaya membangun basis industri di dalam negeri. Mayoritas industri di Indonesia hanyalah industri perakitan untuk memenuhi kebutuhan pesanan dan konsumsi luar negeri. Situasi ini berdampak buruk di kemudian hari ketika tekanan modal akibat liberalisasi ekonomi semakin kuat.

Tumbangnya Suharto

Banyak kesimpulan mengatakan bahwa krisis ekonomi tahun 1997-1998 lah yang menjatuhkan Jendral Suharto. Kesimpulan ini separuh benar. Saat itu harga barang kebutuhan pokok (seperti beras, minyak goreng, bahan bakar, dll) melonjak tajam sampai dua atau tiga kali lipat. Kurs rupiah merosot dari sekitar Rp. 2.000,- per 1 USD menjadi Rp. 15.000,- per 1 USD. IMF menekan pemerintahan Suharto untuk menandatangani Letter of Intent (LoI) yang berisi keharusan-keharusan untuk menjalankan liberalisasi ekonomi.

Namun sebelum itu, di tahun 1996, ketidakpuasan terhadap pemerintah Suharto sudah memuncak. Tanggal 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan besar di Jakarta yang mengakibatkan lebih dari seratus orang meninggal dunia. Puluhan aktivis ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan subversi. Sebagian besar di antara mereka adalah pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dengan demikian bibit-bibit perlawanan telah disemai oleh rejim diktator Suharto.

Aksi-aksi perlawanan yang dimulai oleh mahasiswa di kampus-kampus, kemudian merebak keluar ke kantor-kantor pemerintahan nyaris di seluruh Indonesia. Aksi-aksi ini dihadapi dengan pemukulan, penembakan, penculikan, dan pembunuhan, oleh aparat tentara, polisi, dan milisi.

Namun kekerasan semakin menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan. Gedung parlamen di Jakarta diduduki oleh ribuan mahasiswa selama beberapa minggu. Sejumlah pejabat yang sebelumnya setia kepada Suharto berbalik arah dan meminta Suharto mundur. Jendral Suharto pun menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden BJ. Habibie, seorang teknokrat yang merupakan salah satu murid kesayangannya.

Di bawah rejim Neoliberal  

Kecuali kemerdekaan bagi Timor Leste, perpindahan kekuasaan ke tangan Habibie tidak membawa perubahan fundamental. Dikte dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan kekuatan imperialis masih setia dijalankan oleh pemerintah, bahkan sampai pemerintahan-pemerintahan selanjutnya selama tiga belas tahun terakhir. Kekuasaan korporasi-korporasi asing bahkan semakin dominan, baik dalam menguasai sumber daya alam maupun sumber ekonomi lainnya.

Kegagalan untuk menciptakan perubahan yang radikal di tahun 1998, bagi kaum Kiri, sangat erat kaitan dengan keterbatasan struktur yang dimiliki. Ratusan ribu sampai jutaan rakyat yang mengikuti demonstrasi pada tahun 1998 tidak berhasil dijangkau oleh gagasan serta pengorganisasian yang lebih maju. Saat itu jumlah kami memang masih sangat kecil.

Indonesia adalah negeri kepulauan dengan luas hampir 2 juta kilometer per segi. Terdapat lima pulau besar dan lebih dari 15 ribu pulau sedang serta kecil. Di dalamnya hidup 237 juta penduduk yang terbagi menjadi lebih dari 200 etnis dan bahasa.

Peran agama dalam kehidupan sosial masih cukup kuat, meskipun partai-partai berbasis agama tidak mendapat tempat mayoritas. Dua partai Islam utama yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing hanya mendapat 5,32% dan 7,88% suara dalam pemilu 2009 lalu[4]. Sisanya (68,51% suara) direbut oleh partai-partai sekuler. Fundamentalisme agama tumbuh di beberapa tempat, namun tidak mengalami perkembangan yang berarti. Sebagai contoh, di Jawa sebagai pulau dengan populasi terbesar, sinkretisme Hindu-Islam telah lama berkembang dan diterima, sehingga masyarakat relatif toleran terhadap perbedaan.

Sejak masa Suharto, pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga keagamaan untuk memoderasi dan memanipulasi kesadaran politik rakyat. Meskipun disebut negara “republik”, posisi agama dan negara masih belum terpisah sepenuhnya. Seringkali pemerintah masih mengintervensi urusan keyakinan warga negara dan hal-hal yang berbau moral keagamaan bisa masuk dalam pidato presiden atau pejabat publik.

Negeri ini bukan yang terkaya atau terbesar di dunia. Namun, sebagai negeri tropis yang dikelilingi lautan dan gunung berapi, kekayaan alam di negeri ini tergolong sangat beragam. Dan jumlah penduduk yang besar sering disebut sebagai “potensi pasar” bagi berbagai produk dari luar.

Kekayaan tersebut saat ini berada di tangan imperialis. Sebagai gambaran umum, penguasaan korporat asing di sektor pertambangan secara umum 75%, sektor minyak dan gas sebesar 80 sampai 90%, di sektor perbankan sebesar 50,6%, sektor farmasi 80%, sektor telekomunikasi 70%, dan sektor ritel yang dikuasai asing mengalami pertumbuhan 34% per tahun sedangkan pasar tradisional menurun 8% setiap tahun. Liberalisasi perdagangan sejak tahun 1998 telah mengakibatkan lebih dari 180 ribu industri kecil dan menengah ditutup[5], serta menghancurkan produk pertanian lokal yang tertinggal dalam hal teknologi.

Keadaan demikian menjelaskan bahwa struktur ekonomi-politik nasional Indonesia masih menjadi bagian langsung dari struktur ekonomi-politik kapitalisme global atau imperialisme. Pemerintah Indonesia dengan setia menjalankan kesepakatan-kesepakatan bilateral maupun multilateral di bidang ekonomi dan atau perdagangan yang merugikan kepentingan rakyat.

Gambaran penguasaan sumber ekonomi di atas sejalan dengan gambaran kondisi mayoritas rakyat. Menurut Bank Dunia, dari total 237 juta penduduk Indonesia, terdapat 43,3% yang hidup dengan pengeluaran di bawah 2 USD per hari, dan terdapat total 81,8% yang hidup dengan pengeluaran di bawah 4 USD per hari. Kondisi penghasilan rendah diperparah dengan kebijakan kapitalistik di sektor publik seperti komersialisasi pendidikan dan kesehatan.

Di atas struktur ekonomi tersebut berdiri sistem politik demokrasi liberal ala Amerika Serikat (AS). Pemilu lima tahunan menjadi menu bagi rakyat yang telah terdepolitisasi dan terdeideologisasi selama puluhan tahun. Hasilnya adalah pragmatisme atau merebaknya money politics. Syarat bagi partai politik terlibat dalam pemilu sangat rumit sehingga menyulitkan bagi partai yang dibangun rakyat miskin untuk ambil bagian. Sistem ekonomi dan politik yang terbangun jadi tampak sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisah.

Meski demikian, perlawanan-perlawanan spontan maupun yang diorganisir oleh kekuatan Kiri tetap terjadi. Saat ini, ekspansi kapital dari luar terutama mengincar sektor pertambangan dan perkebunan (kelapa sawit, karet, akasia, dll.) yang menghasilkan konflik dengan petani atau penduduk asli (indigenious people). Mayoritas konflik melibatkan aparat kepolisian ataupun milisi yang melakukan kekerasan terhadap rakyat. Tanggal 24 Desember 2011 lalu, tiga orang tewas ditembak polisi dalam aksi pendudukan pelabuhan di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Aksi ini untuk menuntut pencabutan ijin perusahaan tambang emas asal Australia yang mengancam lahan hidup mereka. Sebelum itu telah banyak terjadi aksi serupa.

Kelanjutan dari politik upah murah sebagai “keunggulan komparatif” di satu sisi, dan tekanan ekonomi di pedesaan di sisi lain, telah mengirim sekitar 4 sampai 5 juta tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Sementara yang memilih bertahan di dalam negeri harus bergerak di sektor-sektor informal atau menjadi pengangguran di perkotaan.[6] Keberadaan pekerja informal dan pengangguran di perkotaan selalu dalam keadaan terancam penggusuran.

Perjuangan pembebasan nasional di abad ini

Pertengahan abad yang lalu (abad 20) dapat dikatakan sebagai abad pembebasan nasional. Banyak negeri koloni di Asia dan Afrika yang mencapai kemerdekaannya, baik lewat diplomasi maupun perjuangan bersenjata. Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 menjadi salah satu momentum konsolidasi negeri-negeri eks-kolonial dalam tekad menjadi bangsa yang mandiri dalam solidaritas.

Situasi sekarang jelas berbeda dalam berbagai aspek. Geopolitik internasional terus bergeser, dari keruntuhan Uni Sovyet, hadirnya AS sebagai satu-satunya negara super power, sampai kecenderungan ke arah multi-polarisme seiring krisis yang melanda AS. Kepentingan nasional dari masing-masing negeri mendapat tempat yang utama. Di bidang lain, perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah memperpendek jarak dan mempercepat hubungan antar manusia di seluruh dunia.

Namun secara prinsipil sistem ekonomi-politik masih sama seperti masa kolonial. Situasi ini terasa betul di Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan pembebasan nasional dari jerat imperialisme kami anggap masih relevan untuk diterapkan. Demikian juga, dalam perjuangan pembebasan nasional ini partai kami ‘mengadopsi’ strategi front persatuan nasional, dalam pengertian bersekutu dengan unsur-unsur borjuasi dalam negeri yang turut dirugikan oleh praktek neoliberalisme.

Pada saat yang sama, gerakan sosial telah menciptakan bentuk-bentuk pengorganisasian sosial baru yang menempatkan rakyat sebagai subyek protagonis. Pengorganisasian ini masih kecil dan terfragmentasi, tapi merupakan embrio bagi formasi sosial baru yang lebih berkeadilan.

Dari pengalaman di Indonesia, gerakan sosial mengambil beberapa bentuk dan tingkatan, yaitu: pertama, upaya bela-diri rakyat yang terpinggirkan oleh serangan neoliberalisme. Sifat gerakan ini cenderung defensif. Contoh: mempertahankan penguasaan atas tanah/lahan, mempertahankan pekerjaan (agar tidak di-PHK atau ditangkap), atau capaian-capaian sosial yang sudah diperoleh.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan program-program sosial dari pemerintah untuk kebutuhan yang bersifat darurat dengan menerobos hambatan birokrasi maupun peraturan-peraturan. Contoh: pemerintah Indonesia mengeluarkan program pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat yang sangat miskin. Kategori sangat miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah 1 USD per hari. Namun program ini tidak berjalan maksimal karena hambatan birokrasi maupun kelemahan yang inheren di dalam sistem yang berlaku.

Di sini rakyat sangat miskin mengorganisasikan diri dan berdemonstrasi untuk dapat mengakses program tersebut. Pada saat yang sama diperjuangkan perluasan kategori miskin sehingga rakyat yang berpenghasilan sampai dengan 2 USD per hari atau lebih dapat turut ambil bagian dalam program tersebut. Sifat gerakan ini setahap lebih maju dan offensive terhadap neoliberalisme. Tuntutan pemenuhan upah minimum dapat diklasifikasikan dalam tingkatan perjuangan ini.

Ketiga, gerakan yang mengajukan tuntutan-tuntutan yang lebih agresif berdasarkan sektoral seperti kenaikan upah secara nasional, tanah, modal dan teknologi untuk petani, pendidikan dan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat, perumahan murah dan layak, dan lain-lain. Gerakan sosial kategori ini dapat dikatakan lebih maju dan offensive.

Dalam hemat kami, keseluruhan perjuangan ini harus temukan kesimpulan secara nasional yang kami kerahkan dalam perlawanan umum terhadap imperialisme atau neoliberalisme. Seringkali, oleh kaum akademisi, kesimpulan ini diangkat menjadi persoalan sangat teoritis sehingga sulit dipahami oleh mayoritas rakyat.

Kami mencoba menyederhakana kesimpulan ini agar dapat menjadi pegangan rakyat dalam perjuangan sehari-hari. Caranya adalah dengan membangun “Gerakan Pasal 33 UUD 1945”. Perlu kami tambahkan, bahwa meski berusaha dimanipulasi oleh orde baru, tidak semua warisan perjuangan anti-kolonial yang dilakukan para pendiri bangsa dapat dihapuskan. Tidak juga semua sejarah nasional dapat dimanipulasi, karena, sejarah menjadi Indonesia bagi kami adalah sejarah menjadi Kiri.

Dalam konteks ini, gerakan sosial dan politik progresif yang berkembang masif di Amerika Latin telah menarik perhatian kami selama lebih dari satu dekade terakhir. Dari sini telah muncul gagasan dan upaya membangun Sosialisme Abad 21 dengan mengambil pelajaran-pelajaran dari capaian maupun kegagalan Sosialisme di abad sebelumnya. Ini lah salah satu inspirasi yang hidup, sumber rujukan bagi perjuangan rakyat di seantero bumi.

Krisis kapitalisme global semakin menguatkan keyakinan kami bahwa perjuangan pembebasan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial adalah benar. Kami mempersiapkan kebangkitan rakyat di negeri kami sebagaimana kebangkitan rakyat di Timur Tengah lewat “Arab Spring”, kebangkitan di Amerika Serikat dan Eropa lewat “Occupy Movements”, kebangkitan di Amerika Latin, dan belahan dunia lain.

 


[1] Saat itu Partai Komunis Indonesia merupakan Partai terbesar yang baru memenangkan pemilihan umum local tahun 1957. Dukungan anggota dan simpatisannya diakui mencapai 20 juta orang.

[2] Menurut John Roosa dalam bukunya Pretext for Masses Murder, September 30th Movement and Suharto’s Coup d’Etad, mengatakan bahwa antara tahun 1958 dan 1965 Amerika Serikat telah melatih, mendanai, memberi nasehat, dan mamasok Angkatan Darat sedemikian rupa sehingga mengubahnya menjadi negara dalam negara.

[3] Saat ini larangan terhadap ajaran Sukarno telah dicabut tapi terhadap Komunisme masih dipertahankan.

[4] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan link dari Mosleem Brotherhood yang berpusat di Mesir.

[5] This data is according to former Ministry for Trade and Industry. Kategori industry kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih 200 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan).

[6] Rata-rata ketetapan upah minimum secara nasional adalah 1,2 juta rupiah per bulan (120 USD per month), tapi dalam pelaksanaan banyak yang diupah kurang dari batas minimum. Angka pengangguran terbuka 8,1 juta, sedangkan yang bekerja kurang dari 30 jam seminggu mencapai 30 juta (rata-rata dengan upah di bawah minimum).

DOMINGGUS OKTAVIANUS, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD).

 


[i] Makalah disampaikan dalam Seminar “What Moves The Left: Forum on activism in a global perspective”, Universitas Uppsala, Swedia, 7 Januari 2012.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut