Nyoman Laker, Kisah Buruh Serabutan Miskin Yang Tak Terdata

Di Badung, kabupaten terkaya di Provinsi Bali (APBD Rp 4 triliun dengan penduduk sekitar 400 ribu jiwa), masih banyak orang yang hidup miskin. Celakanya, tidak semua orang miskin masuk dalam pendataan pemerintah. Salah satunya Nyoman Laker, 50.

LAKER, warga Banjar Tanggayudha, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, daerah utara Kabupaten Badung ini hidup serba pas-pasan. Dia tinggal di rumah ukuran 6 x 6, terdiri dari dua kamar. Satu kamar untuk Laker bersama sang istri, Nyoman Sarmi, 45, dan satu lagi untuk ibunya yang sudah sepuh.

“Rumah kami ya begini,” kata Sarmi ketika ditemui Berdikari Online, Sabtu (17/1/2015).

Menurut Sarmi, rumahnya kini memang sudah bisa dipelester. Sudah mendingan, katanya. Itu setelah kedua anaknya putus sekolah. Dikatakan, anak pertamanya, Wayan, 25, tidak bersekolah, dan kini sudah menikah dan memiliki anak. Sedangkan anak keduanya, Made, 19, juga harus putus sekolah ketika menginjak kelas 2 di SMK Widya Mandala, sebuah sekolah swasta di Desa Mambal, Abiansemal, Badung. Sekitar 10 kilometer dari tempat tinggalnya.

“Ndak bisa masuk sekolah negeri. Karena terbatas. Jadinya masuk swasta. Tapi putus sekolah di kelas 2, karena kami ndak mampu bayar biaya sekolah,” aku Sarmi.

Sarmi mengaku, sudah pernah mencoba agar Kadek bisa mendapat beasiswa miskin yang digembar-gemborkan pemerintah. Sayang, upayanya gagal. Meski hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan kadang serabutan, dengan penghasilan sekali kerja dalam sehari hanya dapat Rp 50 ribu, tapi tidak sebulan penuh dapat kerjaan, Laker dianggap tidak miskin. Tak pelak, Made pun harus putus sekolah karena beasiswa miskin tidak didapat.

“Sehari hanya dapat Rp 50 ribu, itu pun ndak bisa kerja sebulan full. Tergantung ada (tukang bangunan) yang ngajak,” terangnya.

Menurut Sarmi, Laker merupakan tulang punggung keluarga. Dia sendiri  tidak bekerja, karena harus ngempu (mengasuh) cucunya, dari anak pertamanya. Karena, anak pertamanya, Wayan, bersama menantunya harus kerja untuk menghidupi keluarga kecilnya.

“Kami walau sudah menikah belum punya apa-apa. Bahkan kami numpang tinggal di rumah paman. Karena rumah bapak sudah ndak cukup,” aku Wayan, anak tertua Laker, sambil menggendong anaknya.

Hasil dari bekerja sebagai buruh serabutan menjadi satu-satunya sumber pendapatan keluarga Laker. “Makanya kami hidup pas-pasan. Masak saja kami pakai kayu bakar. Kami juga ndak punya dapur, makanya kalau masak, kadang kehujanan karena tempat kami masak ndak punya atap,” jelas Sarmi.

Meski tergolong miskin, tidak pernah ada bantuan apa pun yang mampir ke rumahnya. Sejumlah bantuan untuk orang miskin, dari era Presiden SBY maupun Joko Widodo tidak pernah ada. Contoh saja, bantuan langsung tunai (BLT) maupun BLSM, beras miskin (raskin), dan bantuan sosial lainnya sama sekali tidak ada. Pun jaminan kesehatan pun dia tidak dapat, termasuk anaknya harus putus sekolah karena tidak dapat beasiswa.

“Bantuan apa? Kami ndak pernah dapat bantuan apa-apa. Mau beras miskin, kesehatan, pendidikan, waktu BBM dinaikkan, kami juga ndak dapat apa-apa,” tuturnya.

Kondisi sedikit berbeda dengan beberapa tetangganya di Banjar Tanggayudha, yang memiliki akses ke anggota DPRD atau penguasa. Beberapa warga yang tergolong kaya, bahkan memiliki mobil, malah mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah puluhan hingga ratusan juta dalam bentuk bantuan untuk ternak sapi, babi, hingga ayam, sesuai kelompok ternaknya.Ironisnya, hanya kelompok atau keluarga tertentu yang bisa mendapatkan bansos ini.

“Kami ndak tahu, kenapa orang-orang seperti kami malah tidak dapat bantuan. Sedangkan yang kaya, karena punya hubungan dengan pejabat, malah dapat bantuan dari pemerintah. Kami berharap bisa ada keadilan,” pungkasnya.

Urip Mahardika

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut