Persoalan Imigran, Perang, dan Kapitalisme Neoliberal

Tragedi penembakan di kantor redaksi Charlie Hebdo kembali mencuatkan berbagai penafsiran dan wacana di ruang publik. Salah satu di antaranya adalah persoalan kaum imigran asal Asia dan Afrika. Memang dua bersaudara pelaku penembakan tersebut, Said Kouachi dan Cherif Kouachi, berasal dari keluarga imigran dari Aljazair yang hidup miskin di pinggiran kota Paris, Prancis. Terlepas dari perdebatan lainnya, tindakan nekad kedua pemuda ini telah berdampak terhadap kaum imigran di Eropa pada umumnya.

Oleh media massa dan kelompok rasis di Barat, kaum imigran diprasangkakan dalam berbagai stigma; mulai dari pembawa gagasan dan tindakan ‘radikal’, keterbelakangan budaya yang mengancam cara hidup ‘beradab’, sampai dengan ancaman ekonomi-politik bagi kelas pekerja dalam memperebutkan roti kemakmuran kapitalisme Eropa.

Memang, seiring terjadinya krisis, berkurang pula jatah roti kemakmuran tersebut. Kampanye anti-imigran kemudian menjadi salah satu andalan partai-partai kanan-rasis di Eropa. Kenyataan menunjukkan, kampanye anti-imigran tersebut cukup efektif untuk meraup dukungan suara dalam pemilihan umum. Sejak era 1990-an, partai-partai Kiri dan Tengah (moderat) di sejumlah negara kelabakan menghadapi meningkatnya dukungan terhadap partai-partai rasis atau yang dikategorikan kanan-jauh (far right) ini.

Mengutip Huffingtonpost.co.uk (26/5/2014), saat ini tercatat sembilan partai kanan-jauh yang sukses mengirim perwakilan mereka ke parlamen Eropa. Diantara mereka adalah Partai Front Nasional (Prancis), Partai Nasional Demokrat (Jerman), Partai Fajar Emas (Yunani), Partai Finn (Finlandia), Partai Rakyat Denmark (Denmark), Partai untuk Kebebasan (Belanda), Lega Nord (Italia), dan Kebebasan Austria (Austria).  Dalam negeri-negeri lain di Eropa hidup partai serupa dengan perkembangan yang relatif signifikan.

Imigrasi dan krisis kapitalisme

Melihat sejarah, imigrasi ke Eropa telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II menyusul booming ekonomi di benua tersebut. Bantuan besar-besaran dari Amerika Serikat melalui mega proyek Marshal Plan telah menghidupkan kembali bangsa-bangsa di Eropa dari kehancuran pasca perang. Bantuan dana ini menuntut kehadiran tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga dibukalah pintu lebar-lebar bagi pendatang dari Asia dan Afrika.

Namun booming ekonomi tersebut tidak berlangsung lama. Di awal dekade 1970-an krisis melanda Eropa. Pemerintah di masing-masing negara mulai menutup pintu bagi imigran. Tapi kebijakan tersebut tidak berhasil mengatasi arus imigrasi, terutama karena dalam periode krisis kapitalisme justru membutuhkan tenaga kerja murah. Kaum imigran inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah.

Seiring waktu, jumlah imigran semakin banyak, baik sebagai hasil regenerasi maupun pendatang baru. Sementara kapitalisme dalam bentuk neoliberal semakin mendegradasi kehidupan sosial masyarakat di berbagai pelosok dunia, termasuk di Eropa sendiri. Angka-angka pengangguran terus meningkat, terutama bagi mereka di usia muda. Dengan demikian sentimen rasisme semakin mudah dipicu dan berkembang sebagai kekuatan politik yang cukup berpengaruh. Pada banyak kasus, sentimen tersebut terekspresikan dalam bentuk serangan fisik atau bahkan pembunuhan. Hal ini, bagi sebagian lain orang Eropa, dilihat secara traumatik sebagai kebangkitan kembali nazisme yang pernah mencatat sejarah kelam umat manusia.

Selain di Eropa, keadaan serupa terkait imigran ini dapat ditemukan di negara maju benua lain, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Perang dan imigran

Pada belahan dunia yang lain, khususnya di daratan Timur Tengah dan sejumlah negara Afrika, konflik dan perang bergolak tiada henti. Setelah perang Arab-Israel (1967), perang Irak-Iran (1980-1988), dan Perang Teluk I (1990), dan lain-lain, sampai kemudian lebih dari satu dekade terakhir wilayah kaya minyak ini menghadapi gejolak yang oleh Amerika Serikat dan sekutunya diberi judul: “perang melawan teror”.

Situasi perang ini turut menyumbang arus imigrasi ke Eropa dan Australia. Banyak rakyat sipil yang terancam jiwa dan kehilangan mata pencarian akibat perang sehingga harus mengungsi. Di Australia, misalnya, situasi ini dikritik keras oleh kalangan pembela imigran. Mereka menggugat penguasa Australia yang mengirim serdadu menginvasi negeri-negeri di Timur Tengah, seperti Irak dan Afganistan, tapi ketika rakyat di sana mengungsi, mencari perlindungan ke Australia, malah diperlakukan sangat tidak manusiawi. Pengungsi-pengungsi ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi di sejumlah pulau terpencil layaknya penjara pengasingan.

Bahkan, dalam kasus imigran dari Timur Tengah yang mengarah ke Australia ini, Indonesia telah dilimpahi tugas untuk mengamankan perbatasan agar imigran tidak lolos ke negeri mereka. Bagi Indonesia, seharusnya ini adalah kekonyolan. Ketika sebuah negara yang memerangi negara lain tidak mau bertanggungjawab atas konsekuensi dampak-dampaknya, kemudian melempar tanggungjawab tersebut kepada kita (Indonesia). Apalagi negara tersebut tergolong sanggup secara ekonomi untuk menampung dan memfasilitasi imigran secara manusiawi dalam jumlah besar sekalipun.

Tuntutan tanggungjawab yang sama seharusnya juga dapat dilimpahkan kepada pemerintahan di negeri-negeri Eropa, karena sebagian di antara mereka turut bertanggungjawab atas berbagai perang di Timur Tengah, serta konflik-konflik di Afrika.

Kapitalisme neoliberal

Selain persoalan perang, sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, alasan terjadinya imigrasi adalah harapan atas ‘roti kemakmuran’ di negeri yang lebih maju. Persoalan ini sangat berhubungan dengan pencarian sumber daya alam untuk bahan baku industri dan energi (migas). Bahkan perang itu sendiri mempunyai tujuan tersembunyi yang melekat yakni pencarian sumber-sumber ekonomi tersebut.

Eksploitasi  yang dilakukan modal Barat terhadap negeri-negeri Asia-Afrika telah berlangsung menyejarah. Gerakan anti-kolonial yang marak di pertengahan abad 20 sempat memerdekakan sejumlah negara. Tapi ini tidak dapat menghapus kenyataan bahwa struktur ekonomi negeri-negeri tersebut masih atau kembali dikuasai oleh modal asing. Problem sosial mendasar seperti kemiskinan tak kunjung teratasi.

Terlebih dalam situasi sekarang, cara-cara penaklukan telah mengambil bentuk baru yang dikenal dengan nama neoliberalisme. Kapitalisme neoliberal ini memaksa masuk ke tiap negara tanpa boleh dihambat, mengeksploitasi tanpa boleh dibatasi, dan membawa keluar hasilnya tanpa ikhlas berbagi. Sayangnya, persoalan ini tidak pernah menjadi refleksi atau koreksi bagi pemerintahan di negeri-negeri yang sekarang menjadi tujuan imigrasi. Kepentingan modal yang sekedar ingin melipatgandakan keuntungan telah menggerakkan kepala mereka sedemikian rupa sehingga menjadi irasional: perang harus terus dimarakkan, eksploitasi harus terus dimasifkan!

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik