Nasehat Bung Karno Soal Otonomi Daerah

Otonomi daerah, yang sudah 20 tahun berjalan, belum memperlihatkan fajar kemajuan. Yang terjadi, rakyat di daerah dikepung birokrasi korup dan kerakusan pemilik modal.

Lihat saja, seperti diakui Kementerian Dalam Negeri, hingga Desember 2014 ada 343 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Sebagian besar adalah kasus korupsi.

Kemudian, Otoda juga seakan membentangkan karpet merah bagi pemilik modal untuk menjarah kekayaan alam di daerah. Dengan dalih otonomi, yang dipayungi oleh Undang-Undang, kepala daerah begitu gampang mengobral izin kepada korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerahnya.

Saya bukan anti desentralisasi. Tapi, saya kira, desentralisasi yang kita pakai saat ini jelas salah arah. Desentralisasi macam ini—meminjam istilah Hugo Chavez— yang disebut “desentralisasi neoliberal”. Desentralisasi jenis ini memang hanya menjembatani kepentingan korporasi asing (TNC/MNC) untuk menjarah kekayaan alam suatu bangsa.

Pada titik ini, mari kita ingat pesan Bung Karno. 59 tahun yang lampau, tepatnya 17 Agustus 1957, Bung Karno menyumbang gagasan soal otonomi daerah.

Menurut dia, otonomi bukan sekedar perpindahan tanggung-jawab dari pusat ke daerah. Juga bukan hanya memindahkan urusan birokrasi dari pusat ke daerah.

Bung Karno juga mengingatkan, otonomi tidak boleh memecah-belah keutuhan bangsa dan negara. Karena itu, otonomi bukan untuk menyuburkan ego-sentrisme atau daerah-isme. Otonomi juga jangan menyulut sukuisme dan separatisme.

Untuk itu, kata Bung Karno, otonomi butuh syarat-syarat berikut: negara-sentris (staats-gerichtheid), bangsa-sentris (natie-gerichtheid), kejujuran politik dan kejujuran moril, dan daya-cipta yang cukup banyak.

“Tanpa dipenuhinya syarat-syarat ini, maka autonomi akan kosong-melompong, bahkan akan impoten, bahkan akan menjadi padangnya korupsi belaka, bahkan akan membahayakan keutuhan dan kesentausaan Bangsa dan Negara,” kata Bung Karno.

Pertama, semangat berotonomi harus tetap mengabdi pada kepentingan bangsa dan Negara (staat-gericht dan natie-gericht). Bukan kemudian menjadi daerah-sentris. Semangat memajukan daerah harus selaras dengan cita-cita memajukan bangsa dan negara.

Sebab, tanpa staat-gericht dan natie-gericht, otonomi hanya akan menjadi ladang subur bagi penyakit ego-sentrisme, seperti sukuisme dan daerah-isme. Ujung-ujungnya nanti mengarah ke tuntutan pemisahan atau separatisme.

Jangan lagi ada eksklusivisme layanan publik: layanan publik sebuah daerah hanya untuk warga ber-KTP daerah itu. Padahal, KTP hanya urusan administrasi kependudukan. Jangan lagi ada kepala daerah melarang warga dari daerah lain bekerja di daerahnya.

Kedua, otonomi harus dilandasi kejujuran politik dan moril. Bagi Bung Karno, kejujuran politik dan moril itu penting untuk memastikan otonomi tetap mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk melayani kepentingan pribadi maupun golongan, apalagi kepentingan asing.

Zonder beranggotakan orang-orang yang jujur, ia akan menjadi tempat-dansanya petualang-petualang tribune yang tak mempunyai moralitet melainkan keuntungan diri sendiri,” kata Bung Karno.

Ketiga, otonomi harus melahirkan daya-cipta yang banyak. Daya cipta ini termasuk kemampuan mengatasi persoalan. Untuk itu, agar otonomi punya daya-cipta, maka penciptaan ruang bagi partisipasi rakyat menjadi keharusan.

Dengan begitu, rakyat banyak bisa menyumbangkan idenya untuk kemajuan daerah, bangsa dan negaranya. Sebab, kerja memajukan bangsa dan negara tidak bisa hanya kerja individu, melainkan harus menjadi kerja kolektif (gotong-royong).

Rudi Hartono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut