Akibat BBM Naik, Buruh di Palu Tuntut Kenaikan UMK

Puluhan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP-33 UUD 1945) Kota Palu berunjuk rasa mendatangi kantor DPRD Kota Palu, Kamis (18/12/2014) menuntut penyesuaian upah akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi beberapa waktu lalu.

Para pengunjuk rasa meminta wakil rakyat untuk mendesak Pemerintah Kota Palu  menaikkan upah minimum 2015, karena upah minimum kota (UMK) yang telah ditetapkan sebelum kenaikan BBM, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut kordinator aksi unjuk rasa, Kaimuddin mengatakan, upah yang ditetapkan Pemerintah Kota Palu sebelum kenaikan BBM sebesar Rp1,675 juta, tidak sesuai lagi dengan KHL akibat dicabutnya BBM bersubsidi oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Kami minta Dewan Pengupahan Kota Palu, untuk melakukan survey kembali terhadap 36 komponen harga barang di tiga pasar tradisional sebagai dasar untuk penetapan UMK yang baru,” kata Kaimuddin saat orasi.

Setelah melakukan orasi dan meneriakan yel-yel akhirnya para pengunjuk rasa itu diterima oleh Ketua Komisi A di ruang rapat untuk mendengarkan aspirasi yang dikeluhkan para buruh yang dan mahasiswa.

Dihadapan Ketua Komisi A DPRD Palu, para buruh juga mengeluhkan lemahnya pengawasan pelaksanaan UMK selama ini oleh pemerintah, akibatnya banyak perusahaan yang membayar upah buruh masih di bawah UMK.

“Kami juga meminta untuk membentuk tim pengawasan terhadap pelaksanaan upah dan berbagai kasus perburuhan agar kesejahteraan buruh dapat terjamin,” kata Kaimuddin.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Palu, Muhammad Ali Lamu setelah mendengarkan aspirasi para pengunjuk rasa menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Kita akan tindak lanjuti dalam bentuk data tertulis, nanti Komisi A dan anggota DPRD secara umum akan mempelajari persoalan ini dan akan mencari solusinya,” kata Ali Lamu.

Ia juga berjanji akan mengundang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu untuk membahas apa yang disampaikan oleh pengunjuk rasa.

“Kita akan hadirkan semua. Kita juga sepakat dengan teman-teman GNP-33 UUD 1945 untuk revisi kembali UMK,” kata Ali dihadapan para buruh.

Akhirnya, GNP-33 UUD 1945 yang merupakan wadah perjuangan untuk mengawal pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang terdiri dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Serikat Tani Nasional (STN) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Ikatan Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (IMPTS) Kota Palu, membubarkan diri.

Rudi Astika

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut