Nalar Fenomenologis Dan “Legitimasi Kekuasaan Atas MK”

MK dan Legitimasi Kekuasaan

Apakah norma dan nilai keadilan itu dapat ditakar dengan prinsip  yang terverifikasi atau difalsifikasi? Pertanyaan ini menjadi menarik, ketika secara konsepsional kita hubungkan dengan posisi sebuah lembaga negara utama (main state organs), yakni Mahkamah Konstitusi (MK), dalam belantara tolak-tarik kekuasaan negara. Dimana sendi-sendi penting bangunan sebuah bangsa telah dikendalikan oleh hegemoni sekelompok kelas penguasa, yang tumbuh subur lewat krisis yang paling parah di abad ini, yakni weltanschauung.

Perbincangan tentang norma dan nilai keadilan, apalagi keadilan sosial, ia bermakna lebih luas daripada keadilan distributif, keadilan sosial dalam arti luas adalah suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu/kelompok masyarakat bisa berkembang secara maksimal. norma dan nilai keadilan, apalagi keadilan sosial, melalui manusia sebagai pusat perspektif dalam eksistensi kekuasaan, tidak hanya soal bagaimana cara membangun etika dalam politik. Membincang hukum dan problematikanya memang paralel dengan relasi ekslusif setiap lembaga negara, sejak tesis tentang negara diarahkan dalam bentuk rasionalisme Plato dan empirisme Aristoteles, dan seringkali berwujud kedalam teori legitimasi kekuasaan.

Secara umum legitimasi dapat dibedakan kedalam legitimasi kekuasaan yang bersifat atributif, dan legitimasi kekuasaan yang bersifat derivatif. Dua bentuk legitimasi kekuasaan ini tampak sekali melatar belakangi lahirnya MK. Kelahiran MK sebagai sebuah lembaga baru dari otoritas reformasi yudikatif, mengandung makna lembaga yang lahir dari legitimasi kekuasaan yang sifatnya atributif. Yakni terjadinya pembentukan kekuasaan karena berasal dari keadaan yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada.

Mendebat Posisi Hukum MK

Kehadiran MK sebagai sebuah lembaga yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan telah banyak dipakai terutama dinegara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis. Dari sejak kelahirannya jelas bahwa kehadiran MK akan berbenturan dengan dua hal: pertama, hegemoni structural politik; kedua, krisis weltanschauung dalam kepemimpinan politik. Misalnya bunyi pasal 24C ayat (1), bahwa kewenangan judicial review dilakukan oleh mahkamah konstitusi yang, secara teoritik maupun praktik, dikenal dua macam pengujian, yakni pengujan secara formil (formele toetsingrecht) dan pengujian secara materiil (materiele toetsingrecht). Dalam silogisme, norma dikategorikan sebagai premis mayor dan fakta dianggap presmis minor. Kritik atas positivism MK persis dibagian ini. Karena norma didudukkan sebagai premis mayor, maka ia diasumsikan lebih luas dari fakta, yang secara aksiomatis dianggap mampu mencakup, melingkupi, bahkan mengantisipasi semua persoalan di masyarakat. Sebaliknya fakta (premis minor) yang dianggap lebih kecil dari norma tidak dapat mempengaruhi eksistensi premis mayor karena premis mayor tidak memerlukan penjelasan dari luar dirinya. Disinilah masalah dari jargon MK soal menegakkan keadilan substantive, dimana keadilan substantive itu berarti “apa yang seharusnya”, dimana materi dibawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan frasa-frasa didalam UUD 1945.

Apa yang ditakutkan kemudian ialah soal krisis weltanschauung yang membayangi kinerja para hakim MK khususnya. Dimana sebagai suatu pendirian filosofis, disamping prinsip kenegarawanan. Bahwa putusan hakim adalah bukan semata-mata menurut kehendak subjektif murni sang hakim, sebagaimana rumusan subjek yang tidak mungkin otonom dan sama sekali terlepas dari dunia luar. Apa yang disebut subyektif tentu saja dibentuk oleh kehidupan bersama karena keberadaan seseorang selalu berada bersama subjek yang lain (inter-subjektif). Disisi yang lain, putusan hakim juga bukan semata-mata menurut bunyi peraturan perundang-undangan (objektif murni), melainkan dimana para subjek saling mempengaruhi (inter-subjektif). Jadi, kebenaran menurut hukum menjadi kebenaran inter-subjektif, ia tidak total objectivism (lepas dari relasi dengan subjek), atau subjektivism (lepas dari relasi dengan objek), melainkan kebenaran yang dibangun dan terbangun dari hubungan antara subyek dan objek (antara subjek satu dengan yang lainnya).

Oleh karenanya, perlu keputusan progresif dalam melepaskan hukum dari pengaruh-pengaruh struktural politik, akan tetapi juga menghubungkannya secara terbuka dengan teks-teks lain diluar dirinya. Weltanschaaung berarti normativitas mengindikasikan alur adanya keharusan (ought/sollen) untuk melakukan suatu sikap tertentu, sehingga hukum tidak semata-mata menjadi normative (sollen), dan tidak empiris (sein) belaka. Tetapi melahirkan relasi antar keduanya, sehingga tercipta budaya dialektis hukum dimana yang hendak dibangun sebelum sampai pada budaya hukum dan taat konstitusi ialah sebuah tradisi tentang dialektika mencapai kebijaksanaan dalam ilmu dan praktik hukum.

Susanto Polamolo, Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNISRI dan Direktur Program pusat kajian Hukum & Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut