Nahkoda Baru dan Visi Besar API Kartini

Kongres I Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, yang digelar tanggal 8-10 Maret lalu, di Wisma PKBI, Jakarta Selatan, menghasilkan nahkoda baru.

Setelah berlangsung selama 3 hari, Kongres akhirnya menunjuk Diena Mondong sebagai Ketua Umum dan Rini Hartono sebagai Sekretaris Jenderal.

“Mari kita sama-sama membangun kita ini, API Kartini, untuk menjadi alat perjuangan perempuan dan rakyat menuju cita-cita kesetaraan dan kesejahteraan sosial,” kata Diena saat menyampaikan pidato pertamanya sebagai Ketua Umum di penutupan Kongres, Sabtu (10/3/2018).

Diena dilahirkan di kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada 31 Desember 1985. Ia menuntaskan pendidikan dasar hingga menengah atas di kampung halamannya.

Tahun 2003, dia melanjutkan studi di Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Manado. Kemudian, empati dan keberpihakannya pada persoalan rakyat membuatnya bergabung dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Di LMND, Diena bersentuhan dengan ide-ide progressif untuk perubahan sosial, termasuk feminisme.

Tahun 2014, Diena berpartisipasi dalam Konferensi Nasional Perempuan di Jakarta. Konferensi inilah yang melahirkan API Kartini. Di kongres itu, Diena diberi mandat sebagai Sekretaris Jenderal.

Sedangkan Rini Hartono lahir di Nagahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 21 Februari 1990. Menamatkan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas di Pematangsiantar.

Tahun 2010, Rini mengambil studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Simalungun. Selain urusan studi, dia ikut kegiatan seni di kampusnya melalui UKM Kebudayaan dan Musik (KBM) pada 2011.

Kemudian, pada 2012, Rini bergabung dengan LMND. Sempat menjabat sebagai Bendahara LMND Kota Pematangsiantar.

Sama seperti Diena, Rini juga terpapar ide-ide progressif, termasuk feminisme, ketika bergabung di LMND. Dari situ, pada 2014, dia dan beberapa kawannya menginisiasi pembentukan organisasi perempuan lokal, yaitu Kelompok Studi Perempuan Pertiwi (KSPP).

KSPP merupakan organisasi perempuan yang menarik puluhan mahasiswa perempuan di sejumlah kampus di Pematangsiantar, seperti USI, Universitas Nomensen, dan AMIK Multicom.

Tahun 2014, Rini juga terlibat dalam menyiapkan Konferensi Nasional Perempuan. Usai Konferensi itu, dia ditunjuk sebagai Koordinator Hubungan Internasional DPP-API Kartini.

Memajukan Politik API Kartini

Isu besar yang diusung API Kartini dalam Kongres I adalah memajukan politik perempuan. Tema ini muncul dari keprihatinan mereka atas mandeknya angka keterwakilan perempuan dalam lembaga dan kontestasi politik.

“Keterwakilan perempuan di parlemen (DPR) nasional justru menurun, dari 18,21 persen di pemilu 2009 menjadi 17,32 di pemilu 2014,” ungkap Diena.

Sementara di parlemen lokal, lanjut dia, keterwakilan perempuan lebih rendah lagi: rata-rata 16,14 persen di DPRD provinsi dan 14 persen di DPRD kabupaten/kota.

Bagi Diena, minimnya keterwakilan perempuan dalam politik berkontribusi pada warna kebijakan yang dilahirkan oleh lembaga-lembaga tersebut.

“Karena suara perempuan kecil dalam pengambilan kebijakan, banyak sekali kebijakan yang tidak sensitif bahkan mendiskriminasi perempuan,” jelasnya.

Karena itu, lanjut ibu dari satu anak perempuan ini, API Kartini dalam salah satu resolusi Kongresnya menyerukan perempuan untuk ambil bagian dalam berbagai kontestasi politik, baik di komunitas, RT/RW, Pilkades, maupun Pilkada.

Memang keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik masih terbilang kecil. Di Pilkada serentak 2018, hanya ada 101 perempuan atau 8,85% dari total 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah. Angka itu hanya naik sedikit dibanding pilkada-pilkada sebelumnya,  yakni 2015 (7,47 persen) dan 2017 (7,17 persen).

Sudah begitu, perempuan-perempuan yang ikut bertarung di gelanggang pilkada ini sangat sedikit yang mengangkat isu atau agenda politik perempuan.

Merujuk ke temuan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hanya ada 12 dari 23 calon terpilih dalam Pilkada 2017 yang mengusung isu yang berpihak pada perempuan dan perlindungan anak. Pada 2015, hanya 17 dari 45 calon yang punya keberpihakan pada isu perempuan.

Menurut Rini, minimnya agenda politik perempuan yang diusung kandidat perempuan, antara lain, karena warisan Orde Baru yang memberangus organisasi perempuan dan melakukan politik depolitisasi.

“Orde baru memberangus organisasi perempuan yang berhaluan progressif, kemudian menerapkan depolitisasi. Jadi, kalau pun ada ormas perempuan yang boleh berdiri di zaman Orba, itu dijauhkan dari politik,” terang ibu dari seorang anak perempuan ini.

Persoalan lainnya, ungkap dia, biaya politik yang sangat mahal, sehingga mencegat partisipasi politik rakyat banyak, termasuk perempuan. Di sisi lain, karena hambatan patriarki, jarang sekali perempuan yang menjadi pemilik kekayaan atau aset ekonomi.

“Biaya kampanye terendah itu ditaksir Rp 15,7 milyar, bahkan di Jakarta mencapai Rp 50-60 milyar,” ungkapnya.

Akibatnya, kata Rini, dalam banyak kontestasi politik, terutama Pilkada, perempuan yang ikut bertarung hanyalah dari golongan atas, baik ningrat maupun kaya.

Untuk itu, melalui keputusan Kongresnya, disamping mendorong perempuan untuk bertarung dalam kontestasi politik, API kartini juga merekomendasikan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan usulan pembentukan bank perempuan.

API Kartini juga akan aktif memajukan perspektif politik perempuan melalui kursus politik, gerakan literasi di tiap basis, hingga edukasi politik berbasis teknologi informasi.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap perempuan yang masih sangat tinggi, API Kartini akan mengisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum di tiap kabupaten/kota.

“Pos bantuan hukum ini akan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk memberikan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan,” jelasnya.

Kongres API Kartini juga menyimpulkan dua problem pokok yang mencekik kaum perempuan saat ini, yakni neoliberalisme dan populisme konservatif.

Selain itu, Kongres juga memutuskan slogan baru organisasi, yaitu “Menangkan Pancasila: Wujudkan Kesejahteraan Gender dan Kesejahteraan Sosial”.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut