Musrenbang Dan Macetnya Partisipasi Rakyat

Tahukah anda tentang Musrenbang? Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pendek kata, pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Sehingga, proses musrembang ini harus menampung partisipasi dan usulan rakyat seluas-luasnya.

Bagaimana implementasinya? Banyak orang yang menyebut Musrenbang sebagai “musyawarah mengambang”. Pasalnya, pada prakteknya, proses musrembang sangat jauh dari partisipasi rakyat. Lebih jauh lagi, dalam banyak kasus, banyak proposal musrenbang disabotase dan tidak terakomodir.

Musrembang seharusnya dilaksanakan secara berjenjang: Musrenbang RW (rembug RW), Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional.

Musrenbang akan membahas prioritas kegiatan pembangunan dan pengalokasian anggarannya. Penentuan prioritas pembangunan akan diputuskan berdasarkan kemendesakan persoalan dan diputuskan secara musyawarah-mufakat. Dengan demikian, Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) seharusnya mengacu pada proposal dari Musrembang.

Akan tetapi, pada kenyataannya, hampir semua kebijakan pembangunan, baik nasional maupun lokal, tidak menjawab persoalan rakyat. Penyusunan APBN dan APBD juga tidak mengacu pada proposal pembangunan dari rakyat.

Ada beberapa persoalan yang menyebabkan Musrenbang tidak efektif. Pertama, partisipasi rakyat dalam proses Musrenbang sangat minim. Di tingkat rembug RW, misanya, biasanya yang hadir hanya ketua-ketua RT dan tokoh masyarakat. Seharusnya, menurut kami, Musrenbang RW alias rembug RW ini menghadirkan seluruh rakyat di daerahnya.

Kedua, Musrenbang kurang ditopang oleh pembangunan organisasi-organisasi rakyat. Demokrasi tidak mungkin berdiri tanpa adanya rakyat yang terorganisir. Sebab, pembangunan kesadaran dan kritisisme rakyat sangat efektif dilakukan melalui organisasi-organisasi rakyat. Dengan demikian, Musrenbang akan menjadi efektif kalau rakyat juga bisa kritis dan memahami apa yang menjadi kebutuhannya.

Ketiga, proposal Musrenbang sering disabotase oleh birokrasi korup peninggalan kolonialisme. Dalam banyak kasus, proposal Musrembang dari RW ke Kelurahan tidak diwakili oleh delegasi yang ditunjuk rakyat. Akhirnya, ketika Musrenbang kelurahan berlangsung, proposal itu hilang dan diganti oleh proposal birokrasi kelurahan.

Dalam banyak kasus, seperti juga diakui banyak pihak, Musrembang kelurahan hingga Musrembang Nasional lebih banyak diisi oleh “manusia berseragam” alias birokrasi (kades/lurah, camat, Bupati, dll).

Keempat, proposal Musrenbang tidak mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional secara umum. Sekarang, misalnya, pemerintah menuangkan rencana pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dan, seperti kita ketahui, RPJP dan RPJM itu tidak punya sinergi dengan proposal Musrembang tadi.

Selain itu, pemerintah punya haluan pembangunan nasional tersendiri. Di era SBY-Budiono, misalnya, haluan pembangunan ekonomi-politiknya sangat berbau neoliberalisme. Dan, seperti kita ketahui, paradigma neoliberal ini sangat dominan mewarnai kebijakan ekonomi pemerintah.

Dengan demikian, forum Musrembang tidak akan berfungsi apapun jikalau haluan pembangunan nasionalnya tetap bergaris neoliberal. Forum Musrembang hanya akan menjadi rutinitas formal tanpa arah dan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Apalagi, demokrasi liberal memang cenderung mengeluarkan rakyat dalam proses penyusunan dan pengambilan kebijakan.

Akan tetapi, pada tingkat lokal, forum Musrenbang berpotensi dimajukan oleh gerakan rakyat. Asalkan bisa membangkitkan partisipasi rakyat di dalamnya, maka forum Musrembang di tingkat lokal bisa menjadi alat untuk memaksa pemerintahan lokal merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat; perbaikan jalan, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, kebersihan, dan lain-lain.

Gagasan dasar Musrenbang, yakni partisipasi rakyat dalam merumuskan pembangunan, adalah konsep yang bisa ditumpangi oleh kaum pergerakan untuk meradikalisasi massa rakyat. Musrenbang ini menciptakan semacam ruang bagi kaum pergerakan rakyat untuk meradikalisasi massa-rakyat guna memperjuangkan kepentingannya yang paling mendesak. Selain itu, ini juga ruang untuk menerobos model birokrasi lokal yang korup dan anti-rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • @nca

    musrenbang itu, semakin tingkatanya (semakin mendekati penetapan APBD), semakin minim partisipasi rakyat.
    Selain karena rencana kerja SKPD yang tdk sesuai dgn usulan/rekomendasi warga, yg juga banyak terjadi adalah sabotase anggota legislatif. Sudah jadi rahasia umum klo tarik ulur penetapan APBD di legislatif krn adanya tarik ulur kepentingan legislatif yg biasanya terakomodasi dlm program SKPD. Itulah mengapah kadang rakyat ambil jalan pintas, daripada repot2 mengorganisir dan ikut dlm proses musrenbang untuk memperjuangkan perbaikan jalan yg butuh proses lama dan tak jelas hasilnya, lebih baik mendekati anggota legislatif untuk membantu itu. krn rata2 tiap mereka punya jatah, dan program2 perbaikan infrastruktur seperti itu digunakan oleh calon legislatif yang sudah menjabat untuk mendapatkan suara

  • yogi

    TURUT PRIHATIN JUGA DENGAN di bentuknya undang” tadi sukar dijalankan padahal masuh banyak rakyat yang belum tersentuh oleh pemerintah,,,,
    contohnya saja kab. Bondowoso kec, Sempol dari tiga titik pedesaan dari jaman sebelum merdeka sampai kemerdekaan berlangsung 66thn warga setempat belum merasakan pembangunan dan penerangan,,,,,,,
    terutama jalan dan listrik…….
    wajar kalau negara kita dikatakan negara terkorup terbesar kedua…..
    mohon bantuan untuk membela rakyat lemah…..
    klo berminat bantu ini nomer saya 087750670186