APBD DKI Jakarta Rawan Dikorup Pejabat Kelurahan

JAKARTA (BO): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Taufiqurrahman, mengatakan, Anggaran Pembangunan Dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sangat rawan di korupsi di tingkat kelurahan.

“Sebanyak 267 kelurahan di DKI Jakarta menerima dana penguatan masing-masing Rp3 milyar per tahun. Dana itu tidak pernah jelas penggunaannya,” kata Taufik, di Jakarta (20/2/2012).

Seharusnya, kata Taufik, dana tersebut dipergunakan untuk kebersihan, keamanan, dan kesehatan rakyat di masing-masing kelurahan. Tetapi, faktanya, warga masih sering dikenai pungutan kebersihan dan keamanan.

“Biasanya anggaran penguatan ini tidak turun ke bawah. Biasanya yang turun cuma dana operasional RW, RT, dan LMK (Lembaga Masyarakat Kelurahan),” ungkap Taufik.

Menurut Taufik, banyak pengurus RW dan RT tidak mengetahui perihal dana penguatan itu. Sebab, pihak pemerintah memang jarang melakukan sosialisasi dan juga tidak memassalkan data soal APBD DKI Jakarta itu.

Taufik mengajak warga DKI untuk mengontrol dana tersebut. “Ini duit rakyat dan memang diperuntukkan kepada rakyat. Jangan biarkan dikorup oleh birokrasi yang bermental kolonial itu,” tegasnya.

Kebijakan ini bermula dari Peraturan Guburnur DKI Jakarta nomor 46 tahun 2006 tentang pelimpahan sebagian wewenang dari dinas teknis kepada kecamatan dan kelurahan. Ada tiga kewenangan yang dilimpahkan, yaitu kebersihan, kesehatan, dan keamanan dan ketertiban.

Ide di balik kebijakan gubernur itu adalah memangkas birokratisme. Dengan demikian, rakyat diharapkan lebih gampang mengakses layanan di bidang ketenteraman dan ketertiban, pekerjaan umum jalan dan air, pertamanan, kebersihan, perumahan, olahraga, serta kepemudaan.

Akan tetapi, pada kenyataannya, kebijakan ini juga menjadi ladang korupsi baru bagi birokrasi pemerintah, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan.

ULFA ILYAS

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut