Muhamad Ridwan: Saya Hanya Membela Rakyat, Kenapa Dipenjara!

Proses persidangan terhadap dua aktivis petani, yakni Muhamad Ridwan (Ketua Umum Serikat Tani Riau) dan Muis (aktivis Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat), berlanjut pada hari Selasa (4/6/2013) di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Riau.

Agenda persidangan yang diketuai oleh Sarah Louis, SH itu adalah pembacaan pledoi terdakwa. Yang menarik, sebelum membacakan pledoinya, Ridwan meneriakkan seruan “Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 untuk Kesejahteraan Rakyat!

Ridwan kemudian memulai pledoinya dengan menarik pengalaman perjuangan para pendiri bangsa untuk mengusir kolonialisme. Menurutnya, perjuangan para pendiri bangsa itu didasarkan pada tekad untuk menghapuskan penderitaan, kesengsaraan, dan ketidakadilan oleh kolonialisme.

Sayangnya, kata Ridwan, setelah kolonialisme berhasil diusir, penjajahan baru justru dilakukan oleh bangsa sendiri. “Penjajahan oleh bangsa sendiri yang saya maksud diatas dapat saya buktikan benar-benar terjadi, seperti kejadian konflik perburuhan yang terjadi antara kelas pekerja dengan pihak pengusaha PT. EMP Malacca Strait SA di Pulau Padang,” ungkapnya.

Ridwan mengungkapkan, PT EMP Malacca Strait, yang dulunya adalah PT. Kondur Petroleum, telah berpuluh-puluh tahun mengeksplorasi migas di pulau padang, tetapi dengan mengeksploitasi dan mendiskriminasi rakyat setempat.

“Penduduk lokal yang sudah bekerja  26 sampai 28 tahun lamanya tetap diperlakukan sebagai pekerja kontrak. Sementara pekerja dari luar, yang kadang awalnya hanya magang, tiba-tiba bisa menjadi pekerja tetap,” ungkapnya.

Ridwan menganggap hal itu sebagai praktek diskriminasi dan sekaligus pengabaian terhadap hak-hak warga lokal. “Itu adalah pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan dan Perda. Dan itu pula dasar kenapa para buruh melakukan perlawanan,” ujarnya.

Ridwan pun menggugat sistem peradilan yang justru mengadili aktivis yang memperjuangkan hak-hak buruh dan kaum tani. “Saya bukan melakukan makar, bukan melakukan gerakan separatis. Saya hanya memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Tetapi kenapa saya ditangkap dan diperlakukan begini,” katanya.

Di akhir pledoinya, Ridwan berusaha mengetuk hati nurani Majelis Hakim agar objektif dalam melihat persoalan. Katanya, untuk memastikan apakah dirinya melawan hukum atau tidak, pihak pengadilan harus menelusuri akar dari perlawanan kaum buruh.

Ridwan sendiri dituding melanggar pasal 363 ayat ke 1 dan 4 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Ia dianggap terbukti menghasut warga masyarakat mematikan listrik pembangkit di sumur minyak milik PT. EMP Malacca Strait selama hampir 30 jam.

Padahal, aksi tersebut merupakan akumulasi dari kemarahan rakyat Pulau Padang, termasuk buruh-buruh lokal, yang merasa didiskriminasikan oleh perusahaan migas tersebut.

Adit Kuswanto

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut