MK Mencelampakkan Cita-Ciita Demokrasi Konstitusi

Dalam UUD 1945, segala kuasa (maacht) dibatasi, baik itu kuasa pemerintahan maupun hak-hak rakyat untuk mengakses kuasa tersebut. UUD 1945 dengan jelas mengatur kuasa agar tidak berkelindan, atau saling melanggar, apalagi melanggar hak-hak rakyat.

Hukum (recht) adalah lawan dari kuasa (maacht), UUD 1945 yang sejak pertama kali disusun sejatinya untuk membangun suatu negara hukum (rechtstaat), bukan negara dengan kekuasaan tak terbatas (maachstaat). Di dalam apa yang di cita-citakan UUD 1945 itulah marwah Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Mengedepankan cita-hukum, terutama dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hak politik warga dalam demokrasi. MK berkewajiban menegakkan demokrasi konstitusional.

MK dan Krisis Penafsiran

Persoalan membancut ke muka, ketika MK dalam menjalankan tugas yang diberikan konstitusi padanya itu, kerap kesulitan, terutama menghadapi perkara-perkara yang berpaut dengan politik. Seperti tergurat dalam putusan perkara No. 33/PUU-XIII/2015, pada Rabu 8 Juli 2015.

Sungguh menohok, putusan yang menguji konstitusionalitas pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota itu, tengah memberi jalan yuridis bagi tumbuh-kembang bagian mengerikan dari politik dinasti. MK luput, setiap dinasti adalah oligarch.

Apabila dilihat dari pasal yang dirujuknya di UUD 1945, yakni pasal 28J, tampak putusan MK ini sekadar menggunakan tafsir gramatik dan komparatif, di situ MK mengenyampingkan original meaning daripada pasal 28J itu sendiri.

Mempersempit arti suatu pasal dengan bertolak dari artinya menurut bahasa semata, MK menggergaji banyak substansi hokum sekunder dalam UU No. 8 Tahun 2015. Khususnya dalam pasal 7, pasal yang merupakan petunjuk hukum yang sifatnya pattern for behavior, pasal untuk mengontrol pelaku politik agar terpola dalam mengikuti kompetisi Pilkada. Norma yang dikandung pasal ini menghendaki adanya keteraturan laku politik, di situ hak politik para calon yang berhubungan dengan petahana tidak didiskriminasi, melainkan ditertibkan.

Kalau pasal 7 huruf r ini dihubungkan dengan hak-hak dasar kewargaan yang diatur dalam Bab X dan Bab XA UUD 1945, maka, hak politik tak bias ditafsirkan searah dengan hak-hak dasar. Hak politik yang diatur dalam UUD 1945 itu berhubungan dengan kuasa eksekutif dan legislatif, sebagai bargaining power yang dinamik. Itu sebabnya, pasal 7 huruf r ini ada pengecualiannya, bargaining power inilah yang hendak ditertibkan.

Adapun hak-hak dasar yang diatur dalam Bab X dan Bab XA, itu harus dipahami sebagai grondrechten, janji konstitusi kepada warga sipil untuk mendapatkan jaminan keadilan dan kepastian hukum, di mana jaminan ini harus spesifik diatur lagi dalam UU. Di situ, relasi antara hak politik yang ditertibkan, dan hak-hak dasar tak dapat saling membatalkan, karena itu sepenuhnya persoalan perilaku politik, di titik itu MK masih memiliki pilihan untuk melakukan penemuan hukum.

Bukan malah melakukan penyempitan hukum (rechtsverfijning), sebab pasal 7 huruf r ini menyangkut perhelatan kompetisi politik yang konkrit, dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan, serta penyalahgunaan akses infrastruktur politik bagi para calon yang berhubungan petahana.

Rupanya, MK tidak hanya sedang mengalami krisis penafsiran dalam menegakkan demokrasi konstitusional, tetapi juga sedang kehilangan jejak geistlichen hintergrund daripada UUD 1945.

MK Harus Kembali ke Marwahnya

Bagaimanapun, keputusan telah dibacakan, setelahnya adalah soal lain dari konsekuensi-konsekuensi logis putusan MK. Sepertinya, MK memang sedang bertaruh, bahwa negara dapat mengontrol politik dinasti. Tetapi, bukankah negara sendiri sedang digerogoti oleh dinasti-dinasti, lagi oligarc?

Tampaknya, Soepomo benar—ketika pada tanggal 15 Juli 1945 silam ia mendebat Yamin yang ngotot, lagi keliru soal perlu diserahkannya kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memutus perkara UU yang bertentangan dengan UUD—bahwa “perselisihan tentang soal apakah UU itu bertentangan dengan UUD atau tidak, itu pada umumnya bukan soal yuridis, tetapi politis.

Soepomo mengingatkan Yamin, bahwa pengadilan yang mengurusi konstitusionalitas UU atas UUD adalah suatu “pengadilan spesial,” tegasnya, yakni “constitutional hof.

Kalau dulu tidak disepakati adanya lembaga ini, karena minimnya keahlian hukum (jurist) di bidang konstitusi, sekarang situasinya berbeda, keahlian kiranya sudah lebih dari cukup. Sekali lagi persis di situ, rakyat Indonesia berkepentingan untuk menyerukan pada MK, sebelum terseret jauh ke dalam logika kuasa politik particular, lagi individualistik, agar segera kembali kemarwahnya, Pancasila dan UUD 1945.

Politiae legibus non leges politii adpotandae,” politik harus tunduk pada aturan hukum.

Susanto Polamolo, Analis Hukum Tata Negara di Bengawan Institut

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut