Minyak dan Imperialisme

Beberapa hari yang lalu, Amerika Serikat dan sekutunya telah memulai agresi militernya terhadap Libya. Dengan alasan HAM dan demokrasi, topeng yang sama juga pernah dipergunakan terhadap Irak dan Afghanistan, negeri-negeri imperialis ini berlomba meluncurkan rudalnya ke pusat-pusat strategis di Libya.

Sebagaimana dengan tepat diperkirakan oleh Fidel Castro dan Hugo Chavez, bahwa negeri-negeri imperialis sedang mempersiapkan sebuah perang untuk merebut kontrol minyak negeri di Afrika utara tersebut. Meskipun hanya negara kecil, dan hanya 90% tanahnya yang bukan gurun, Libya memiliki 3,5% dari cadangan minyak dunia–dua kali lebih besar dibanding yang dipunyai AS.

Ekonom progressif dari Kanada, Michel Chossudovsky, menegaskan bahwa serangan terhadap Libya akan memicu kenaikan harga minyak pada level tertinggi, berpotensi untuk memicu inflasi global, dan berkontribusi terhadap pemiskinan terhadap sebagian besar rakyat di dunia ketiga.

Jika harga minyak dunia melambung tinggi, maka para spekulan dan korporasi minyak akan bertepuk tangan, karena merekalah yang akan menangguk untung paling besar. Sementara rakyat di negara dunia ketiga akan menerima malapetaka ekonomi: kenaikan biaya produksi dan transportasi, kebangkrutan sejumlah industri, harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat, dan utang negera-negara berkembang juga akan terus meningkat.

Invasi ke Libya juga sekaligus menandai persaingan perebutan sumber-sumber energi oleh negeri-negeri industri utama. Sebelum campur tangan barat di Afrika Utara, Libya dan sejumlah negara Afrika sedang membuka ruang kerjasama di bidang energi dengan Tiongkok dan Rusia. Dapat disimpulkan: serangan pasukan koalisi barat ke Libya adalah jalan kotor mereka untuk memenangkan persaingan itu.

Khadafi adalah seorang revolusioner yang menggulingkan raja Idris dan sekaligus menghancurkan monarkhi korup di Libya. Di bawah kekuasaan Khadafi, Libya dibawa pada posisi yang relatif otonom dan anti terhadap imperialisme barat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pada tahun 1970-an, saat revolusi masih panas-panasnya, Khadafi menasionalisasi sejumlah perusahaan minyak dan perbankan asing. setahun kemudian, British Petroleum juga bernasib sama: dinasionalisasi Khadafi. Setelah itu, peran negara semakin diperkuat terhadap sektor strategis, dan keuntungan negara ditransfer kepada rakyat.

Dengan kebijakan ekonomi yang bermuara ke kepentingan nasionalnya, Libya telah mencetak sejumlah kemajuan penting: Libya adalah negara dengan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Afrika. Rakyat Libya juga menikmati pendidikan gratis, kesehatan gratis, perumahan gratis, pinjaman bebas bunga, dan lahan bagi mereka yang mau bertani. 10% pelajar Libya mendapatkan bea siswa gratis untuk belajar di Libya.

Kemajuan-kemajuan ini, yang sebagian besar diraih berkat “kekayaan minyak”, sekarang ini hendak direnggut oleh imperialis dari barat. Dan, seperti sudah menjadi hukum besi imperialisme, bahwa “negara-negara yang tidak mau secara sukarela menyerahkan sumber daya alamnya kepada negeri-negeri imperialis, mereka harus bersiap-siap untuk diagresi.” Dan, Iran dan Venezuela akan berada di target selanjutnya.

Bagaimana dengan Indonesia? sayang sekali, sejak Bung Karno digulingkan oleh imperialis dan sekutunya di dalam negeri, kekayaan minyak yang besar jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan asing besar dan segelintir penguasa korup di dalam negeri. Bahkan, dalam sepuluh tahun terakhir, praktik perampokan minyak dan kekayaan alam Indonesia dilegitimasi dengan lusinan Undang-Undang.