STN: Menhut Zulkifli Hasan Berbohong Soal Program HTR

 

Kebijakan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan terus-menuai protes. Salah satunya soal pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Bagi aktivis Serikat Tani Nasional (STN), kebijakan Menhut soal HTR itu ternyata hanya isapan jempol belaka.

“Pada kenyataannya, Menhut Zulkifli Hasan tidak punya komitmen untuk memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengakses hutan,” kata pengurus Serikat Tani Nasional (STN) Jambi, Mawardi Pustem, di Jakarta (24/12/2012).

Mawardi mencontohkan, pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Batanghari melayangkan surat kepada Menhut RI di Jakarta.  Dalam surat tersebut, Pemda Batanghari meminta bekas lahan HPH PT. Asialog seluas 29.320 ha untuk dijadikan lahan HTR.

“Tetapi permintaan itu ditolak oleh Menhut Zulkifli Hasan. Artinya, janji Menhut soal HTR itu hanya gembar-gembor belaka. Tidak ada realisasinya di lapangan,” tegas Mawardi.

Mawardi mengungkapkan, alasan Pemkab Batanghari untuk meminta HTR itu sangat kuat, yakni penyelesaian konflik lahan kawasan hutan, peningkatan potensi dan kualitas hutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

“Kalau Menhut mengabulkan permintaan Pemkab Batanghari itu, maka konflik agraria di Batanghari tentu sudah selesai. Namun, rupanya Menhut lebih memilih menyerahkan lahan itu kepada modal asing,” tutur Mawardi.

Mawardi juga mengungkapkan fakta soal ketimpangan penguasaan tanah di Batanghari, Jambi. Katanya, dari luasan tanah sebesar 518 ribu hektar, lebih dari separuh dikuasai oleh perusahaan sawit dan akasia.

Selain itu, dari ratusan perusahaan yang beroperasi di Batanghari, hanya enam perusahaan saja yang menguasai lahan seluas 131.392 ha, yakni PT. Restorasi Ekosistem Indonesia seluas 46.385, PT. Wanakasita Nusantara seluas 9.030 ha, PT. Agronusa Alam Sejahtera seluas 22.525 ha, PT. Wana Perintis seluas 6.900 ha, dan PT. Limbah Kayu Utama seluas 19.300 ha.

Sedangkan porsi lahan yang dicadangkan untuk HTR hanya 6.125 ha. Itupun yang terealiasi baru puluhan hektar. “Artinya, Menhut Zulkifli Hasan memang sengaja mengabaikan rakyat dalam proses tata-kelola hutan,” kata Mawardi.

Bagi Mawardi, tata kelola hutan yang hanya memprioritaskan modal asing itu sudah sangat melenceng dari semangat pasal 33 UUD 1945. “Semestinya, pemerintah memberikan akses terlebih dahulu kepada rakyat, karena rakyat adalah pemiliknya yang sah atas seluruh bumi, air, udara, dan kekayaan lainnya yang dikuasakan kepada Negara,” katanya.

Binbin Firman Tresnadi

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut