Militer Dan Pilkada Aceh

Situasi Aceh kian hari kian memanas. Kemelut pilkada Aceh terjadi akibat konflik antar kekuatan yang saling bersaing untuk memperoleh kekuasaan. Kini, areal konflik terus meluas, bahkan mulai menyeret kelompok-kelompok masyarakat di hampir semua daerah. Dan ketakutan terbesar kita adalah bahwa konflik elit ini akan membawa masyarakat pula dalam konflik horizontal.

Namun hal terburuk yang terjadi adalah ketika ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi konflik ini demi memperoleh keuntungan besar. Di saat sebagian besar pihak berusaha keras menghimbau masyarakat untuk jangan sampai terseret pada arus konflik yang ada, sebagian pihak secara terselubung justru ikut menyulut api konflik agar situasi politik di Aceh kian panas.

Situasi ini diperkeruh oleh statemen pihak kepolisian, juga oleh aparat TNI, bahwa ada gerakan teroris yang masuk ke Aceh. Konon, tujuan teroris itu adalah mengacaukan pelaksanaan pilkada yang sedianya dilaksanakan serentak pada Januari 2012.

Lalu, apa korelasi antara pilkada dengan masuknya terorisme ke Aceh? Isu itu telah menciptakan keresahan di kalangan rakyat Aceh. Padahal, pihak kepolisian dan TNI sendiri belum memberikan bukti-bukti terkait rencana aksi terorisme tersebut.

Dan, baru-baru ini aparat keamanan telah mendatangkan satu kompi pasukan Brimob dari Polda Bengkulu. Jumlahnya diperkirakan mencapai 2400 orang. Kita menjadi bertanya: Situasi macam apa yang terjadi di Aceh sehingga diturunkan pasukan pengamanan sebanyak itu?

Apa sebenarnya tujuan militer di balik semua itu? Untuk diketahui, arena konflik akan menjadi lahan keuntungan tersendiri bagi aparat keamanan. Mereka akan mendapat anggaran khusus dari pemerintah atas nama keamanan dan ketertiban. Di samping itu, pihak militer juga akan memperoleh kucuran dana yang tak sedikit dari sumber-sumber dana non-budgeter melalui bisnis institusional dan non-institusional, seperti bisnis-bisnis pengadaan perlengkapan militer dan persenjataan, juga penawaran jasa-jasa pengamanan terhadap sejumlah instansi dan perusahaan.

Sejauh ini, paling tidak terdapat empat sumber keuangan militer, yakni: anggaran APBN, bisnis institusional, bisnis non-institusional dan bisnis kriminal. Dalam hal ini, bisnis yang menunggangi operasi-operasi militer, yakni bisnis yang terjadi bersamaan dengan penugasan TNI/POLRI di suatu wilayah, seperti penugasan penanganan konflik sosial dan separatisme, penjagaan wilayah perbatasan, operasi-operasi keamanan dalam status-status darurat perang, darurat militer maupun darurat sipil.

Bersamaan dengan gelar operasi, militer memasuki berbagai lapangan bisnis, mulai dari bisnis pengamanan, senjata, hasil bumi dan hasil hutan, hingga bisnis narkotika dan prostitusi. Oleh karenanya, konflik di suatu wilayah tak pelak mengandung konflik kepentingan antara fungsi militer sebagai alat pertahanan dan usaha-usaha pencarian laba. (Mufti Makaarim A: 2008).

Karena itu, situasi konflik terkadang merupakan situasi yang paling dinanti-nanti oleh militer. Bahkan tidak sedikit konflik-konflik yang pernah berlangsung di Indonesia bahkan dalam skala Internasioanl yang terjadi akibat rekayasa konflik yang dilakukan oleh pihak militer. Juga, situasi konflik tidak hanya bermanfaat bagi militer tetapi juga membawa keuntungan besar bagi sejumlah pemodal yang ingin menancapkan kekuatan ekonomi di wilayah tersebut. Pelunakan yang justru menghancurkan kedaulatan rakyat sudah menjadi budaya bagi sang pemodal. Selain merekonstruksi konflik dengan adu domba, cara menjadikan warga sipil sebagai tumbal sebuah stigmasi adalah perang modern yang terus tumbuh subur di awal dan perjalanan sebuah usaha ekonomi yang melibatkan multinasional korporat (Arkilaus Arnesius Baho: 2009).

Untuk itu, kita berharap agar pihak militer selayaknya mampu bersikap bijaksana terhadap situasi Aceh saat ini. Jangan hanya berkata manis dengan menghimbau pilkada damai, namun di sisi lain justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperkeruh suasana dan menciptakan keresahan akut pada masyarakat Aceh. Apa lagi jika dengan sengaja ikut mengarahkan Aceh pada situasi konflik dengan menyeret opini publik dan merekayasa konflik sehingga nantinya Aceh seolah-olah benar-benar berada pada situasi konflik. Dan kepada seluruh masyarakat Aceh dihimbau untuk mampu mencerdasi setiap statement dari berbagai pihak agar tidak terprovokasi.

Penulis adalah Mahasiswi FKIP PKn Universitas Syiah Kuala dan Ketua Biro Perempuan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut