Mesir: Akankah Revolusi Terinterupsi?

Pemilu parlemen putaran pertama di Mesir sudah dilaksanakan. Partai yang didirikan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, Partai Kebebasan dan Keadilan, diperkirakan meraih keunggulan dalam pemilu. Partai ini diperkirakan meraih 40-45% suara.

Sementara urutan kedua ditempati oleh partai yang didirikan oleh kaum Salafi, partai Al-Nur, yang secara ideologis sangat konservatif. Partai ini berjuang keras untuk menerapkan syariat islam dan pemisahan tegas antara laki-laki dan perempuan.

Komite pemilihan mengklaim bahwa pemilu kali ini mencapai partisipasi politik tertinggi di dalam sejarah politik Mesir, bahkan konon tertinggi sejak era Fir’aun. Rencanya, hasil pemilihan ini baru akan diumumkan secara resmi pada hari Rabu mendatang.

Kekecewaan akan hasil pemilu sudah menghinggapi kelompok sekuler. Mereka diperhadapkan dengan dominasi dua kekuatan islam utama: Ikhwanul Muslim cenderung moderat, sedangkan Salafi sangat konservatif. Jika kedua partai islam ini bersatu membentuk pemerintahan, maka wajah politik Mesir bisa kembali ke “teokrasi”.

Tetapi belum ada tanda-tanda bahwa dua kekuatan  islam itu akan bersatu. Kelompok Salafi sendiri baru pertama-kalinya terdaftar sebagai partai politik dalam pemilu. Mereka merupakan koalisi dari partai seperti Partai An Nur, Partai Al Islah, Partai Al Wasat, Partai Al Isalah dan Partai Al Bina Wat Tanmiyah.

Sementara itu, gerakan rakyat di lapangan Tahrir masih belum beranjak. Mereka mengatakan tidak terlalu percaya dengan hasil pemilu. Mereka juga tetap bersikeras menuntut agar Dewan Tertinggi Militer segera mengundurkan diri.

Para aktivis di lapangan Tahrir yakin bahwa perubahan sulit terjadi jikalau para jendral, yang pernah bekerja untuk rejim Mubarak, masih bercokol di kekuasaan. Pada hari Jumat (2/12) lalu, sebuah demonstrasi simbolis berbaris di alun-alun dengan membawa peti mati untuk mengenang 43 korban tewas dalam bentrokan bulan lalu.

Kelompok progressif Mesir sendiri berusaha unjuk gigi dalam pemilu. Mereka berjuang di dalam payung bernama Aliansi Revolusi Berkelanjutan (RCA), sebuah payung elektoral yang menaungi kaum liberal, nasionalis, dan sosialis. Koalisi ini mengusung platform seperti  kebebasan, kesetaraan sosial, dan hak asasi manusia.

Tetapi keikusertaan RCA dalam pemilu menciptakan kebingungan. Koalisi elektoral ini baru diumumkan hanya beberapa saat menjelang pemilu. Selain itu, keikutsertaan partai ini berada di tengah-tengah pesimisme gerakan rakyat akan pemilu di bawah junta militer.

Sebagian besar demonstran menuntut pemilu diselenggarakan oleh pemerintahan sipil. Karena tuntutan mereka diabaikan, sejumlah kelompok gerakan juga menyerukan boikot terhadap pemilu ini.

Zyad Eleliamy, seorang aktivis liberal, mengatakan: “jalanan akan menjadi lebih efektif untuk mencapai tuntutan revolusi ketimbang pemilu sekarang ini.” Meluasnya gerakan boikot tentu akan bertolak belakang dengan target RCA.

Sekarang, ketika pemilu menghasilkan gambaran yang suram di masa depan, akankah gerakan rakyat kembali tumpah ruah di lapangan Tahrir. Pertanyaan ini patut untuk diajukan mengingat bahwa Ikhwanul Muslimin juga bagian dari gerakan protes selama ini. Ketika mereka sudah memenangi pemilu, partai ini tentu tidak lagi melirik jalanan sebagai pusat gerakan politik mereka.

Revolusi sedang memasuki momen kritis. Jika gerakan rakyat tetap bertahan di jalan dan melanjutkan perlawanan, maka tentu revolusi bisa diselamatkan. Tetapi jika rakyat sudah lesu dengan hasil pemilu dan kembali ke rumah, maka tentu revolusi dalam bahaya.

ALI RAHMAN

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut