Merebut Pemerintahan Lokal

Praktek neoliberalisme di Indonesia sudah cukup meluas dan mendalam. Bentuk baru dominasi imperialisme tidak sekedar melalui pintu negara nasional, tetapi sekarang ini sudah masuk kota-kota dan kabupaten. Melalui otonomi daerah, penetrasi modal negeri-negeri imperialis bisa masuk setiap jengkal tanah di republik ini.

Berbeda dengan angan-angan para penggagasnya, pelaksanaan otonomi daerah justru mendorong praktek korupsi lebih subur, penetrasi modal asing lebih kencang, dan raja-raja lokal bermunculan. Yang menjadi korban dari semua kejahatan-kejahatan itu adalah rakyat banyak, yang selama ini sudah dikesampingkan dalam proses perumusan kebijakan ekonomi-politik di tingkat lokal.

Meskipun begitu, karena kompetisi politik sudah tidak hanya terkonstrasi di pusat tapi juga mulai terjadi di lokal, maka gerakan kerakyatan punya peluang untuk mendemosntrasikan sebuah gerakan politik dalam pertarungan politik lokal dan sekaligus mengusung sebuah proposal alternatif terhadap pemerintahan tradisional/kanan.

Selama ini, intervensi kaum pergerakan dalam pemilu lokal (pilkada) masih sebatas dukungan kepada calon-calon yang mengusung program-program demokratis dan kerakyatan, tetapi belum berfikir untuk menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Biasanya itu dilakukan secara terbuka ataupun tertutup. Dalam banyak kasus, kendati calon yang diusung tadi bisa dimenangkan, tetapi tidak ada garansi pasti bahwa yang bersangkutan akan konsisten menjalankan program-programnya tadi.

Cara-cara di atas sudah tidak relevan. Tanpa masuk menjadi bagian dari kekuasaan, gerakan kerakyatan hanya akan menjadi penonton di luar, sekaligus gagal memastikan alokasi sumber-daya bisa diprioritaskan kepada rakyat. Yang terbaik adalah mengusung sebuah calon dengan menggunakan front politik bersama, yang memungkinkan satu kereta bersama dengan kandidat yang diusung, dan juga ada partisipasi luas dari berbagai sektor-sektor sosial.

Target paling minimal dari taktik semacam ini adalah masuk dalam jajaran administrasi, lalu menempati jabatan-jabatan yang berhubungan dengan program pemberdayaan rakyat. Setidaknya, dengan kehadiran kita di situ, anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan pengorganisiran rakyat.

Tetapi, semua itu akan berantakan jika dikerjakan secara individual, bukan sebagai proyek bersama gerakan rakyat. Apa yang sangat penting di sini, menurut kami, adalah keterlibatan rakyat dalam semua proses-proses politik dan perumusan kebijakan itu.

Selain itu, ketika menjadi bagian dari kekuasaan, perlu juga sebuah usaha terus-menerus untuk memerangi problem-problem tradisional seperti penyalahgunaan kekuasaan, klientelisme [hubungan yang bergantung pada relasi atau kenalan], korupsi, komunalisme reaksioner, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita harus menunjukkan sebuah pemerintahan yang sama sekali baru di hadapan rakyat, yaitu pemerintahan partisipatif, transparan, terbuka pada masukan atau tida anti-kritik.

Pengalaman partai buruh di Porto Allegre, Brazil, juga Frente Amplio di Montevideo (Uruguay) dan La Causa R di Caracaz (Venezuela), merupakan contoh tentang bagaimana sebuah pemerintahan kerakyatan mengelola sumber daya dan mempergunakannya untuk kepentingan rakyat banyak. Atau, tidak usah jauh-jauh, pengalaman sejumlah Walikota dan Bupati di Indonesia, yang berhasil menampilkan cara memerintah yang memprioritaskan rakyat dalam keseluruhan kebijakan ekonomi-politiknya.

Joko Widodo, seorang pengusaha meubel yang menjadi Walikota Solo, berhasil menampilkan pemerintahan bersih dan kerakyatan, yaitu dengan menolak menerima gaji, berhasil menangani PK5 secara persuasif, mengutamakan pasar tradisional ketimbang Supermarket, dan membangun sistim transportasi. Keberhasilan Jokowi–sapaan akrab Joko Widodo–berbuah kemenangan mutlak pada Pilkada untuk masa jabatan kedua, dengan jumlah suara 90,9 %. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat menghendaki sesuatu yang baru, cara memerintah yang transparan, demokratis, dan memprioritaskan rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut