Jangan Mundurkan Bangsa Ini Ratusan Tahun Ke Belakang!

Pilihlah pemimpin yang seiman. Bayangkan, kata-kata itu menjadi seruan politik dalam kampanye pilkada DKI Jakarta. Penyampaiannya memang tidak terang-terangan di muka publik. Namun disampaikan di dalam lingkup sebuah komunitas sendiri.

Bagi sebagian orang, itu hal yang biasa: membangkitkan sentimen komunitas untuk kepentingan politik. Asalkan tidak membangkitkan kebencian terhadap komunitas lain di luar dirinya. Juga tidak menciptakan gerakan politik untuk mendiskreditkan komunitas tertentu. Ini mungkin yang disebut “primordialisme”.

Tapi, bagi kami, membiarkan politik semacam itu sama saja dengan membawa Indonesia mundur ratusan tahun ke belakang. Kita dipaksa kembali ke era ketika identitas yang dipergunakan untuk mempersatukan kaum terjajah adalah kesukuan, agama, kepribumian, dan kepriayian. Padahal, sejarah menyimpulkan, politik semacam itu gagal menghimpun rakyat nusantara untuk bersatu.

Pada kenyataannya, yang terperintah bukanlah agama dan suku tertentu saja. Tetapi, yang terperintah meliputi 300-an suku bangsa yang mendiami 5 pulau besar dan puluhan ribu kecil yang disebut “nusantara” ini. Dasar dari kolonialisme juga bukan agama. Dan, ekspresi anti-kolonial tidak juga melulu agama.

Kita butuh dasar persatuan yang luas dan kuat. Para pendiri bangsa menemukan identitas bernama “Indonesia”. Indonesia adalah cita-cita bersama atau komunitas besar adil-makmur yang dicita-citakan oleh seluruh suku bangsa, agama, dan aliran politik yang mendiami nusantara.

Semangat itu terkristalisasi dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Mereka mengikrarkan: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Bung Karno menyebut semangat Sumpah Pemuda itu sebagai kristalisasi dari ide tentang satu negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, masyarakat adil dan makmur, dan persahabatan antarbangsa yang abadi.

Dengan demikian, berbagai rintangan terhadap persatuan, seperti etnosentrisme, fundamentalisme, dan primordialisme, sudah dipatahkan oleh semangat Sumpah Pemuda. Dengan begitu pula, politik divide et impera yang ditanamkan oleh kolonialisme perlahan-lahan mulai tercerabut.

Ini makin ditegaskan melalui pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Inilah momentum kelahiran filosofi bangsa: Pancasila. Di situ Bung Karno mengatakan, “Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Itulah yang melahirkan kita sebagai sebuah “negara nasional”. Dan negara nasional ini diikat oleh prinsip “Bhineka Tunggal Ika”. Indonesia tidak mengenal pembagian pribumi dan non-pribumi.

Oleh karena itu, dalam konteks sekarang, tidak relevan untuk meruncing-runcingkan identitas kesukuan, agama, apalagi pribumi dan non-pribumi. Bagi kami, itu sama saja dengan membiarkan bangsa ini mundur ratusan tahun ke belakang.

Yang terpenting sekarang: bagaimana mempersatukan seluruh suku, agama, dan berbagai golongan politik dalam “kerja bersama” alias gotong-royong untuk memajukan bangsa ini mencapai cita-cita nasionalnya, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Artinya, dalam ajang-ajang politik semacam pilkada, yang paling penting dikedepankan adalah pertarungan gagasan untuk memajukan bangsa. Para kandidat mestinya melemparkan programnya kepada seluruh rakyat tanpa memandang etnis, agama, dan aliran politiknya. Biarkan rakyat secara kritis menilai program itu. Biarkan pula rakyat yang menilai sepak terjang masing-masing kandidat.

Itu hanya terjadi kalau kita menganggap politik sebagai sarana pengabdian, yakni cara untuk mendatangkan kemakmuran bagi rakyat, bukan melihat politik sebagai sarana untuk kepentingan dan kekuasaan pribadi.

Marilah kita geloran semangat “Bhineka Tunggal Ika” itu dalam sebuah perjuangan bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional kita: Masyarakat Adil dan Makmur!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut