Mendayung Bahtera Republik Menuju Sosialisme Indonesia

Pasca reformasi, suara tuntutan pemekaran daerah diperdengarkan mulai dari Sabang sampai Merauke. Kondisi ini membawa kita pada suatu alam pemikiran setengah berkhayal: seperti sedang ada angkara murka dari balik dinding kuburan. Ia dengan keras berteriak memanggil ‘pemerintahan swapraja harus tegak di atas negeri yang beralas persatuan negara bangsa Republik Indonesia.’ Tuntutan pemekaran bergemah di mana-mana seiring dengan meningkatnya angka nominal APBN.

Suara dan lantunan dari nyayian pesta penyambutan “pemekaran” tak henti-hentinya menciptakan gejolak di tingkal lokal. Mulai dari sengketa pilkada yang berakhir di tingkat MK hingga kekerasan yang melibatkan dua pihak. Namun dibalik itu, sorak-sorai juga acap kali ditandai dengan makin seringnya properti tradisional dipergunakan dalam berbagai kesempatan seremonial.

Wilayah otonomi daerah juga semakin ramai dengan ritual pengangkatan secara adat pejabat tertentu. Pemangku adat dan kepala pemerintahan bergembira ria dalam pesta ini. Tidak sedikit dari para elit politik, Gubernur dan Bupati diangkat sebagai tokoh adat dari komunitas tertentu. Walau pun tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan komunitas adat tersebut atau kewajiban aturan normatif pemerintahan dan tata cata politik dalam Undang-undang pemilu. Namun ia memberikan suatu ‘sihir’ yang dahsyat terhadap bangkitnya suatu masa lalu bernama: Swapraja.

Beberapa pihak sering bertanya, fenomena semacam apa yang sedang kita hadapi? Beragam jawaban pun muncul. Hal ini bisa diartikan sebagai bentuk terbukanya kesempatan bagi elit dan, pada waktu yang bersamaan, bisa juga dianggap sebagai sayonara kebencian terhadap pemerintah militer orde baru yang sangat sentralisitik. Dimana seluruh proses-proses pembangunan terjadi tidak merata dan modal bergerak dan tersentralisasi di pulau jawa, khususnya Jakarta.

KarakterInlander’ dan Revitalisasi Feudal Otonomi Daerah

Pemerintah swapraja sudah usang; ia tak cocok lagi dengan perkembangan masyarakat ke kinian. Mengapa ia tak cocok? Sebab, ditinjau dari segi bentuk pemerintahan dan prinsipnya, ia sama sekali bukan sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat demokrasi baru dalam ruang republik. Selain karena ia merupakan warisan kolonial, model dan kesan swapraja merupakan aktualisasi konsep pemerintah feodalisme yang memang kental dengan semangat klanisme dan oligarki kekuasaan.

Penolakan semacam di atas seringkali dilontarkan saat masa-masa penting Undang-undang RIS akan dibubarkan oleh dekrit 5 juli tahun 1959. Bersama konstituante yang hendak menjalankan Undang-undang RIS. Suatu sikap atas tata pemerintahan yang mulai mengarah pada dua matahari dalam pemerintahan daerah, dan menjadi suatu halangan besar bagi perkembangan masyarakat, dimana sebagaian besar daerah swapraja hasil bentukan Belanda lebih menyukai transformasi kekuasaan berbasiskan pada keturunan dan orang berpengaruh dalam lingkaran elit swapraja.

Dari sini mengisyaratkan tentang mengapa debat pemerintahan swapraja harus ditinjau kembali. Swapraja sebagai suatu susunan pemerintahan dibentuk sebelum dan pada masa pemerintah Kolonial Belanda yang berbasiskan pada struktur kerajaan, suku atau kampung tertentu. Telah melibatkan banyak energi yang besar pada masa pemerintah Soekarno untuk mendapatkan bentuk penyelesaian yang cepat dalam waktu yang sangat singkat. Ada dua hal yang paling mendapat perhatian pada saat itu, yaitu soal kedudukan daerah pemerintahan swapraja istimewa yang merupakan peninggalan kolonial dan kawasan adat atau hak ulayat komunal [hutan dan lain-lain]. Substansi dalam dua argumen tersebut pada masa sekarang ini menjadi pendiskusian yang sangat besar dan mendapat perhatian dari masyarakat dunia dengan sangat luar biasa. Kesultanan Jogja dan dan Aceh merupakan daerah yang paling nyata dalam pusaran pemerintah swapraja itu dan penetapan kawasan hutan adat, sesuai hasil putusan MK tahun 2013, terhadap kedudukan hak masyarakat adat.

Usep Ranawidjawaya (1950) mencatat, dalam sejarahnya, model pemerintahan yang dibentuk pada masa kolonial tersebut berawal dari bentuk kerjasama: yaitu, kontrak panjang dan kontrak pendek. Pada dasarnya, kedua kontrak ini dibedakan berdasarkan kedudukan dengan pengaruh dari masing-masing pemerintahan kala itu. Dari kontrak ini pulalah terbentuk pemerintahan kolaboratif dari para pemimpin swapraja dengan kongsi dagang VOC. Proses kontrak itu hingga pada akhirnya melahirkan hubungan yang tidak setara, ketika seluruh swapraja itu jatuh di bawah pemerintahan federal ratu Kerajaan Belanda. Bagi Belanda, masyarakat pribumi jauh lebih loyal dan patuh pada pemimpinnya sendiri. Menggunakan para pemimpin swapraja sebagai kepala pemerintahan berarti telah pula ikut menguasai rakyatnya.

Sejarah juga telah memberikan pelajaran penting bahwa feodalisme yang menjadi akar pemerintahan swapraja lebih akomodatif dan kolaboratif dengan keinginan Kolonialisme dani mperialisme, ketimbang bermusuhan. Fakta menunjukkan bahwa segala awal mula cerita penjajahan bumi putera, selalu berawal dari kontrak yang dibuat oleh para raja atau pemimpin swapraja dengan kolonial. Perlawanan dan perjuangan kemerdekaan justru membesar dari pemberontakan-pemberontakan kaum petani di berbagai tempat seperti Toli-toli dan Banten. Dan pula pemogokan serikat-serikat pekerja dalam tambang dan perkebunan kolonial Belanda.

Jalan Mana Yang Harus Ditempuh

Dalam perkembangan mutakhir sejak pembubaran Konstituante dalam dekrit 5 juli  1959 hingga pada amandemen ke empat undang-undang dasar 1945, kedudukan swapraja tidak pernah dipecahkan secara serius. Hal ini mensyaratkan suatu tahapan lebih lanjut dari perkembangan masyarakat yang mesti ditinjau kembali sebagai sarana untuk melakukan kritik oto kritik dari pada upaya pemekaran daerah. Pasal 33 Undang-undang 1945 yang menjadi intisari dari kerangka masa depan yang ingin dicapai Indonesia pada masa mendatang, adalah semangat yang terkandung untuk menemukan antitesa dari model pemerintahan warisan swapraja. Soekarno menegaskannya dalam Undang-undang pokok Agraria tahun 1960 bahwa tugas penting dalam mewujudkan ‘Sosialisme Indonesia’ mesti berpangkal pada prinsip penghapusan feodalisme sebagai syarat melangkah bagi suatu produksi nasional yang sehat dan besar. Sekaligus ia sebagai sarana untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. “tanah bukan untuk orang yang ongkang-ongkang kaki,’ demikian pernyataan Soekarno.

Apalagi telah kita saksikan sendiri, otonomi daerah hanya memulihkan kembali feodalisme dalam bentuk-bentuk pemerintah baru yang menyerupai swapraja. Tetapi karakter umum bisa kita tarik sebagai jembatannya, kalau tak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebagai contoh, tak sedikit pemimpin daerah itu tersandung kasus korupsi, sebagian masuk bui, dan sebagian lainnya hanya menjadi ‘gosip” politik warung kopi. Dalam masa sekarang ini, terutama sekali dalam alam otonomi daerah, dimana ada kewenangan mengatur dapur sendiri, termasuk mengusahakan produksi sendiri, telah mendorong lahirnya suatu bentuk kontrak-kontrak baru baik dalam bentuk konsesi-konsesi yang menguasai tanah dalam skala besar seperti perkebunan dan pertambangan. Otonomi daerah juga memberikan kesempatan besar bagi kepala daerah untuk mengakses keuangan pada lembaga multilateral ‘asuhan’ imperialisme Amerika dan Jepang. Bupati dan Walikota dapat menjalin kerjasama, baik dalam bentuk hutang maupun hibah, kepada lembaga seperti World Bank, ADB dan lain-lain, dalam suatu jenis proyek tertentu.

Akibatnya, banyak pemerintah daerah–karena separuh isi pemerintahannya berasal dari suntikan hutang–menjadi tunduk pada kesepakatan yang dibangun dengan si pemberi hutang. Pemerintah daerah me-negara-isasi seluruh hak demokratis yang tumbuh dalam masa republik, terutama sekali pada masalah agraria yang meliputi sengketa tanah, penyerobotan tanah dan penguasaan skala besar dari konsesi-konsesi yang diberikan oleh kepala daerah kepada perusahaan asing. Pada akhirnya, berbagai macam proyek-proyek yang berpotensi pada terjadinya serangan berdarah yang mematikan maupun penggusuran terhadap hak rakyat, misalnya hak atas tanah, hak atas kota, hak atas pemukiman yang layak, dan terutama sekali hak atas air, dimungkinkan. Dan, kedudukan hak rakyat seringkali dikorbankan oleh pemerintah daerah atas nama pembangunan.

Dengan demikian, apa yang terjadi hari ini seperti klanisme pemerintahan yang akrab dengan sejumlah proyek imperialisme dan oligarki elit yang korup sedang bersemayam dalam ruang ‘gelap’ otonomi daerah. Hal itu lebih mencermikan suatu konsep swapraja ketimbang sebuah hasil bongkaran atau susunan baru dari masyarakat dalam alam republikyang demokratis pasca kolonial.

Dalam akhir tulisan ini penulis hendakmengajukan pertanyaan, apa prasyarat kesejahteraan rakyat? Apakah Land Reform atau Otonomi daerah? atau kah kedua-keduanya harus terjadi beriringan? Mari terus belajar dan mencari jawaban itu!

Andika, aktivis gerakan sosial dan simpatisan PRD di Kota Palu. Beredar di facebook: Andika Ndika dan twitter: wajahmerah. 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut