Mempertanyakan Anti-Monarkinya SBY

Sudah beberapa hari Presiden SBY mengeritik keras apa yang disebut “monarki” di Jogjakarta. Jika kita melihat tampilan luarnya saja, maka kita akan melihat seolah-olah ada kesamaan tujuan antara SBY dengan kaum demokrat pada umumnya, yaitu melikuidasi feodalisme sebagai jalan membuka demokrasi rakyat.

Namun, apa yang dibayangkan tidaklah seperti itu. SBY bukanlah seorang demokrat, yang perilakunya bisa dipersamakan dengan borjuis anti-feodal dalam sejarah revolusi menumbangkan feodalisme. Apa yang disampaikan SBY seringkali bertolak belakang dengan kenyataan.

Tidak dapat dibantah, bahwa sistim demokrasi Indonesia sudah sangat terpuruk, terutama sejak demokrasi liberal dipraktekkan. Demokrasi liberal ini, dimana SBY menjadi nahkodanya, telah mengeluarkan sebagian besar rakyat dari kehidupan politik dan menjadikan politik sebagai sarana berkuasanya kaum pemilik uang (modal).

Dan, lebih buruk lagi, demokrasi berjalan bergandengan dengan misi imperialistis untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dan potensi-potensi sumber daya lainnya. Pada tataran praktik, demokrasi liberal menghasilkan kondisi politik yang sangat “akomodatif” dan melindungi kepentingan modal, juga “elit-elit politik” berkarakter pengobral sumber daya kepada asing.

Sehingga, melucuti monarki ala SBY bukanlah bermakna melucuti segala hak istimewa para sultan yang sudah dinikmati secara turun-temurun, melainkan kekhususan politik Jogjakarta yang tidak cocok dengan kepentingan liberalisasi ekonomi. Yang hendak dilucuti adalah sistim politik yang “mengumbar populisme”, dan akan digeser menjadi politik massa mengambang.

Kita sudah cukup banyak mengetahui, bahwa model-model pemilihan seperti Pilkada telah mengubah kultur masyarakat kita menjadi apatis, individualis, dan mudah disuap. Selain itu, sosok pemimpin yang dilahirkan biasanya tidak berkarakter, mudah disuap, dan tidak dekat dengan rakyat.

Sehingga, apa yang dimaksud dengan melucuti monarki di Jogja oleh SBY adalah menghilangkan rintangan-rintangan akumulasi modal, yaitu kultur politik dan populisme.

Terlebih lagi, Sri Sultan Hamengkubuwono X masuk dalam barisan oposisi yang sering menjadi pengeritik kebijakan neoliberal SBY. Apalagi, keistimewaan Jogjakarta lebih ke aspek budaya, sementara politiknya tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu tunduk pada konstitusi dan aturan-aturan demokrasi.

Dan, apa yang paling menggelikan, SBY mengkritik monarki dalam sistim politik di Jogjakarta, tetapi mengabaikan praktik-praktik monarkis dalam kebijakan ekonomi neoliberal yang dianjurkan dari “Washington Consensus”. SBY tidak pernah mempersoalkan praktik korup pejabat-pejabatnya yang menyerupai “pejabat di era kolonialisme”.

Bagaimana mungkin SBY berbicara soal demokrasi, jikalau neoliberalisme dan demokrasi liberal yang diyakininya, dari telapak kaki sampai ke ujung rambutnya, adalah sangat anti rakyat. Karena itulah, kami menegaskan bahwa gembar-gembornya SBY mengenai anti-monarki, tanpa usaha membangun demokrasi rakyat, adalah gembar-gembornya tukang penjual obat di Pasar Senen atau Pasar Tanah Abang!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Hinu Endro Sayono

    SBY barangkali lupa bahwa demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berkeadilan sosial atau sosio-demokrasi.

    Demokrasi yang berkeadilan sosial -jelas- sama sekali bukan demokrasi-liberal atau neoliberalisme.

    Maklum sajalah karena pemahamannya tentang Pancasila bersumber dari P-4.

  • Bagus juga kalau ada eksperimen referendum. Terlepas isunya seputar “Monarki Jogja”, tapi bisa jadi pembelajaran bahwa setiap keputusan pemerintah (lebih-lebih yg strategis) harus dikonsultasikan langsung kepada rakyat.

  • sigit setia eka

    SBY dan kawan kawan, jangan atur kedudukan Sultan dan Paku Alam, Yogya udah puluhan tahun tuh tentram, jangan jangan untuk pengalihan kasus Century, Gayus atau penjualan saham KS ?, warga Yogya dan sekitar sedang kena Musibah Merapi, kok ditambah “intervensi” SBY dan kawan kawan…?