Membaca Hasil Hitung Cepat Pemilu Legislatif 2014

Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif 2014 baru saja usai. Namun, kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil resmi, tetapi hampir semua partai kontestan pemilu sudah ‘percaya’ dengan hasil hitung cepat (quick count).

Hasil hitung cepat oleh Litbang Kompas menunjukkan: PDIP (19.17%), Golkar (15,0%), Gerindra (11,77%), Demokrat (9,47%), PKB (9,17%), PAN (7,47%), PKS (7,02%), PPP (6,73%), Nasdem (6,70%), Hanura (5,11%), PBB (1,45%), dan PKPI (0,94%). Hasil hitung cepat oleh Kompas ini tidak berbeda jauh dengan lembaga-lembaga lain.

Hasil hitung cepat itu cukup menarik untuk diulas. Pertama, dua partai yang memerankan ‘oposisi’ terhadap rezim berkuasa, yakni PDIP dan Gerindra, berhasil bertengger di ‘tiga besar’. Sementara partai berkuasa, yakni Demokrat, terjungkal ke posisi keempat. Perolehan suara Partai Demokrat terjun bebas: dari 20,81% (2009) menjadi 9,47% (2014).

Yang menarik juga, ada korelasi antara ketidakpuasan massa pemilih dengan partai berkuasa sekarang dan peralihan suara mereka. Ini bisa dibaca pada peralihan suara pemilih dari partai berkuasa ke partai oposisi.  Merujuk ke data Litbang Kompas, sebagian besar suara partai Demokrat (Pemilu 2009) berpindah ke dua partai oposisi utama, yakni Gerindra (21,3%) dan PDIP (15,2%). Sementara 15,2% berpindah ke Golkar.

Menurut kami, ada dua isu yang cukup mempengaruhi pergeseran sikap pemilih itu, yakni isu korupsi dan kebijakan ekonomi. Kita tahu, salah satu jualan kampanye Partai Demokrat di Pemilu 2009 adalah anti-korupsi. Pada perjalanannya, hampir semua petinggi partai bentukan SBY ini justru tersandung kasus korupsi, seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangen, Angelina Sondakh, M Nazaruddin, Hartati Murdaya (anggota Dewan Pembina Partai Demokrat), dan lain-lain.

Kebijakan ekonomi SBY selama dua periode kekuasaannya, yang sangat neoliberal, juga dipersoalkan oleh pemilih. Terutama mereka dari sektor-sektor yang paling terkena dampak, seperti buruh, petani, kaum miskin kota, pengusaha kecil dan menengah, dan lain-lain.

Kenapa Gerindra yang paling banyak menikmati limpahan suara Demokrat? Karena sosok Prabowo saat ini dianggap antitesa dari model kepemimpinan SBY saat ini. SBY dianggap lemah, lamban dan tidak tegas, sedangkan Prabowo dianggap mewakili sosok yang kuat dan tegas. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Prabowo dan partainya banyak mengobarkan retorika nasionalisme dan kemandirian ekonomi. Kendati, dalam kasus Freeport misalnya, Prabowo bersikap sangat moderat dan tidak berbeda jauh dengan pendahulunya.

Kedua, pentingnya partai yang punya infrastruktur politik yang mapan. Kalau kita lihat, partai yang punya infrastruktur politik mapan, seperti Golkar dan PKS, punya daya tahan yang kuat. Kendati kedua partai ini ‘dihajar’ habis-habisan oleh media dengan berbagai isu. Sementara partai yang mengandalkan figur, seperti Demokrat, relatif tidak bisa bertahan ketika popularitas sang figur mulai merosot.

Hal ini juga bisa kita lihat pada PKB. Pada pemilu 2009, PKB hanya mendapat 4,95%. Namun, pada pemilu kali ini, partai ‘kaum Nahdliyin’ berhasil menembus 9,7%. Banyak yang bilang, melejitnya suara PKB ini tidak terlepas dari ‘pulang kandangnya’ kaum Nadhliyin (NU). Para pengamat politik menyebutnya “NU effect”.

Hal ini juga berlaku pada PDIP sekarang ini. Bagi kami, perolehan suara PDIP sekarang lebih besar berasal dari basis tradisionalnya. Mungkin Jokowi mempengaruhi penambahan suara PDIP, tetapi itu tidak signifikan. Kehadiran Jokowi di PDIP hanya berhasil menarik sebagian kelas menengah, yang terpukau dengan gaya politik Jokowi, untuk merapat ke partai berlambang Banteng itu.

Ketiga, merujuk ke hasil hitung cepat, hampir tidak ada partai politik yang meraih suara dominan. Tidak ada partai yang berhasil menembus angka 20%. Artinya, dalam proses pengajuan Capres, hampir tidak memungkinkan ada partai yang bisa mengusung Capres sendiri. Sebab, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, syarat pengajuan Capres adalah perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Pilihannya kemudian adalah koalisi dan konsensi.

Hasil itu juga, nantinya, akan mempengaruhi perimbangan kekuatan di parlemen. Biasanya, kalau Presiden berkuasa tidak didukung dengan kekuatan mayoritas partainya di parlemen, ia akan kesulitan untuk ‘mengeksekusi’ kebijakan dan agenda politiknya. Kalaupun dia mencoba membangun koalisi, itu tidak menjamin. Pengalaman koalisi Sekretarian Gabungan, koalisi partai pendukung pemerintahan SBY, membuktikan hal tersebut. Lagipula, hampir semua partai politik peserta pemilu di Indonesia tidak punya ideologi. Padahal, biasanya, koalisi yang solid dan lebih permanen dibangun di atas basis kedekatan ideologi dan program politik.

Keempat, tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu legislatif tahun 2014 ini meningkat. Hal ini bertolak-belakang dengan perkiraan banyak kalangan bahwa tingkat partisipasi dalam pemilu 2014 akan merosot. Hasil hitung cepat oleh Cyrus Network dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa jumlah golput dalam pemilu kali ini berkisar 24,8% dari 185 juta pemilih. Angka tersebut lebih rendah dibanding angka golput di pemilu 2009, yakni 29,01%.

KPU sendiri mengklaim tingkat partisipasi pada pemilu 2014 ini mencapai 75% atau naik 4% dibanding pemilu 2009. Dengan demikian, entah disukai atau tidak, sebagian besar rakyat kita masih menaruh harapan pada pemilu kali ini.

Kita juga patut bersyukur karena pemilu legislatif 2014 ini berjalan sukses dan aman. Kendati, harus diakui juga, bahwa di sejumlah daerah masih terjadi kecurangan, politik uang, dan pelanggaran lainnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut