Melawan Gugatan Newmont

Di ujung pemerintahannya, kadar nasionalisme rezim SBY sedang diuji. Salah satu kebijakannya, yakni larangan ekspor bahan mineral mentah, terus menuai ‘perlawanan’ dari perusahaan asing. Salah satunya adalah Newmont.

Pada tanggal 1 Juni lalu, PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengumumkan telah mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor mineral mentah. Gugatan tersebut diajukan ke International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Newmont pun membeberkan sejumlah alasan. Menurut mereka, sejak kebijakan pemerintah Indonesia itu diterapkan, kegiatan produksi di tambang Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat, terganggu. Hal tersebut merugikan kontraktor, karyawan PT. NNT, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, Newmont juga berdalih, kebijakan larangan ekspor mineral mentah, yang juga dikenakan terhadap Newmont, bertentangan dengan aturan Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BIT) antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Bagi Newmont, kontrak karya merupakan rujukan utama dalam menyelesaikan perbedaan.

Respon Pemerintah

Ini bukan pertama kalinya perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu menggertak pemerintah Indonesia. Sebelumnya, menjelang pemberlakuan kebijakan larangan ekspor, Newmont menggertak akan melakukan PHK terhadap 30.000 karyawannya. Tak hanya itu, mereka juga mengancam akan mengurangi produksi.

Sejauh ini, pemerintah mengaku siap meladeni gugatan Newmont tersebut. “Kami hadapi sebagai bangsa berdaulat. Kami merasa benar karena punya UU Minerba. Kami tidak mau ditekan-tekan oleh Newmont melalui arbitrase ini,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, di Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Belakangan, pemerintah mengultimatum Newmont untuk segera mencabut gugatannya. Jika Newmont tetap melanjutkan gugatannnya, pemerintah Indonesia mengancam akan menterminasi atau memutus kontrak karya PT. Newmont.

Sejumlah kejanggalan

Ada beberapa kejanggalan terkait gugatan Newmont ini. Pertama, pengajuan gugatan oleh Newmont itu dilakukan pada saat proses renegosiasi masih berlangsung. Artinya, dengan seenaknya, Newmont meninggalkan meja perundingan dan menuntut menggunakan jalur paksa/hukum.

Kedua, dasar gugatan Newmont ke ICSID, yakni soal kontrak karya, tidak tepat. Ini berarti Newmont hendak membelenggu pemerintahan Indonesia, yang notabene pemerintahan dari sebuah negara merdeka dan berdaulat, dengan kontrak karya. Padahal, sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak bisa direndahkan oleh perjanjian semacam kontrak karya.

Ketiga, dasar lain yang digunakan oleh gugatan Newmont adalah Bilateral Investment Treaties (BIT) antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Maklum, salah satu pengusung gugatan ini adalah badan usaha berbadan hukum di negeri Belanda, yakni Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV), yang juga merupakan pemegang saham mayoritas di PT. NNT.

Pada kenyataanya, seperti diberitakan sejumlah media, sejak Maret 2014 lalu, pemerintah Indonesia sudah mengirim notifikasi kepada pemerintah Belanda untuk mengakhiri BIT yang ditandatangani sejak tahun 1994 itu. Artinya, ketika Newmont mengajukan gugatan, Indonesia sudah mengakhiri BIT dengan Belanda.

Benturan Kepentingan

Selain soal kejaganggalan di atas, persoalan gugatan Newmont ini juga harus dilihat dari konteks yang lebih luas, yakni kepentingan ekonomi-politik nasional kita.

Sejak jaman kolonial hingga sekarang, eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam kita tidak banyak berubah. Pertama, eksploitasi dan pengelolaan SDA masih mengandalkan modal asing. Akibatnya, kendali produksi dan keuntungannya berada di tampuk asing. Kedua, negara kita tetap saja menjadi pengekspor bahan mentah, termasuk mineral dan batubara. Jadi, selama beratus-ratus tahun berjuta-juta ton gundukan tanah berisi tembaga, emas, mangan, bauksit, dan lain-lain, diangkut begitu saja keluar negeri tanpa melalui proses olahan.

Situasi itu membawa dampak buruk. Pertama, keuntungan dari eksploitasi SDA kita sebagian besar mengalir keluar melalui kantong-kantong perusahaan asing. Kedua, karena kita hanya mengekspor bahan mentah, nilai tambah dari pengolahan menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi dinikmati oleh pihak luar. Ketiga, model tata kelola SDA semacam ini tidak berkepentingan memajukan tenaga-tenaga produktif dan melahirkan industrialisasi.

Karena itulah, lahirnyaa UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Minerba), yang melarang ekspor bahan mentah dan mengharuskan adanya hilirisasi, turut menerbitkan optimisme kita bahwa kedepan ada perombakan dalam tata kelola pertambangan mineral kita: pertama, ekonomi nasional kita akan segera mendapat nilai tambah jangka panjang dari proses pengolahan mineral; kedua, ada penyerapan tenaga kerja baru; ketiga, ada basis untuk memberi kerangka industrialisasi nasional kita. Dan yang paling pokok: salah satu mata rantai dari ciri ekonomi kolonial, yakni ekstraktivisme, pelan-pelan akan kita putus.

Sayang, pemerintah kurang gigih memperjuangkan mandat UU Minerba tersebut. Pada tanggal 12 Januari 2014 lalu, yang merupakan waktu mulai efektifnya larangan ekspor bahan mentah itu, pemerintah justru mengeluarkan aturan baru, yakni PP nomor 1 tahun 2014 tentang Minerba dan Permen ESDM nomor 1 tahun 2014, yang masih memberi kelonggaran (relaksasi) kepada kontraktor untuk mengekspor mineral mentah dalam kadar tertentu. Padahal, UU Minerba pasal 170 tegas mengatakan, pemegang kontrak karya (KK) yang sudah beroperasi wajib melakukan pemurnian.

Ironisnya, kendati sudah diuntungkan dengan regulasi tersebut, Newmont belum juga puas. Mereka kemudian mempersoalkan bea keluar (BK) yang dianggap merongrong marjin keuntungan mereka. Karena itu, mereka kemudian menggunakan segala cara, termasuk gugatan arbitrase, untuk menghilangkan ketentuan BK terhadap ekspor mineral.

Selain itu, yang patut dicermati, gugatan ini dilancarkan saat proses renegosiasi sedang berlangsung. Dan untuk diketahui, proses renegosiasi tersebut berlangsung alot. Point-point tuntutan renegosiasi, yakni pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, dan penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri, sangat sulit diterima pihak Newmont. Boleh jadi, gugatan ini merupakan taktik Newmont untuk menekan Indonesia di meja renegosiasi.

Jelas sekali, di sini terjadi benturan antara kepentingan nasional kita dengan Newmont. Di satu sisi, kita menghendaki agar eksploitasi dan pengelolaan mineral kita bisa memberi keuntungan sebesar-besarnya kepada negara. Sementara di sisi lain, pihak Newmont tidak mau proses akumulasi keuntungannya terganggu oleh menguatnya desakan kepentingan nasional kita.

Newmont berazaskan pada logika profit, yaitu memaksimalkan keuntungan. Dan, kita tahu, keuntungan itu hanya itu segelintir orang: pemilik modal. Untuk memaksimalkan keuntungan, korporasi seperti Freeport akan berjuang keras untuk menyingkirkan segala hal yang merintangi proses akumulasi, termasuk kebijakan ekonomi-politik yang berorientasi kepada kepentingan nasional atau rakyat banyak.

Inilalah ciri dari imperialisme baru. Kapitalis transnasional meringkus kedaulatan negara bangsa untuk memastikan sirkulasi dan proses akumulasi kapitalnya berjalan di seantero bumi ini. Mereka memaksa para pembuat kebijakan di negara-negara dunia ketiga untuk melahirkan regulasi yang selaras dengan kepentingan sirkulasi dan proses akumulasi kapitalnya.

Sebaliknya, kalau ada kebijakan nasional yang merintangi kepentingan mereka, maka segala macam cara pun akan digunakan. Mereka akan menggunakan instrumen dan lembaga internasional untuk menekan negara bangsa tersebut. Bahkan, jika tidak berhasil, mereka tidak segan-segan mengundang pendekatan militer untuk mengakhiri perlawanan rezim nasional tersebut.

Membela kepentingan nasional

Saya kira, gugatan newmont tersebut bukan hanya soal harga diri ataupun martabat, tetapi juga menyangkut eksistensi kita sebagai sebuah negara dan bangsa merdeka.

Soal merdeka ini, Bung Karno punya penjelasan menarik. Di tahun 1961, di pertemuan Gerakan Non Blok di Beograd, Yugoslavia, Bung Karno membeberkan esensi kemerdekaan itu. Menurutnya, sebuah pemerintahan merdeka harus punya kebebasan untuk menentukan politik-ekonomi nasionalnya sendiri, tanpa dirintangi atau dihalangi-halangi oleh tekanan-tekanan atau campur-tangan luar.

Bagi Bung Karno, sebuah negara merdeka berarti punya kebebasan untuk menyelenggarakan urusan politik, ekonomi, dan sosial-budaya sesuai dengan konsepsi nasionalnya sendiri. Sebaliknya, kata Bung Karno, sebuah negara tidak bisa dikatakan merdekakalau kebijakan ekonominya masih membiarkan kekayaan dari hasil-hasil buminya mengalir ke peti-peti kekayaan perusahaan-perusahaan raksasa kapitalis dunia.

Saya kira, upaya Newmont menjegal setiap regulasi yang memuat kepentingan nasional kita, seperti UU Minerba sekarang ini, merupakan bentuk tindakan yang terang-terangan mengekang kedaulatan nasional kita. Di sini, kita diperhadapkan hanya dengan satu pilihan: Lawan!

Saya berpendapat, tidak bisa sebuah negara merdeka dikekang kedaulatannya hanya oleh sebuah kontrak. Terlebih jika kontrak itu hanya mewakili entitas bisnis, yakni korporasi, yang dipunyai oleh segelintir orang. Juga, apabila kontrak itu dibuat sepihak oleh rezim korup tanpa persetujuan rakyatnya.

Saya kira, langkah pemerintahan SBY yang meladeni gugatan Newmont itu patut diapresiasi. Pemerintah sudah mengeluarkan ultimatum. Kita berharap, gertakan pemerintah itu bukan hanya ‘gertakan sambal’ belaka. Sebab, kalau kali ini pemerintah kembali melunak, bukan tidak mungkin korporasi tambang lain akan menempuh cara Newmont.

Yang menarik, entah disengaja atau tidak, gugatan Newmont itu dilancarkan menjelang Hari Pemilihan Presiden. Saya kira, itu tindakan yang sangat berani. Sebab, isu gugatan Newmont itu bisa menjadi amunisi capres untuk membangkitkan sentimen nasionalisme sebagai jalan meraup suara. Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Kedua pasang capres menghindari dari isu tersebut.

Mandat Konstitusi

Sebetulnya, dalam konteks penerapan ekonomi nasional yang merdeka, acuan dasar kita seharusnya adalah konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945. Di situ sudah ditegaskan: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ada dua aspek mendasar yang harus dijalankan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara terkait mandat konstitusi itu. Pertama, aspek kedaulatan negara, sebagai sebuah entitas politik yang mewakili rakyat, terhadap kekayaan alam. Artinya, dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam tersebut, pemerintah selaku regulator tidak boleh mengorbankan kedaulatan nasional. Kedua, aspek orientasi/tujuan, bahwa eksploitasi dan pengelolaan kekayaan alam tersebut harus mendatangkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut