Melawan Agresi Baru AS Terhadap Venezuela

Bolivarian1

Amerika Serikat kembali melancarkan agresi baru terhadap pemerintahan sosialis Venezuela. Langkah tersebut semakin memperuncing hubungan diplomatik kedua negara.

Pada tanggal 9 Maret lalu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan Venezuela sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Pemerintah AS juga menjatuhkan sanksi terhadap tujuh pejabat Venezuela.

Pemerintah AS menuding pemerintahan Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro telah melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), menindas dan menangkapi lawan politik, memberangus kebebasan pers, dan melakukan korupsi.

Ini lagu yang sudah usang. Namun, AS kelihatannya hendak mengikuti anjuran ahli propaganda NAZI, Joseph Goebbels: “jika anda berbohong besar dan terus mengulanginya, maka akhirnya orang akan percaya dengan kebohonganmu.” Kita tahu, berbekal kebohongan yang terus-menerus digembar-gemborkan, AS melakukan agresi terhadap Irak, Libya, dan Suriah.

Tuduhan Palsu

Memang, sejak revolusi Bolivarian mulai bergulir di tahun 1999, pemerintah AS memang sudah memusuhi Venezuela. Sejak itu pula pemerintah AS menggunakan segala macam cara untuk menjatuhkan pemerintahan revolusioner Venezuela.

Dalam kerangka itu, AS tidak henti-hentinya melancarkan kampanye negatif terkait Venezuela. Termasuk menggunakan media-media internasional, yang memang dikontrol oleh segelintir elit kapitalis, untuk mendiskreditkan pemerintahan revolusioner venezuela di panggung internasional.

Ada beberapa kebohongan yang kerap direproduksi oleh AS dan barisan medianya untuk mendiskreditkan Venezuela. Pertama, pemerintah Venezuela telah melakukan pelanggaran HAM. Tudingan ini kadang diperkuat oleh laporan Human Rights Watch (HRW), sebuah organisasi non-pemerintah di bidang HAM yang berbasis di AS.

Pemerintah Venezuela dituding telah menindas lawan-lawan politiknya melalui penangkapan sewenang-wenang. Kasus yang dirujuk adalah penangkapan tiga tokoh oposisi, yakni Leopoldo López (pimpinan partai Kehendak Rakyat/Voluntad Popular) dan Antonio Ledezma (Walikota Metropolitan Caracas).

Leopoldo López, yang ditangkap tanggal 18 Februari 2014, dituduh mendalangi aksi protes berujung kekerasan pada bulan Februari 2014. Aksi protes tersebut menyebabkan 43 orang tewas dan 800-an orang lainnya mengalami luka. Sebagian besar korban adalah pendukung setia pemerintah—atau sering disebut ‘Chavista’.

Sementara Antonio Ledezma, yang ditangkap tanggal 19 Februari 2015, dituduh terlibat dalam perencanaan kudeta yang gagal terhadap Presiden Nicolas Maduro. Kudeta yang dirancang akan terjadi pada 12 Februari 2015 itu berencana membunuh Presiden Nicolas Maduro dan membentuk pemerintahan sementara versi oposisi.

Yang perlu diketahui, sejak tahun 2002 hingga sekarang ini, pihak oposisi Venezuela telah mengedepankan jalan kekerasan dan pengambil-alihan kekuasaan secara paksa (kudeta) untuk menghentikan proses revolusi Bolivarian. Aksi protes yang dijalankan oposisi Venezuela sangat jarang yang berlangsung damai. Sebagian besar dilakukan dengan penggunaan kekerasan, seperti memblokade jalan, membakar ratusan bus, merusak layanan publik dan kantor pemerintah, menembaki demonstran pro-pemerintah, menyerang warga sipil, menyerang wartawan, dan lain-lain.

Oposisi Venezuela sendiri sudah patah arang. Jalan melalui demokrasi formal, yakni pemilu dan referendum, hampir semuanya dimenangi oleh kubu Chavista. Chavista telah memenangi 18 kali pemihan (pemilu dan referendum) dari 19 pemilihan sejak tahun 1998. Jadinya, jalan kekerasan, baik kekerasan di jalanan, sabotase ekonomi, maupun kudeta, untuk menghentikan revolusi Bolivarian.

Yang perlu juga diketahui, dua tokoh oposisi yang ditangkap oleh pemerintah, yakni Leopoldo López dan Antonio Ladezma, terlibat langsung dalam peristiwa kudeta terhadap Presiden Hugo Chavez pada tahun 2002.

Kedua, pemerintah Venezuela membungkam kebebasan pers. Untuk diketahui, hampir 80 persen media di Venezuela adalah milik swasta. Sebagian besar dikontrol oleh sayap kanan. Tiga surat kabar terbesar di Venezuela, yakni El Universal, El Nacional dan Ultimos Noticias, dikuasai oposisi. Kemudian, tiga dari empat TV berskala nasional di Venezuela, dengan jangkauan 90 pemirsa, juga di tangan oposisi (Venevision, Globovision, dan Televen).  Sebaliknya, media pemerintah hanya menjangkau sekitar 5 persen dari pemirsa.

Federico Fuentes dalam tulisannya, Reclaiming Media for the People, menyebutkan bahwa korporasi media—yang berada di tangan segelintir elit—mengontrol lebih dari 80 persen frekuensi Radio dan TV di Venezuela. Ketika Chavez berkuasa, ia mendorong sejumlah regulasi untuk mendemokratiskan kepemilikan media dan penggunaan frekuensi di Venezuela.

Setiap detiknya media-media swasta itu menjelek-jelekkan pemerintah Venezuela. Mereka beroperasi tanpa pembatasan. Dan, untuk diketahui, sejak Chavez berkuasa, media swasta sudah mengambil posisi sebagai lawan pemerintah.

Lagi pula, tudingan AS tersebut sangat hipokrit. Kita tahu, AS punya sejarah panjang sebagai pelaku kejahatan HAM. Negeri ini terlibat dalam kejahatan kemanusiaan terbesar, yakni kolonialisme, di berbagai belahan dunia. Negeri ini juga menyokong rezim-rezim militeristik di berbagai belahan dunia dalam kerangka melawan komunisme. AS terbukti terlibat dalam pembantaian massal jutaan orang kiri di Indonesia sebagai bagian dari proyek menyingkirkan Soekarno.

AS juga punya sejarah hitam terkait kejahatan HAM terhadap warganya sendiri, terutama praktek perbudakan dan rasialisme, yang berlangsung berabad-abad. Baru-baru ini, aroma rasialisme kembali menjalar di AS setelah polisi setempat membunuh sejumlah warga kulit hitam.

AS juga tak ubahnya rezim fasistik. Negeri yang mengklaim sebagai kiblat demokrasi itu terbukti melakukan pengawasan dan mematai-matai warga negaranya sendiri. AS juga menindas aksi protes damai warganya yang tergabung dalam “Occupy Wall Street” pada tahun 2011 lalu.

Juga, yang baru-baru ini terungkap, AS melakukan penahanan illegal dan melakukan penyiksaan terhadap warga negara asing di basis militer Guantanamo. Juga terungkapnya kejahatan CIA dalam melakukan penahanan ilegal dan interogasi barbarian terhadap sejumlah tahanan warga negara asing. Sebagian besar tahanan itu dipenjara dan disiksa tanpa melalui proses peradilan.

AS Sebagai Ancaman Nasional Bagi Venezuela

Ideolog paling berpengaruh AS di abad ke-20, Henry Kissinger, pernah berujar: “Jika AS tidak bisa mengontrol Amerika Latin, bagaimana bisa mendominasi dunia?” Pernyataan itu dilontarkan Kissinger di tahun 1970-an untuk menangkal ekspansi sosialisme di kawasan Amerika latin. Ia mewakili cara pandang AS yang menempatkan Amerika Latin sebagai ‘halaman belakangnya’.

Sebagai ‘halaman belakang’, negara-negara Amerika Latin bukan hanya menjadi lahan eksploitasi, tetapi juga sebagai subjek yang tidak berhak untuk merdeka dan mandiri. Ini pula yang mendorong AS untuk selalu terlibat dalam penggulingan semua pemerintahan progressif yang berusaha mencari jalan kemandirian di Amerika Latin.

Sayang, cara pandang ini terus diadopsi AS hingga saat ini. Termasuk pemerintahan Obama. Pada tahun 2013 lalu, Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, kembali melontarkan kata-kata ‘Amerika Latin adalah halaman belakang kami’.

Di sisi lain, sejak berkuasa di tahun 1999, Chavez banyak mengubah haluan politik dan ekonomi Venezuela. Venezuela meninggalkan model ekonomi neoliberal dan berpaling ke jalan alternatif, yakni sosialisme abad ke-21, sebuah model ekonomi yang menempatkan pembangunan manusia sebagai titik pangkalnya. Dengan jalan itu, Venezuela berhasil menegakkan kedaulatan negerinya atas sumber daya ekonomi, termasuk minyak, untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Tidak hanya itu, Chavez juga menggiring politik Venezuela menjadi lebih mandiri dan berdaulat di hadapan imperium AS.

Ternyata, jalan yang ditempuh Chavez memberi efek ke negeri lain. Sejak itu, angin sosialisme dan anti-imperialisme kembali berarak di Amerika Latin: Chili, Brazil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ekuador, Nikaragua, Paraguay, El Salvador, dan lain-lain.

Begitu Chavez menempuh jalan radikal, termasuk menasionalisasi sejumlah industri strategis, AS mulai mengambil sikap bermusuhan dengan Venezuela. Pemerintah AS secara permanen mendorong pergantian kekuasaan di Venezuela. Puncaknya, pada tahun 2002, AS terlibat dalam kudeta yang gagal terhadap pemerintahan Chavez.

Pasca kudeta yang gagal itu, intensitas AS menggoyang pemerintahan Chavez tidak berkurang. Pada Desember 2002 hingga Februari 2003, AS menyokong aksi oposisi sayap kanan untuk mensabotase dan menghentikan produksi minyak. Tidak hanya itu, AS juga menggelontorkan dana ratusan juta dollar untuk mendanai aksi-aksi kelompok oposisi Venezuela. Dana tersebut digelontorkan melalui lembaga-lembaga milik AS, seperti USAID dan National Endowment for Democracy (NED).

Sepanjang tahun 2011-2015, pemerintahan Obama menganggarkan 5 juta dollar AS per tahun untuk mendanai kelompok oposisi Venezuela. Malahan, pada tahun 2015, anggaran tersebut dinaikkan menjadi 5,5 juta dollar AS.

Sebetulnya, ketika Chavez meninggal dunia tahun 2013 lalu karena serangan kanker, AS sangat bermimpi akan berakhirnya era Revolusi Bolivarian Venezuela. Tetapi mimpi itu tidak kesampaian. Nicolas Maduro, penerus Chavez, memenangi pemilu di bulan April 2013 dan berkomitmen keras melanjutkan proyek Revolusi Bolivarian.

Inilah yang membuat AS kehilangan kesabaran. AS tidak hanya mengintensifkan sokongan terhadap oposisi di Venezuela, termasuk penggunaan kekerasan dan merekayasa kudeta, tetapi juga menjatuhkan berlusin-lusin sanksi untuk mengisolasi dan melemahkan pemerintahan Nicolas Maduro.

Potensi Agresi Langsung

Biasanya, jika AS menyatakan negera tertentu sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya, maka hal ini merupakan prakondisi dari sebuah rencana agresi langsung.

Terlebih, jika AS sudah punya sekutu internal di negeri bersangkutan. Biasanya, atas nama bantuan kemanusiaan, AS mendorong intervensi militer secara langsung. Ini terjadi dalam kasus Libya dan Suriah.

Di kedua negara tersebut, AS memanfaatkan ketidakpuasan segelintir warga negaranya dan memasok ‘tentara bayaran’ untuk memicu konflik berdarah dan keprihatinan internasional. Setelah itu, AS akan berbicara mengenai perlunya perubahan rezim di negara bersangkutan. Dengan demikian, AS punya dalih untuk melakukan intervensi militer, baik dengan tangan sendiri (kasus Irak) maupun meminjam tangan negara atau lembaga lain (NATO).

Karena itu, tanpa maksud berlebih-lebihan, kebijakan Obama menetapkan Venezuela sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS harus direspon sebagai pertanda AS meningkatkan agresinya terhadap Venezuela. Ini harus direspon dengan solidaritas internasional untuk membela Revolusi Bolivarian.

Venezuela Melawan

Presiden Nicolas Maduro menyebut keputusan Presiden Obama itu sebagai ‘agresi imperialis’. Dan pemerintah dan rakyat Venezuela tidak keder menghadapi ancaman itu.

“Setelah kami menggagalkan upaya kudeta…AS dan Presiden Barack Obama memutuskan secara pribadi tugas untuk menggulingkan pemerintahan saya,” kata Nicolas Maduro menanggapi pengumuman Presiden Barack Obama.

Maduro balik menyerang. Ia menuding AS sebagai ancaman besar bagi seluruh dunia. “Anda adalah ancaman nyata, yang melatih dan menciptakan Osama Bin Laden. Anda adalah orang yang menciptakan Al-Qaidah,” ujarnya.

Maduro menganggap konsep HAM yang dipeluk oleh Obama sangat berstandar ganda. Di satu sisi, mengeritik dugaan pelanggaran HAM di Venezuela. Tetapi di sisi lain, AS membiarkan aparatnya membunuh warga kulit hitam di AS.

“Belalah hak azasi warga kulit hitam AS yang dibunuh di kota-kota AS setiap harinya, Tuan Obama,” kata Maduro.

Untuk menangkal ancaman nyata dari AS, Presiden Nicolas Maduro meminta Majelis Nasional Venezuela untuk membuat Rancangan Undang-Undang yang memberi ruang kewenangan kepada Presiden untuk mengambil tindakan untuk melindungi negerinya dari agresi imperialis.

RUU tersebut kini dalam pembahasan di Majelis Nasional dan mendapat sokongan penuh dari Kutub Patriotik Besar (GPP), sebuah aliansi dari partai dan gerakan politik pendukung pemerintah di parlemen. Berdasarkan konstitusi Venezuela, RUU tersebut harus mendapat persetujuan dari 60 persen anggota parlemen.

Dukungan rakyat Venezuela terhadap pemerintah juga cukup besar. Sebuah jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Hinterlaces menunjukkan, 92 persen warga Venezuela menentang invasi AS terhadap Venezuela. Sementara 94 persen warga Venezuela tidak menyetujui sanksi yang dijatuhkan oleh AS.

Sejauh ini, dukungan militer juga masih kuat terhadap pemerintah. Menteri pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, menegaskan bahwa militer masih loyal kepada pemerintahan Maduro. “Angkatan bersenjata sangat tegas menolak keinginan yang mau mencampuri urusan internal negara kita,” jelasnya.

Membela Revolusi Bolivarian

Venezuela, dengan Revolusi Bolivarian-nya, telah menjadi mercusuar bagi setiap bangsa di berbagai belahan dunia yang sedang merindukan perubahan yang lebih baik.

Revolusi Bolivarian telah meruntuhkan fatwa Margaret Thatcher: there is no alternative (TINA)—bahwa tidak ada jalan lain selain neoliberalisme. Dan revolusi Bolivarian membuktikan bahwa jalan alternatif itu ada dan nyata, yakni ‘sosialisme abad 21’.

Karena itu, selain rakyat Venezuela sendiri, bangsa-bangsa lain di dunia pun turut membela revolusi Bolivarian. Pemerintahan progressif di Amerika Latin, seperti Kuba, Bolivia, Ekuador, Brazil, Uruguay, dan lain-lain, telah menyatakan solidaritas terhadap pemerintahan Nicolas Maduro dan rakyat Venezuela.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan (UNASUR), yang beranggotakan 12 negara, melakukan pertemuan darurat yang menghasilkan sikap: mengutuk sanksi terbaru AS terhadap Venezuala. Bagi UNASUR, sanksi AS tersebut bukan hanya ancaman terhadap Venezuela, tetapi juga terhadap semua negara Amerika Latin dan Karibia.

Negara-negara yang tergabung dalam CELAC (Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia), yang beranggotakan 33 negara di Amerika latin dan Karibia, juga mengeluarkan komunike berisi kecaman terhadap penerapan sanksi oleh AS terhadap pemerintah Venezuela.

Tidak ketinggalan, negara-negara yang tergabung dalam Alternatif Bolivarian untuk Rakyat Amerika Latin (ALBA) juga melontarkan ‘kecaman keras terhadap langkah sepihak pemerintah AS terhadap pemerintah dan rakyat Venezuela’.

Sementara seteru terbesar AS, Rusia, menuding sanksi AS tersebut sebagai langkah awal mendestabilisasi pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Venezuela dan Amerika Latin.

Dukungan dan solidaritas internasional untuk pemerintah dan rakyat Venezuela memang dibutuhkan. Setidaknya, ini merupakan langkah untuk membentengi Venezuela dari nafsu serakah dan agresi imperialisme AS.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut