Matinya Negara Res Publica

Pada tanggal 10 November 1956, di Sidang Pembukaan Konstituante, Bung Karno mengupas habis konsep negara “Republik”. Kata “Republik”, ujar Bung Karno, berasal dari kata “Res Publica”, yang bermakna kepentingan umum. Bukan kepentingan satu individu atau segelintir orang.

Marilah kita merenungkan makna Republik sebagaimana didefenisikan oleh Bung Karno itu. Maklum, akhir-akhir ini kita makin sering menyaksikan konsep kepentingan umum makin tergerus oleh menguatnya kekuasaan kapital atas negara. Alhasil, negara tak lagi mewakili kepentingan umum, melainkan kepentingan pemilik modal.

Ada begitu banyak bukti atas hal itu. Di bidang perburuhan, kebijakan negara cenderung memihak kepentingan pengusaha, yakni memupuk keuntungan. Pada akhirnya, kebijakan perburuhan pun, termasuk Undang-Undang, hanya berbicara kerangka formal/institusional untuk mewadahi kepentingan pengusaha mengeruk keuntungan. Tak heran, disahkanlah praktek outsourcing, upah murah, dan lain-lain. Kebijakan perburuhan yang pro-kapital ini mengorbankan kepentingan umum.

Di bidang pertanian, kebijakan soal penguasaan dan pemanfaatan tanah juga sangat pro kapital. Pengusaan tanah saat ini makin terkonsentrasi di tangan segelintir orang, yakni pemilik modal. Ini tercermin pada indeks gini kepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,6 persen. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah mencata, hanya 0,2% orang di Indonesia menguasai 56% tanah. Sementara sekitar 84 persen petani menguasai tanah pertanian kurang dari 1 hektar.

Dalam kebijakan ekonomi, negara juga terkadang lebih memihak kepentingan segelintir pemilik modal ketimbang rakyat banyak. Contoh paling nyata adalah privatisasi. Bagi kami, privatisasi adalah proses pengalihan kekayaan publik menjadi milik swasta. Kebanyakan BUMN di Indonesia dibangun dari uang rakyat. Namun, secara sepihak, pemerintah bisa menjual BUMN tersebut ke pihak swasta. Akibatnya, rakyat harus membayar mahal layanan publik atau barang/jasa yang sebelumnya dihasilkan oleh BUMN tersebut.

Kehidupan politik kita juga makin kering dari “kepentingan umum”. Mayoritas anggota DPR hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya. Bahkan, seperti disimpulkan oleh desertasi Pramono Anung, motif utama orang menjadi anggota DPR adalah kepentingan ekonomi, yakni memperkaya diri, bukan lagi karena kepentingan rakyat atau membela kepentingan bangsa.

Tak usah jauh-jauh, Presiden pun lebih sibuk mengurus partainya ketimbang bangsanya yang sedang carut-marut. Presiden SBY lebih takut dengan keretakan di tubuh partainya ketimbang ancaman retaknya bangsa ini akibat intoleransi beragama, konflik komunal, runtuhnya wibawa hukum, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain. Presiden SBY lebih sibuk memastikan dirinya menjadi Ketua Umum partainya ketimbang memperhatikan nasib rakyatnya di distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, yang sedang dilanda kelaparan dan wabah penyakit.

Wajah hukum kita juga makin menjauh dari kepentingan umum. Sudah menjadi kesimpulan umum, bahwa hukum kita sangat tumpul ke atas, tetapi sangat tajam menindas ke bawah. Anak seorang Menteri, yang kelalaiannya menyebabkan 2 orang meninggal dan 3 orang lainnya terluka, hanya dihukum 6 bulan hukuman percobaan. Coba renungkan, betapa tidak berharganya nyawa rakyat biasa dihadapan “kelakuran liar” anak sang pejabat Menteri. Hukum kita ini hanya memihak kepentingan segelintir orang, yakni yang punya uang, tetapi mengorbankan hak dan martabat mayoritas rakyat.

Akibat kapitalisme, ruang-ruang kebudayaan makin tertutup bagi “kepentingan umum”. Sekarang ini, orang-orang miskin tidak bisa lagi mengakses museum, galeri, teater, sekolah musik, dan pertunjukan-pertunjukan musik. Musik dan produk kebudayaan lain yang berselera tinggi hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang. Sementara orang miskin, ketika berusaha mendapatkan produk kebudayaan itu, bisa dianggap “pembajak” atau pencuri.

Padahal, pada saat berpidato di Sidang Konstituante itu, Bung Karno tegas-tegas menyatakan, segala kehidupan kita, termasuk politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, harus ber-Res Publica. “Kita harus menjadi Republikein seratus persen!” Maksudnya, keseteraaan hak alias kepentingan umum harus berlaku pula di lapangan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Hanya dengan begitulah, kata Bung Karno, bangsa Indonesia bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut