Masyarakat Korban APBD Kembali Gugat Kepemimpinan Walikota Kendari

Kebijakan pembangunan Walikota Kendari saat ini, Asrun, terus menuai kritikan. Siang tadi, seratusan aktivis Aliansi Masyarakat Korban APBD (AMKA) kembali menggelar aksi protes di kantor DPRD Kendari.

Dalam aksinya, aktivis AMKA menganggap kepemimpinan Asrun sudah gagal total. Sejumlah kasus pun menjadi ukurannya: nasib pedagang pasar sentral Kendari, relokasi pedagang pasar baru Wua-wua, penyerobotan lahan warga Baruga, dan perampasan lahan warga Bungkutoko.

Dalam persoalan pasal sentral Kendari, aktivis AMKA mempersoalkan kebijakan Walikota yang membebakan biaya uang muka kepada para pedagang. Padahal, seluruh biaya pembangunan kembali pasar sentral Kendari mempergunakan dana APBD.

“Jika proyek pembangunan menggunakan dana APBN dan APBD, maka masyarakat seharusnya tidak boleh dikenai pungutan,” ujar Direktur LBH Kendari, Ansel Masiku, saat memberikan penjelasan.

Lebih jauh, menurut Ansel, pungutan berupa uang muka terhadap pedagang pasar kendari tidak masuk dalam rekening pendapatan daerah, melainkan masuk ke rekening kantor Walikota Kendari. “Ini bisa diindikasikan sebagai tindakan korupsi,” ujarnya.

Merespon aksi massa ini, pihak DPRD segera membuka pintu untuk hearing. Proses hearing ini menghadirkan perwakilan aktivis AMKA, Ketua Komisi II DPRD Kendari, Kabag Ekonomi Pemkot Kendari, dan Kepala PD Pasar Sentral. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kota Kendari H. Bachrun Konggoasa selaku fasilitator. Sejumlah anggota  DPRD juga turut hadir sebagai peserta.

Rapat dengar pendapat ini pun berlangsung alot. Bagi pemkot Kendari, dalam hal ini Kadispenda dan Kabag Ekonomi Pemkot Kendari, kebijakan pungutan berupa uang muka ini   merupakan kesepakatan antara pedagang Pasar Sentral, pemkot dan DPRD Kota Kendari.

Tetapi, perwakilan pedagang segera membantah hal itu. Pihak pedagang mengaku tidak pernah melihat adanya kesepakatan semacam itu. Argumentasi pedagang ini diperkuat oleh anggota Komisi II DPRD Kendari, Dewi Kartika, yang menganggap belum adanya keputusan yang melibatkan pedagang, DPRD, dan Pemkot.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu juga menganggap pembebanan uang muka kepada pedagang sangat bertolak-belakang dengan kampanye ekonomi-kerakyatan yang pernah digembar-gemborkan oleh Walikota Kendari.

Rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan berarti. Akhirnya, karena persoalan waktu dan tidak adanya titik temu, pertemuan antar berbagai pihak ini akan kembali dilanjutkan minggu depan. Aksi massa pun membubarkan diri pasca pertemuan ini. Mereka berencana akan menggelar aksi massa lebih besar lagi jika tuntutan mereka terus diabaikan.

AMKA merukan gabungan dari berbagai organisasi, seperti LBH Kendari, PRD , LMND, KPPS, SRMI, Sara-Butur, REPDEM, PMKRI, GERAM, Forum Solidaritas Pedagang Pasar Baru, Forum Masyarakat Bungkutoko, dan Forum Masyarakat Baruga.

ALYP MARASAI

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut