Masyarakat Ekonomi ASEAN: Masa Depan Atau Malapetaka?

Capitalism

Tiga tahun lagi masyarakat ASEAN akan berhimpun dalam satu pasar tunggal: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Banyak yang bermimpi, MEA akan menjadi gerbong yang akan membawa rakyat di Asia Tenggara menuju kemakmuran bersama. Ya, mungkin mimpi ini juga pernah menghinggapi rakyat Yunani saat memutuskan bergabung dalam Uni-Eropa.

Pemerintah sendiri sangat optimis dengan MEA. Indonesia menganggap ASEAN sebagai mitra-dagang yang penting, baik perdagangan barang maupun jasa. Selain itu, ASEAN juga merupakan pelaku investasi asing penting di Indonesia. Dan, jangan lupa, kawasan ASEAN juga merupakan penyerap tenaga kerja murah dari Indonesia.

Benarkah MEA akan membawa rakyat Asia Tenggara pada kemakmuran bersama? Benarkah Indonesia juga akan menerima manfaat ekonomi sangat besar dari proses integrasi ekonomi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat mendesak untuk kita jawab secara bersama-sama.

Agenda utama di balik MEA ini adalah liberalisasi. Terutama liberalisasi dalam empat hal: liberalisasi arus barang, arus investasi, arus modal, dan pasar tenaga kerja. Nah, untuk liberalisasi arus barang, negara-negara ASEAN sudah menyepakati pembentukan ASEAN Single Window dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN).

Jadi, mimpi kemakmuran bersama ASEAN akan dibangun via liberalisasi. Yang terjadi, masing-masing negara ASEAN akan bersaing, tentu dengan keunggulan komparatifnya masing-masing, untuk memperebutkan pasar.

Indonesia sendiri merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara. Sepertiga potensi pasar ASEAN ada di Indonesia. Daya beli masyarakat Indonesia juga luar biasa. Bank Dunia sampai ikut-ikutan memuji daya beli masyarakat Indonesia. Menurutnya, setiap tahun ada 7 juta orang Indonesia yang menjadi kelas menengah baru dan siap membeli berbagai jenis barang konsumsi.

Tapi, kita harus sadar, kemampuan produksi kita sangat lemah. Ekspor kita masih sangat bergantung pada bahan mentah: batubara, minyak, bauksit, gas, minyak kelapa sawit, dan karet. Jadinya, kalau liberalisasi perdagangan diberlakukan, kita hanya akan menjadi pasar bagi hasil produksi dari luar.

Bagaimana supaya setiap negara punya keunggulan komparatif? Kata David Ricardo, sang penemu teori itu, keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Singkat kata, setiap negara harus punya spesialisasi produksi dan menekan biaya produksi serendah mungkin.

Pertanyaannya: biaya mana yang paling mungkin ditekan oleh kapitalis untuk efisiensi? Ya, cuma upah buruh. Dengan demikian, MEA sangat berpotensi akan melanggengkan praktek upah murah. Sekarang ini saja, ASEAN sudah merupakan kawasan penyedia tenaga kerja murah dalam pasar tenaga kerja global. Di tambah lagi, investor bisa pindah ke daerah-daerah mana saja yang dianggapnya lebih lebih kompetitif.

Kita juga tak didukung oleh SDM dan teknologi yang memadai. Separuh dari tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Struktur industri di Indonesia menunjukkan, sebagian besar industri nasional masih berada dalam kategori industri berteknologi rendah (low-tech).

Pada sisi produksi, industri kertas, kayu dan barang dari kayu, pakaian jadi, kulit dan barang dari kulit, dan industri makanan dan minuman masih tergolong industri low-tech. Hanya industri radio, televisi, peralatan komunikasi, kimia dan barang-barang dari bahan kimia yang berteknologi tinggi. Sedangkan pada sisi tenaga kerja, industry berteknologi rendah meliputi: industri furnitur, kertas, kulit, pakaian jadi, hingga pengolahan tembakau. Sementara industri yang tergolong berteknologi tinggi hanya industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, dan kimia.

LIPI mencatat, ekspor manufaktur nasional untuk produk yang berteknologi rendah berkisar USD 67,3 miliar (2010). Sedangkan kontribusi produk yang berteknologi menengah-tinggi hanya berkisar USD 12,98 miliar pada tahun yang sama. Artinya, jika kita ikut agenda perdagangan bebas, maka kita harus siap-siap menerima hukuman hukum alam: kehancuran industri nasional.

Indeks daya saing Indonesia terus menurun. Menurut data terbaru, Indeks Daya Saing Global Indonesia berada pada urutan ke-50, dari posisi ke-46 tahun 2011. Tak usah jauh-jauh, sekarang saja industri nasional kita kelimpungan menghadapi serbuan barang-barang dari Tiongkok. Di sektor pertanian, petani-petani kita menjerit-jerit karena pasarnya direbut oleh beras dari Thailand dan Vietnam. Ironisnya, hampir semua kebutuhan pangan nasional sekarang ini didapatkan melalui impor.

Situasi kedepan sudah bisa dibayangkan. Pertama, kehancuran industri nasional semakin mendalam dan meluas. Ini akan disertai dengan PHK massal. Di samping itu, karena fleksibilitas pasar tenaga kerja, sebagai prasyarat efisiensi produksi, maka kesejahteraan kaum buruh pun akan merosot. Kedua, sektor pertanian juga akan makin tergilas. Ini akan memicu apa yang disebut “de-peasantization”. Ketiga, eksploitasi kekayaan/sumber daya alam juga akan berlangsung intensif. Ini akan membawa kerusakan ekologis yang lebih parah dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Bagi kami, liberalisasi bukanlah jalan untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Rakyat di Asia Tenggara hanya bisa makmur bersama kalau mereka berpijak pada kerjasama, solidaritas, dan tolong-menolong. Karena itu, selama proses pembangunan masing-masing negara ASEAN hanya melayani tujuan kapital, yaitu menggali keuntungan, maka kesejahteraan rakyat ASEAN juga tak akan terwujud.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut