Manipulasi ala William Liddle

R William Liddle, Profesor Emeritus Ilmu Politik Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat ini tampaknya masih belum bisa melihat langkah maju politik Indonesia dewasa ini. Ia sebagaimana yang lain dalam gerak langkah yang sama seperti berayun keenakan dalam iringan alunan tembang Sepanjang Jalan  Kenangan 50 tahun lalu:”Enak jamanku To?”

Dengan membaca potensi kebangkitan Donald Trump sebagai tokoh nyleneh Amerika Serikat tetapi sekaligus dipastikan kalah bila bertarung di Pilpres Amerika Serikat November 2016 mendatang dikarenakan bersandar pada politik: “anti perdagangan bebas, malah anti asing, dan berpegang teguh pada agama”,  Liddle menyimpulkan sekaligus memanipulasi situasi nasional politik kontemporer Indonesia:

“Singkatnya, rakyat Indonesia memaklumi sedari dulu bahwa keterbukaan pada ekonomi dunia memungkinkan pertumbuhan cepat. Dalam hal itu, presiden-presiden masa demokratis, termasuk petahana Presiden Joko Widodo, mewarisi keberhasilan kebijakan ekonomi yang diciptakan pada masa otoriter setengah abad lalu. Ironis, tetapi nyata”. (Kompas edisi 16 Januari 2016, di halaman 6 dengan judul “Kebangkitan Donald Trump”)

Padahal bila kita berkaca pada Pilpres Indonesia setahun yang lalu, nada nasionalisme yang kuat dengan mengangkat politik Tri Sakti Sukarno justru menjadi tema kampanye kedua Presiden. (dan keduanya dalam politik sangat nyleneh baik dalam hal gaya yang begitu kontras maupun dalam isu yang keduanya sama tapi nyleneh dilihat dari perspektif sejarah yang dibangun setengah abad yang lalu)

Sebagaimana sudah banyak disampaikan bahwa  Oktober 1965, setengah abad yang lalu adalah titik perubahan yang menentukan bagi Republik dan Rakyat Indonesia. Segala sesuatunya berbeda 180 derajat dengan masa sebelum Oktober 1965. Rejim lama tak begitu ramah dengan investasi asing yang dianggap  hanya akan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia sementara Rejim baru justru mengundang Investasi asing. Arah perubahan menuju penggelaran karpet merah bagi investasi asing itu pun dibuka dengan kekerasan yang brutal; meminta korban jiwa jutaan rakyat Indonesia dan merusak dasar pergaulan sosial budaya yang dikenal ramah dan gotong-royong.

Tahun 1965 pun  menjadi tahun tragedi kemanusiaan yang berdampak panjang hingga hari ini. Bagi Indonesia jelas: selain kejahatan dan teror terhadap kemanusiaan  terjadi juga kerusakan  yang parah di bidang  sosial dan budaya terutama rasa keterpecahbelahan sebagai bangsa sehingga menghambat kemajuan bangsa. Tetapi bagi negara-negara kapitalis yang melihat hilangnya ancaman komunis, tanpa peduli dengan penindasan, kejahatan dan teror kemanusiaan, tahun 1965 adalah tahun bisnis yang menjanjikan untung besar. Berbagai Kredit dan bantuan investasi pun diberikan pada rejim baru yang menyebut dirinya Orde Baru.

Orde Baru pada setengah abad yang lalu itu jelas melihat prospek pembangunan ekonomi yang jelas dengan modal yang juga jelas berupa bantuan kredit dan investasi asing tersebut. Dengan cara seperti itulah Orde Baru mengendalikan situasi, menenangkan rakyat dan mengatasi kekacauan ekonomi di awal pembangunan Orde Baru hingga tiga dekade kemudian.

Seiring dengan kejatuhan Orde Baru, semakin terbukalah jati diri ekonomi Orde Baru yang sebenarnya. Pembangunan ekonomi Orde Baru yang tampak berhasil tersebut tidak mempunyai kaki-kaki ekonomi nasionalnya sehingga rapuh ketika terjadi krisis ekonomi global. Pembangunan Orde Baru tidak berhasil membangun ekonomi nasional tetapi justru semakin terperosok ke dalam jeratan utang luar negeri yang seakan mengembalikan ke alam ekonomi kolonial. Situasi ini terus terjadi hingga hari ini di bawah pemerintahan Jokowi-JK dengan perkiraan utang luar negeri sudah semakin dekat dengan angka 4000 trilyun.

Jadi apa yang berhasil dari 3 dekade kejayaan ekonomi Orde Baru yang dibangun dengan landasan penyingkiran orang-orang yang dianggap dapat  menghambat investasi modal asing ini? Kemudian menjalankan ekonomi dengan bantuan utang luar negeri, mengeksploitasi sumber daya alam kalau akhirnya justru terus-menerus menambah utang, kebanjiran barang impor dan kemiskinan-pengangguran tetap menghantui?

Dan Liddle masih bisa berpikir bahwa “presiden-presiden masa demokratis, termasuk petahana Presiden Joko Widodo, mewarisi keberhasilan kebijakan ekonomi yang diciptakan pada masa otoriter setengah abad lalu”. Padahal kebijakan ekonomi setengah abad lalu yang bersendikan Investasi asing itu terbukti semakin menjeratkan leher Indonesia ke dalam utang luar negeri dan semakin tidak ber-Trisakti!

Kebijakan setengah abad yang lalu itu juga mengingatkan pada Pemukulan Gong tanda dimulainya operasi Freeport yang kini menjadi isu ekonomi politik yang bisa jadi akan menentukan arah Republik ke depan.

AJ Susmana, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut