Mahasiswa Dan Petani Poso Kecam Kriminalisasi Pejuang Agraria

Kriminalisasi.jpg

Sedikitnya 170-an mahasiswa dan petani menggelar aksi massa di halaman kantor Pengadilan Negeri (PN) Poso, di kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Senin (8/9/2016).

Dalam aksinya massa aksi mengecam praktek kriminalisasi terhadap Kepala Desa Betaua, Ridwan Tawalili. Mereka menilai, penangkapan dan pemenjaraan terhadap Ridwan merupakan upaya membungkam perjuangan petani.

Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Poso, Mohammad Faizal, mengungkapkan, kriminalisasi terhadap Ridwan terkait dengan sikapnya yang menentang kebijakan Bupati Tojo Una-Una, Damsik Ladjalani, terkait penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Ina Touna Mining (ITM).

“Kades Betaua justru membela hak-hak kaum tani dari kebijakan Bupati yang hanya berpihak kepada pengusaha,” ujar Mohammad Faizal.

Ia menilai, penerbitan IUP oleh Bupati Damsik Ladjalani telah mendorong perampasan tanah milik petani desa Bataua. Tak hanya itu, kebijakan tersebut menyebabkan sumber daya alam mengalir ke kantong segelintir pengusaha.

Aksi massa ini bertepatan dengan sidang pertama pembacaan dakwaan terhadap Ridwan Tawalili.

Dalam aksinya, massa aksi yang terdiri dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Serikat Tani Nasional (STN) ini mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Ican Dzar

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut