“Mafia Pajak” dan Negara Pemeras Rakyat

Sebuah drama kembali dipentaskan di gedung DPR RI. Usulan pelaksanaan Hak Angket (penyelidikan DPR atas kebijakan eksekutif), untuk mengungkap masalah mafia pajak kandas dalam sidang paripurna DPR RI kemarin (22/2). Melalui pemungutan suara, tercatat 264 anggota dewan menerima usulan tersebut, sedangkan 266 menolak. Bila melihat konstelasi di parlamen, agaknya terdapat ‘perkembangan baru’, yaitu sikap dua partai setgab koalisi (Golkar dan PKS) yang mendukung usulan angket di satu sisi, dan di sisi lain penolakan oleh salah satu partai oposisi (Gerindra). Konon ‘perkembangan baru’ ini akan berpengaruh pada komposisi koalisi setgab dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono.

Gagalnya pelaksanaan angket ini membuktikan beberapa hal kepada kita, yaitu; pertama, seperti yang dikatakan pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy, pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar pengemplang pajak (sebagian milik asing) telah berhasil memenangkan ‘loby’ kepada mayoritas anggota DPR untuk tidak meneruskan usulan angket ini. Kedua, terdapat kecenderungan bahwa hak angket sekadar menjadi alat parpol di parlamen untuk melakukan bargain terhadap pemerintah demi setumpuk uang atau konsesi jabatan. Makin banyak angket diajukan, maka makin banyak hasil yang dapat ‘diangkut’. Kasus angket Century yang ‘berhasil’ dibawa sampai tingkat panitia khusus (pansus) pun ternyata tidak dapat mengungkap tuntas masalah tersebut. Tidak jelas ke mana uang negara 6,7 triliun tersebut mengalir setelah di-bailout-kan kepada bank Century. Ketiga, “mafia pajak”, sebagai pelaku, sistem, maupun modus korupsi, telah menyatu dalam sistem ekonomi politik yang diterapkan pemerintah. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa perusahaan-perusahaan transnasional yang melakukan eksploitasi di negeri ini telah bersekongkol dengan pejabat pemerintah untuk bersama-sama memeras kekayaan negeri, demi keuntungan mereka yang sebesar-besarnya. Perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan bawaan mentalitas korup dalam pejabat dan birokrasi negara. Dengan kata lain, tidak mungkin mengharapkan pemberantasan mafia pajak oleh sebuah pemerintahan neoliberal.

Sampai saat ini pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, yang pada tahun 2011 ini ditargetkan sebesar 839,5 triliun rupiah (kurang lebih 76 persen dari total penerimaan negara). Dari jumlah tersebut, sebanyak 414,5 triliun rupiah ditargetkan dari pajak penghasilan, 360 triliun dari pajak pertambahan nilai, dan 27,6 triliun dari pajak bumi dan bangunan. Ketiga-tiganya berhubungan langsung dengan rakyat, atau, dengan kata lain, rakyat lah yang sesungguhnya membiayai negara ini. Sementara penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam hanya 158,1 triliun rupiah. Lebih kecil lagi adalah penerimaan dari pengelolaan BUMN yang hanya 26,59 triliun rupiah. Pahitnya, meski berasal dari rakyat, anggaran negara hasil pajak tersebut tidak pernah benar-benar kembali pada rakyat, melainkan untuk membiayai para pejabat beserta aparatusnya, membiayai proyek-proyek ‘pembangunan’, dan untuk membayar utang yang dibuat pemerintah.

Masifnya pemerasan negara terhadap rakyat melalui pajak adalah konsekuensi ekonomi neoliberal yang menindas. Sejalan dengan itu, korupsi terhadap pajak merupakan konsekuensi dari ketiadaan produktivitas nasional, sehingga tidak dapat berbuah akumulasi. Rendahnya penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dan dari BUMN sedikit banyak telah membuktikan dalil tersebut.

Dari gambaran umum ini, pengemplangan pajak oleh perusahaan-perusahaan asing merupakan penghisapan tambahan atas penghisapan besar-besaran yang telah dilakukan terhadap rakyat. Dalam rangka perlawanan terhadap imperialisme, perlu ditemukan suatu cara untuk memboikot pembayaran pajak kepada pemerintah. Negara seharusnya memaksimalkan produkivitas nasional dengan memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam oleh rakyat sendiri, bukan dengan meningkatkan pemerasan terhadap rakyat. Bukan pula dengan menyerahkan pengelolaan kekayaan alam kepada perusahaan asing dan hanya memajaki hasil eksploitasinya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Referendum oleh rakyat untuk kembali ke UUD45, melangkah ke bentuk negara federal dengan kedaulatan rakyat yang mutlak.

  • Aku tdk yakin dng pansus,…memang lebih baik Gerindra tdk usah terlibat, ambil hikmahnya dari pansus century yg telah membuat rakyat kecewa berat. Fokus saja..untuk hal2 yg berguna itu akan lebih baik.