Listrik Dan Politik Energi

Memasuki tahun 2013, rakyat Indonesia dihadiahi kado pahit: kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen. Kenaikan itu akan berlaku bagi pelanggan 1.300 Volt Ampere (VA).

Kenaikan TDL tentu akan memberatkan rakyat. Kenaikan TDL akan menggerus daya beli rakyat. Para pelanggan 450 VA dan 900 VA, yang tidak dikenakan kenaikan, tetap saja akan terkena dampak ekonomi akibat kenaikan harga TDL tersebut.

Dengan kenaikan harga TDL, pengusaha tentu tak punya banyak pilihan selain efisiensi dan penyesuaian biaya produksi. Artinya, kenaikan TDL akan disertai kenaikan harga barang-barang kebutuhan rakyat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan kenaikan TDL akan menyebabkan inflasi sebesar 0,2-0,3 persen.

Kenaikan harga TDL juga akan menggerus upah buruh. Maklum, mayoritas rumah kontrakan dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) buruh menggunakan listrik 1.300 VA. Akibatnya, seperti dicatat oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), kaum buruh harus menambah pembayaran listrik mereka Rp 15 ribu- 25 ribu per bulan.

Kenaikan TDL juga memukul industri nasional. Sejumlah sektor industri akan terkena dampak langsung, seperti tekstil, otomotif, elektronik, makanan dan minuman, padat karya dan UKM. Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), kenaikan harga TDL akan memicu penjualan tekstil di pasar lokal turun sebesar 10,5 persen. Nilai penjualan juga akan susut sebesar S$ 6,8 miliar setara Rp65,7 triliun.

Di satu sisi, dengan kenaikan biaya produksi, pengusaha akan melakukan efisiensi atau menekan pengeluaran untuk buruh. Efisiensi bisa mengarah pada PHK massal, penangguhan kenaikan upah, dan pemotongan tunjangan untuk kaum buruh.

Di sisi lain, dengan kenaikan biaya produksi, daya saing industri nasional akan terus merosot. Maklum, pasar nasional kita sedang dibanjiri oleh produk-produk impor. Begitu industri dalam negeri menaikkan harga produksi, maka importir dan negara-negara imperialis akan bersorak-sorai kegirangan.

Kenaikan harga TDL adalah buah dari kebijakan energi yang tidak berdaulat. Sejak menjadi “pesuruh” IMF, Indonesia tidak lagi punya politik energi yang memihak kepentingan nasional-nya. Indonesia pun meliberalkan tata-kelola energinya, baik di sektor hulu maupun hilir.

Di sektor hulu, hampir semua sumber-sumber energi primer, seperti minyak, gas, dan batubara, sudah dikangkangi korporasi asing: Sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

Akibatnya, sekalipun sumber energi kita melimpah, tetapi proses pemanfaatannya tidak mengarah pada kepentingan nasional. Kita tahu, Indonesia termasuk negara penghasil gas terbesar di dunia. Tetapi, pada kenyatannya, kekayaan gas itu tak dapat dipergunakan untuk melayani kepentingan nasional.

Yang terjadi sangat ironis. Perusahaan Listrik Negara (PLN), misalnya, mengalami inefisiensi sebesar Rp 37,6 Triliun karena terpaksa menggunakan bahan bakar solar yang mahal. Sementara hampir seluruh gas kita, yang sudah dikangkangi asing itu, diekspor dengan harga murah ke negeri-negeri kapitalis maju.

Harga jual listrik di Indonesia (sebelum kenaikan TDL) adalah Rp 700 per KWH. Karena PLN masih bersandar pada BBM, maka Harga Pokok Produksi (HPP)-nya membengkak menjadi Rp 3.500,- KWH . Sementara kalau pemerintah berani beralih ke batubara, HPP listrik hanya berkisar Rp 500-600/kWh. Sedangkan penggunaan bahan baku gas (BBG) hanya menghasilkan HPP listrik sebesar Rp 400-Rp 500 per kWh. Artinya, jika pemerintah punya politik energi yang benar, maka TDL tidak perlu naik.

Sudah begitu, pemerintah punya niat meliberalkan sektor kelistrikan, termasuk proses pembangunan pembangkit listrik, distribusi dan penjualan listrik.  Ironisnya, pemerintah percaya liberalisasi ini akan menjadi faktor pendorong elektrifikasi di Indonesia.

Sampai abad ini, belum ada ceritanya liberalisasi kelistrikan bisa menghasilkan elektrifikasi 100%. Di negara manapun di dunia, proyek eletrifikasi berjalan karena negara. Malahan, dalam kasus banyak negara, liberalisasi justru berdampak buruk, seperti kenaikan tarif listrik.

Di California, AS, liberalisasi listrik berakhir dengan cerita pedih. Di tangan swasta, harga listrik bisa naik kapan saja. Bahkan, dalam kasus Enron, perusahaan swasta bisa memanipulasi keadaan, termasuk mematikan aliran listrik, untuk mendorong kenaikan tarif.

Energi sangat vital bagi pembangunan bangsa. Karena itu, pemerintah mestinya punya politik energi, yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, kekayaan energi nasional bisa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut