Lagi, Menyoal Pembatasan Partai Politik

Rancang-bangun sistem politik Indonesia ke depan kian jelas diperuntukan hanya bagi segelintir orang, setelah panitia kerja (panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui draft Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memperberat syarat pendirian partai politik. Disebutkan, pendirian partai politik minimal melibatkan masing-masing 30 orang dari tiap provinsi, dan keberadaan struktur tingkat provinsi harus ada di 100 persen, atau naik dari sebelumnya 75 persen dari jumlah provinsi. Keberadaan struktur di tingkat kabupaten naik jadi 75 persen dari sebelumnya 50 persen, dan untuk kecamatan naik dari 25 persen menjadi 50 persen. (Kompas, 13/12). Tak ada penolakan dari seluruh partai yang mempunyai perwakilan di parlamen, dan, pun sangat sedikit suara penolakan di luar parlamen.

Model demokrasi hari ini, yang dibangga-banggakan oleh presiden SBY beberapa hari lalu di Bali, sesungguhnya adalah “demokrasi pasar bebas”, yang di ujung dari persaingan-persaingan akan mencapai tingkat monopoli, atau, setidaknya mencapai kesepakatan antara faksi-faksi politik yang ‘paling berpengaruh’ untuk membagi kue kekuasaan negara di kalangan mereka sendiri. Rencana untuk ‘menyederhanakan’ sistem kepartaian merupakan bagian dari proses monopolisasi tersebut. Proses ini akan memaksa kekuatan-kekuatan politik yang ‘tidak/kurang/belum berpengaruh’ untuk berikhlas-hati keluar dari arena elektoral bila tidak ingin menjadi subordinan dari salah satu faksi politik yang ‘berpengaruh’.

Satu argumentasi yang paling sering disampaikan terkait hal ini adalah penguatan sistem presidensil yang dikatakan tidak dapat dikombinasikan dengan sistem multi-partai. Sistem multi-partai, menurut argumentasi tersebut, cenderung mempersulit presiden mengambil keputusan politik karena harus menggalang dukungan dari lebih banyak kekuatan politik di parlamen. Sebaliknya, dalam sistem ‘presidensil murni’, yang idealnya menerapkan two-party system (sistem dua-partai), presiden akan lebih leluasa menjalankan pemerintahanya. Untuk diketahui bersama, bahwa two-party system ini sendiri sedang menuai kritik keras di negara seperti Amerika Serikat (AS) karena keterbatasannya menyediakan alternatif politik. Di negeri itu, memilih antara Partai Republik atau Partai Demokrat diumpamakan memilih dua buah mangga yang sama kecutnya.

Di sini kita belum akan masuk pada diskusi tentang sistem pemerintahan seperti apakah yang terbaik untuk negeri ini; presidensil kah, parlamenter kah, atau suatu bentuk kreatif yang lain. Bentuk atau sistem pemerintahan terbaik di masa depan, dalam hemat kami, adalah akumulasi dari capaian-capaian obyektif perjuangan massa rakyat untuk merebut kedaulatan ekonomi-politiknya. Sementara, untuk mencapai ke arah tersebut, ‘penyakit anti-politik’ yang ditinggalkan oleh sejarah puluhan tahun depolitisasi orde baru belum dapat diobati dalam iklim liberal ini. Justru sebaliknya, sedang dan akan diperparah dengan menjauhkan kesadaran rakyat dari proses politik, dengan menyebar anggapan bahwa politik adalah urusan segelintir “orang pintar” atau “kaya” dan rakyat cukup menjalankan porsi kehidupan yang “bukan politik”.

Langkah memperberat pendirian partai politik, seperti disebut pada awal tulisan, akan berakibat semakin terbatasnya orang yang dapat ambil bagian dalam prakarsa politik formal. Lebih jelasnya, hanya orang-orang berduit yang dapat mendirikan partai politik dan kemudian “berpolitik” untuk kepentingannya. Mayoritas massa rakyat miskin dipaksa kembali menjadi obyek pasif atau yang sekedar ikuti kehendak pihak yang memiliki modal. Padahal, dalam ruang formal inipun kelompok rakyat miskin membutuhkan saluran ekspresi politik sendiri atau yang terpisah dari kepentingan pemodal.

Pengelompokan partai-partai kemudian tidak lagi berdasarkan gagasan politik yang konsekuen dengan tindakan, sebagaimana lazimnya sistem politik modern berjalan. Pengelompokan hanya akan berdasarkan kepentingan-kepentingan sempit dari pemodalnya yang ucapan-ucapannya dapat berayun-ayun ke kiri dan ke kanan sesuka hati, tanpa prinsip. Di atas landasan ini, bila bangunan politik baru nanti dikatakan untuk “memperkuat pemerintahan” maka dapat dipastikan bahwa hanya pemerintahan kelas atas (kaum pemilik modal) lah yang akan menguat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut