Kurtubi: Tata Kelola Migas Saat Ini Bermasalah

Ilustrasi

Pengamat migas Kurtubi menilai tata kelola migas saat ini sangat bermasalah. Akibatnya, Indonesia makin bergantung pada impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Kurtubi, ada tiga bentuk kesalahan pemerintah dalam mengelola migas sekarang ini. Pertama, produksi atau lifting minyak mentah yang sangat rendah dan terus turun. Selain itu, potensi cadangan terbukti (proved reserve) hanya sekitar 3,4 milyar barel. Padahal jumlah potensi sumber daya minyak kita masih ada 50-80 milyar barel.

“Pemerintah gagal mempertahankan, apalagi menaikkan, produksi minyak mentah,” kata Kurtubi dalam diskusi bertajuk  “Mengapa Harga BBM Bersubsidi Mesti Naik dan Dampaknya Terhadap Rakyat Miskin” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Gerakan Keadilan dan portal berita Sayangi.com, di Jakarta, Jumat (14/6).

Yang kedua, kata Kurtubi, kapasitas kilang BBM kita stagnan pada level 1,1 juta barel per hari. Padahal, konsumsi BBM kita terus meningkat setiap tahun akibat pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. “Pemerintah gagal membangun kilang baru,” ungkapnya.

Sementara yang ketiga, ungkap Kurtubi, bauran energi (energi mix) masih sangat didominasi oleh minyak (49%). Padahal, kata dia, sudah ada Perpres untuk menurunkan peran minyak dari 49% saat ini menjadi 25% pada tahun 2025, sementara peran gas dinaikkan dari 20% menjadi 30%. “Pemerintah gagal melakukan konversi BBM ke gas,” ujar dia.

Sementara itu, untuk mengembalikan tata kelola migas ke track yang benar, Kurtubi mengajukan 6 usulan. Pertama, aset yang berupa cadangan migas di dalam perut bumi harus dikuasai dan dimiliki oleh negara.

Kedua, hanya pemiliklah, yakni negara, yang berhak untuk menambang.

Ketiga, Negara diwakili oleh Perusahaan Negara (PN) yang dibentuk sesuai Undang-Undang.

Keempat, kalau perusahaan negara belum mampu secara teknologi dan pendanaan, juga kalau negara ingin berbagi resiko, maka perusahaan negara harus diberi kewenangan untuk bekerjasama dengan investor asing/swasta.

Kelima, perusahaan negara harus mencatat semua aset berupa cadangan di dalam perut bumi ke dalam laporan keuangannya agar tidak diklaim oleh pihak lain (investor).

Keenam, perusahaan negara diberi wewenang untuk memoneterisasi aset negara yang masih berupa cadangan. Dananya bisa dipakai untuk membayar utang negara dan membangun infrastruktur secara massif, termasuk infrastruktur energi.

Alif Kamal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut