Kunjungan Kerja DPR Ke Luar Negeri Mendapat “Hujan” Kecaman

JAKARTA: Jika tidak ada hambatan, DPR akan berencana melakukan “plesiran” ke beberapa Negara pada bulan September ini hingga awal oktober mendatang.

Komisi IV DPR akan melakukan kunjungan ke Belanda dan Norwegia, untuk melakukan studi banding terkait UU Hortikultura. Sementara Komisi X akan melakukan kunjungan ke tiga negara, yakni Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang, dan bertujuan untuk mencari referensi mengenai pembangunan pramuka.

Panja (Panitia Kerja) RUU Hortikultura Komisi IV DPR sudah bertolak ke Belanda hari ini (14/9), dan akan membawa serta 21 orang anggota fraksinya. Menurut penjelasan DPR kepada wartawan, alasan memilih belanda adalah karena negeri kincir angin itu pengekspor terbesar hasil hortikultura.

Sementara itu, panja Pramuka dari Komisi X DPR, yang akan melakukan studi banding di Jepang, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, juga akan berangkat hari ini (14/9). Tim panja akan dibagi dua. Ada yang ke Jepang dan Korea Selatan sedangkan satu lagi ke Afrika Selatan,” ujar Wakil Ketua Komisi X, Rully Chairul Azwar kepada wartawan di gedung DPR.

Kunjungan Kerja Tidak Produktif

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menganggap kunjungan kerja DPR ke luar negeri sangat kontra-produktif, sebab hanya menghabiskan sisa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tunggakan legislasi.

“Lebih spesifik lagi seperti RUU Kepramukaan, status yang sebenarnya menuntaskan pembahasan DIM, sebenarnya tidak relevan lagi melakukan studi banding. Ini kesalahan fatal soal manajemen waktu yang dilakukan DPR khususnya anggota Panja,” kata Ronald Rofiandri, seorang peneliti di PSHK, melalui siaran pers (13/9).

Padahal, jika DPR berargumentasi bahwa kunjungan ini untuk mempermudah legislasi, fakta justru menunjukkan sebaliknya.  Sebagai missal, dari target 70 UU tahun ini, masa siding ke-III Tahun Sidang 2009-2010 DPR hanya mampu menuntaskan pembahasan lima RUU.

Itupun, satu RUU ditolak, sedangkan satu lagi adalah hasil penyelesaian masa sidang II, sehingga praktis DPR baru ini hanya menghasilkan tiga Undang-undang.

Tiga RUU yang dimaksud adalah RUU pencabutan Perppu tentang Perubahan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU APBN-P 2010, dan RUU Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Negara di Selat Singapura.

Belum lagi, ada banyak pihak yang menilai, sebagian besar produk UU DPR dan pemerintah tidak mencerminkan kepentingan rakyat Indonesia. Beberapa Undang-Undang, seperti UU Ketenagakerjaan, UU kelistrikan, UU migas, dsb, justru merugikan mayoritas rakyat.

Penghamburan Uang Negara

Disamping itu, kunjungan DPR ke luar negeri juga “menguras” banyak anggaran Negara. Menurut sebuah LSM yang aktif memantau penggunaan anggaran pemerintah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), kunjungan kerja DPR ke lima Negara ini menghabiskan sedikitnya Rp3,7 Triliun anggaran Negara.

Lebih lanjut, aktivis FITRA menjelaskan, kunjungan kedua komisi DPR hanya merupakan penghamburan uang Negara, sebab kedua RUU yang dibawa, RUU Hortikultura dan RUU Pramuka, sudah menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Tetapi kalau anggota DPR tetap “ngotot” memaksa ke luar negeri, itu hanya untuk sekedar jalan-jalan, serta menghambur-hambur uang negara saja,” demikian dijelaskan FITRA dalam siaran persnya.

Catatan FITRA menunjukkan dalam APBN Perubahan 2010 anggaran pelesiran ke luar negeri mengalami peningkatan sebesar Rp48 Miliar dari APBN 2010. Anggaran dalam APBN Perubahan 2010 mencapai Rp170 Miliar sedangkan pada APBN 2010 mencapai Rp122 Miliar.

Tetap “Ngotot”

Meskipun mendapatkan banyak kritikan, DPR sepertinya tidak bergeming sama sekali. Bahkan, melalui Wakil Ketua DPR Anis Matta, lembaga perwakilan rakyat ini mengklaim bahwa hal itu sudah sesuai dengan Undang-undang.

“Tidak ada masalah, sudah sesuai undang-undang,” ujar politisi PKS ini kepada wartawan. Menurutnya, kunjungan kerja merupakan tugas anggota DPR. Kunjungan kerja merupakan bagian dari rangkaian pembuatan UU. Artinya, setiap pembuatan UU akan dilakukan minimal dua kali kunjungan kerja.

Ia menambahkan, kunjungan kerja akan menjadi pembelajaran bagi DPR dalam proses penyusunan Undang-Undang. (Rh & Ulfa)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut